Menghindari Skenario Terburuk Sengketa Pemilu

Published by KOMPAS, 30 March 2004

Analisis Pemilu

Oleh Refly Harun, 

Asisten Hakim Konstitusi

    BAGI Mahkamah Konstitusi, perhelatan pemilu baru akan terjadi 

saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungan suara 

secara nasional. Menurut UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003, hasil 

penghitungan suara harus sudah diumumkan paling lambat 30 hari 

setelah pemungutan suara. KPU sendiri menargetkan akan mengumumkan 

hasil penghitungan pada 25 April 2004.

    Yang diumumkan adalah penghitungan suara manual, dari tingkat 

tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU 

kota/kabupaten, provinsi, hingga KPU Pusat. Hasil pencoblosan 

sendiri, menurut Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, sudah bisa 

diketahui 9 jam setelah hasil penghitungan suara tiap TPS sampai ke 

PPK. Dari PPK data langsung dientri ke data center KPU.

    Selama 3 x 24 jam setelah 25 April itulah Mahkamah Konstitusi 

(MK) akan ketiban "pesta" berupa gugatan sengketa hasil pemilu. 

Seandainya di tiap daerah pemilihan terdapat seorang caleg yang 

mempersoalkan hasil pemilu, maka MK akan menuai 2.055 perkara. 

Perhitungannya, jumlah daerah pemilihan (DP) anggota DPR adalah 69, 

DP DPRD provinsi 210, DP DPRD kota/kabupaten 1.744, dan DP DPD 32 

sehingga jumlah seluruhnya mencapai 2.055 daerah pemilihan.

    Perkara-perkara tersebut harus diselesaikan dalam 30 hari. 

Artinya, tiap hari MK harus menyelesaikan 68-69 perkara atau 2-3 

perkara per jam. Artinya lagi, dalam 25 menit pertama sejak perkara 

didaftar, sudah harus ada yang diputus! Ini perhitungan penyelesaian 

bila para hakim dianggap tidak tidur dan terus bekerja selama 30 x 24 

jam!

    Kontras dengan hal itu, jumlah hakim MK dibatasi sembilan orang 

saja. Semuanya harus terlibat. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 

tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilu (PMK Pemilu), MK 

dibolehkan membentuk panel hakim yang terdiri atas tiga hakim untuk 

memeriksa sengketa pemilu. Tetapi, untuk mengambil putusan dan 

membacakan putusan, sembilan hakim harus terlibat. Bisa kurang dari 

sembilan, tetapi tidak boleh kurang dari tujuh hakim. Itu pun dua 

hakim yang berhalangan harus punya alasan yang dibolehkan UU 

(meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya).

    Sembilan hakim dengan ribuan perkara itulah skenario terburuk 

penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Melihat watak parpol dan 

caleg selama ini, yang umumnya hanya siap menang tetapi tidak siap 

kalah, prediksi ribuan kasus itu tidak mengada-ada.

    Pertanyaan krusialnya, bagaimana MK meng-handle semua ini? Ada 

dua jalan. Pertama, persiapan internal MK. Sejauh ini hakim-hakim MK 

telah menyadari kemungkinan tumpukan perkara itu. Untuk itu sudah 

dibentuk dua tim, yaitu tim asistensi perselisihan hasil pemilu dan 

tim pembuatan peraturan perkara pemilu. Tim kedua telah menyelesaikan 

PMK Pemilu dan model-model permohonan sengketa yang akan membuat 

perkara dapat segera ditangani. Adapun tim kedua sudah mengadakan 

beberapa kali pertemuan untuk menginventarisasi masalah yang mungkin 

timbul.

    Namun, persiapan saja tidak cukup. Tanpa berpretensi mewakili MK, 

saya mengimbau masyarakat, terutama caleg, agar tidak "sembarang" 

menyoal sengketa hasil pemilu ke MK. Sebab, tidak semua sengketa 

pemilu bisa diajukan ke MK. Yang bisa diajukan cuma perselisihan 

hasil pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh KPU. Sengketa pada 

tahapan penyelenggaraan pemilu, misalnya pelanggaran pemilu, 

merupakan wewenang Panwas. Bila mengarah kepada pelanggaran pidana, 

Panwas meneruskannya kepada penyidik. Bila pelanggaran hanya bersifat 

administratif, Panwas meneruskan ke KPU. Dan, bila sengketa itu tidak 

mengandung unsur pelanggaran, Panwas sendiri yang menyelesaikan.

    Juga tidak tiap sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke MK. 

Menurut UU No 24/2003, sengketa yang bisa diajukan adalah yang 

mempengaruhi: (1) terpilihnya calon anggota DPD; (2) perolehan kursi 

parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

    Bila suara yang dipersoalkan tidak cukup signifikan-misalnya 

untuk calon anggota DPD tidak akan menggeser minimal urutan nomor 

empat dan untuk calon anggota DPR tidak menambah jumlah kursi partai-

permohonan itu dinilai tidak memenuhi syarat dan tidak layak 

diperiksa. Permohonan seperti ini akan dinyatakan tidak dapat 

diterima, artinya hakim tidak lagi memeriksa materi pokok perkara. 

Bila perkara yang dipersoalkan tidak cukup signifikan, ada baiknya 

tidak diajukan agar (maaf) tidak merepotkan MK.

    UU MK juga membatasi pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan 

permohonan. Dalam konteks pemilu legislatif, yang bisa mengajukan 

hanya calon anggota DPD dan parpol peserta pemilu (tidak 

perseorangan). Saat ini cuma 1.940 caleg DPD dan 24 parpol yang boleh 

mengajukan.

    Perseorangan calon anggota DPR yang ingin mengajukan sengketa ke 

MK harus melalui DPP masing-masing, tidak bisa langsung ke MK. Dengan 

demikian, kerepotan juga bakal dialami DPP parpol peserta pemilu. 

Apakah DPP parpol siap melanjutkan aspirasi para caleg yang ingin 

menyoal sengketa hasil pemilu, apalagi bila yang harus diurus ribuan 

permohonan.

    Sebagai penutup, saya ingin mengungkap lagi 9 poin kesepakatan 24 

parpol peserta pemilu pada 6 Februari. Dalam konteks perselisihan 

hasil pemilu, penting diungkapkan kesepakatan nomor 9 bahwa parpol 

peserta pemilu akan menghormati dan menghargai hasil Pemilu 2004 yang 

ditetapkan KPU. Andai kesepakatan ini dipegang, tentu tidak akan ada 

yang menyoal hasil pemilu. Dengan begitu, MK akan terhindar dari 

impitan perkara. Kalaupun ada perkara yang masuk, betul-betul 

selektif. Bukan perkara iseng dari para caleg yang tidak bersedia 

kalah. Mudah-mudahan skenario buruk ini tidak pernah terjadi. *