17 March 2009

Hikmah Pilkada Sulsel

Published by Seputar Indonesia, January 2008


Oleh Refly Harun

Alumnus University of Notre Dame, AS


Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah opening statement, bahwa berlarut-larutnya penyelesaian masalah pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan (pilkada Sulsel) mutlak kesalahan Mahkamah Agung (MA)! Sejatinya, putusan lembaga peradilan harus menjadi solusi, bukan memunculkan masalah baru. Dalam sengketa hasil pilkada, lembaga peradilan harus menjadi jalan terakhir (the last resort) jika penyelesaian lain tidak berbuah solusi akhir. Alih-alih menjadi solusi, yang terjadi malah sebaliknya. Putusan MA mengenai sengketa hasil pilkada Sulsel justru memunculkan masalah baru dan meledakkan konflik horisontal.

Putusan MA agar diadakan pilkada ulang di tiga tempat di Sulsel telah memunculkan komplikasi. Bukan saja karena UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menjadi basis hukum pelaksanaan pilkada tidak mengenal adanya pilkada ulang, melainkan karena pilkada ulang itu sendiri akan mencuatkan banyak persoalan.

Yang paling sepele tapi penting misalnya soal definisi pilkada ulang. Saya yakin, dalam imajinasi para hakim MA, yang dimaksud dengan pilkada ulang pastilah pencoblosan ulang, tetapi terminologi yang dipakai adalah pilkada. Definisi pilkada dalam UU Pemda tidak hanya terbatas pada pencoblosan, melainkan sebuah tahapan yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan hasil pilkada. Bila terminologi UU Pemda yang dipakai, tidak bisa tidak pilkada ulang adalah sebuah pilkada baru. Karena pilkada baru tentu saja hasilnya tidak dapat diakumulasikan dengan hasil pilkada di daerah-daerah lain yang tidak diperintahkan untuk diadakan pilkada ulang.

Langkah KPU Sulsel untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) putusan MA tidak hanya tepat, melainkan merupakan solusi satu-satunya untuk penyelesaian kasus pilkada Sulsel. PK memang bukan instrumen yang dikenal dalam UU Pemda, tetapi inilah jalan satu-satunya untuk mengatasi abnormalitas putusan MA. Tinggal MA sendiri yang harus bersikap, ingin menyelesaikan masalah ini melalui putusan PK yang seadil-adilnya dan dapat dipertanggungjawabkan, ataukah terus membiarkan bola panas konflik Sulsel tertus membesar dan membakar.

Secara teoretis, hanya dua kemungkinan putusan PK, yaitu mengabulkan atau menolak PK. Bila PK dikabulkan berarti pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin-Nu’mang (Sayang) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Bila sebaliknya, pilkada ulang mau tidak mau harus digelar. Kompleksitas persoalan akan kembali mencuat bila PK ditolak.

Fakta ini seperti mem-fait accompli majelis hakim PK untuk mengabulkan permohonan karena itulah solusi satu-satunya. Apa boleh buat, hal ini terjadi karena ‘kesembronoan’ MA sendiri. Dalam sengketa hasil pilkada, ada hukum yang jelas: pemohon harus dapat membuktikan kesalahan penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu dan memohonkan penetapan penghitungan yang benar menurut versi mereka, tentu dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bila dikabulkan, penghitungan versi pemohon tersebut harus dapat mengubah hasil pemilu.

Bila pemohon tidak mampu membuktikan atau penghitungan suara yang diajukan tidak signifikan, permohonan harus ditolak, kendati misalnya ditemukan satu-dua kecurangan dalam pelaksanaan pilkada. Itulah kepastian hukum dalam sengketa hasil pilkada. Putusan MA yang memerintahkan pilkada ulang telah membunuh karakter kepastian hukum tersebut.

Kewenangan MK

Abnormalitas putusan Pilkada Sulsel yang sebelumnya juga terjadi pada Pilkada Depok tahun 2005 makin menegaskan urgensi penyelesaian sengketa atau perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Hambatan konstitusional (constitutional constraint) dimasukkannya sengketa hasil pilkada ke MK telah dibongkar melalui dua fakta hukum yang sudah ada. Pertama, putusan MK tanggal 22 Maret 2005 terhadap permohonan pengujian UU Pemda telah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) dapat mengatur bahwa pilkada masuk dalam rezim pemilu.

Konsekuensi dari masuknya pilkada dalam rezim pemilu antara lain adalah penanganan perselisihan hasil pemilu oleh MK. Sebab, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus tentang perselisihan hasil pemilu. Bila pemilu diartikan mencakup pula pilkada, ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dapat menjadi dasar konstitusional untuk memberikan kewenangan memutuskan sengketa hasil pilkada kepada MK.

Kedua, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diundangkan pada 19 Aprol 2007 telah dengan jelas memasukkan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu. Sayangnya, pemberlakuan undang-undang tersebut tidak segera diikuti dengan langkah mengeluarkan ketentuan pilkada dalam UU Pemda menjadi undang-undang tersendiri. Akibatnya, dalam hal penyelenggaraan pilkada telah bekerja dua rezim. Penyelenggara pilkada (KPU provinsi atau kabupaten/kota) diatur dalam rezim pemilu (UU Penyelenggara Pemilu), tetapi penyelenggaraannya masih tunduk pada rezim pemerintahan daerah (UU Pemda). Itulah sebabnya hingga hari ini sengketa hasil pilkada masih diatur dan tunduk pada UU Pemda.

Ada banyak alasan mengapa sengketa hasil pilkada tersebut penting ditangani MK. Yang paling paradigmatik adalah upaya untuk mendorong MK menjadi peradilan politik, sedangkan MA tetap menjadi peradilan masalah-masalah perdata dan pidana. Sengketa hasil pilkada seperti halnya sengketa hasil pemilu adalah soal politik sehingga akan lebih pas bila ditangani oleh MK.

Memindahkan sengketa hasil pilkada dari MA ke MK akan menjauhkan pengadilan dari konflik horisontal di daerah. Berdasarkan arrangement dalam UU Pemda, sengketa hasil pemilihan bupati/walikota ditangani oleh pengadilan tinggi dan hanya pemilihan gubernur yang langsung ditangani oleh MA. Kita tahu pengadilan di daerah selama ini rentan terhadap pengaruh eksekutif di daerah, kerentanan yang ternyata juga melanda MA. MK dalam perspektif saya akan lebih memiliki kapabilitas untuk tetap netral dari pertarungan-pertarungan politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Buktinya MK mampu menyelesaikan ratusan sengketa hasil Pemilu 2004 ditambah satu sengketa Pilpres 2004 relatif tanpa gejolak yang berarti.

Secara praktis, calon-calon kepala daerah yang ingin bersengketa akan berpikir ulang untuk mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK. Alasannya, ongkos untuk bersengketa ke Jakarta bagi calon bupati/walikota akan jauh lebih besar, dan track record MK selama ini yang jauh dari mafia peradilan akan membuat mereka yang membawa sengketa hasil pilkada dengan bukti ‘pepesan kosong’ tidak akan berani maju ke meja persidangan.

The last but not least, dengan volume 25-30 kasus per tahun atau tidak lebih dari tiga perkara per bulan, MK sesungguhnya ‘kurang kerjaan’ dan kelebihan bujet. Akibatnya, hari-hari terakhir ini kerap MK mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan fungsi judisial dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.

MK karenanya harus dibuat ‘sibuk’, tidak boleh terlalu banyak ‘meganggur’, agar kembali kepada khittah sebagai lembaga judisial. Caranya antara lain dengan diberikan tugas untuk menyidangkan sengketa hasil pilkada. Dalam jangka panjang, harus ada constitutional engineering untuk mengoptimalkan keberadaan MK, misalnya dengan memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan pengaduan konstitusional (constitutional complaint).***


Jakarta, 20 Januari 2008

No comments: