Campaign Minus Borders
Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer, Centre for Electoral Reform (Cetro)
Pada 29 Mei lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon keesokan harinya. Artinya, baru pada 29 Mei ada pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2009. Sebelumnya hanyalah bakal calon presiden dan wakil presiden.
UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) menentukan bahwa kampanye dimulai tiga hari setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan. Dengan demikian, masa kampanye baru dimulai pada 2 Juni (esok hari).
Faktanya, semua bakal pasangan calon telah melakukan kampanye sebelum 2 Juni, terutama kampanye melalui media cetak dan media elektronik. Sebagai otoritas penyelenggara pemilu, KPU tidak dapat menegur curi start seperti itu karena UU Pilpres tidak menjangkau kampanye yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga tidak mampu mengejar dari aspek pidana pemilunya karena, sekali lagi, kegiatan tersebut belum dikategorikan kampanye menurut aturan formal.
UU Pilpres mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon (Pasal 1 angka 22). Ketika Mega-Prabowo, SBY-Boediono, dan JK-Wiranto belum ditetapkan sebagai pasangan calon maka unsur kampanye belum terpenuhi. Segala kegiatan yang mereka lakukan tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye, tidak juga dapat diartikan sebagai curi start kampanye. Curi start kampanye hanya terjadi sejak pasangan calon ditetapkan pada 29 Mei hingga sebelum 2 Juni.
Etika adalah jawaban dari masalah ini. Bila hukum formal tidak dapat menjangkau, seyogianya setiap pasangan calon menghormati etika berpemilihan untuk tidak memanfaatkan lubang-lubang (loop holes) peraturan. Sayangnya, etika itu semakin jauh dari kegiatan berpemilu kita. Bahkan, ketika undang-undang jelas-jelas melarang kampanye setalah 29 Mei dan sebelum 2 Juni, masih saja ada iklan yang berbau kampanye terselubung, yaitu iklan mengenai kegiatan kemasyarakatan salah satu calon.
Namun, tidak bisa begitu saja pasangan calon atau tim sukses dipersalahkan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik dengan memanfaatkan celah peraturan maupun yang kasat mata, karena undang-undang sendiri sering tidak realistis dan terlalu banyak mengatur. Di masa depan sebaiknya tidak dimuat lagi aturan yang menyatakan bahwa kampanye baru dimulai tiga hari setelah ditetapkan sebagai calon. Setiap saat calon atau bakal calon sebaiknya diperbolehkan berkampanye (kampanye dalam pengertian material, bukan formil).
Juga tidak diperlukan aturan larangan kampanye di masa tenang selama tiga hari sebagaimana diatur dalam UU Pilpres karena potensi pelanggaran juga akan terjadi di masa ini. Contohnya, kampanye dengan menggunakan SMS (short message service) pada masa tenang. Kampanye jenis ini susah untuk dihindarkan. Ketika pemilu legislatif lalu, masih ada pimpinan parpol yang berkampanye secara terselubung di masa tenang dengan berpura-pura bersikap tulus untuk mengajak agar jangan golput dan mengimbau bahwa kalah-menang adalah soal biasa. Iklan itu bahkan terus ditayangkan hingga pagi menjelang pencontrengan. Sekali lagi, ini suatu contoh pintarnya politisi memanfaatkan celah aturan.
Pelanggaran curi start kampanye atau kampanye di masa tenang terjadi karena ada aturan yang melarangnya. Seandainya tidak ada aturan yang melarang, kegiatan tersebut tidak menjadi pelanggaran. Karena itu, yang terbaik adalah menghilangkan larangan tersebut di dalam undang-undang. Di negara-negara lain bahkan pada hari ‘H' pun kampanye tidak dilarang. Yang dilarang adalah kampanye pada radius tertentu di tempat pemungutan suara (polling station). TPS harus steril dari simbol-simbol atau kegiatan kampanye peserta pemilu. Tujuannya tidak lain untuk ketertiban dalam proses pemungutan suara.
Filosofi masa tenang bahwa pemilih diberikan kesempatan untuk berpikir tenang sebelum memutuskan pilihannya terlalu merendahkan kecerdasan pemilih. Pemilih pasti sudah punya preferensi. Mereka yang masih swing voter pun tidak memerlukan waktu khusus -apalagi selama tiga hari-untuk memutuskan pilihannya. Mereka sering hanya butuh waktu beberapa menit untuk menentukan pilihan, yaitu ketika berada di bilik suara. Sebelumnya, sangat mungkin mereka tidak terlalu berpikir mengenai pilihan mereka.
Kampanye Negatif dan Hitam
Satu soal lagi yang menonjol dalam kampanye adalah kecenderungan pasangan calon atau tim sukses untuk saling menyerang. Bahasa sehari-harinya kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign).
UU Pilpres sesungguhnya melarang dua bentuk kampanye tersebut. Dalam pasal tentang larangan kampanye, misalnya, ditegaskan bahwa tidak boleh menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain (Pasal 41 ayat [1] huruf c).
Yang membedakan negative campaign dan black campaign adalah soal fakta. Negative campaign didasarkan pada fakta yang ada (faktual), sementara black campaign bisa dikatakan mengada-ada (fitnah). Negara-negara lain, terutama negara maju, hanya melarang black campaign, tidak negative campaign. Namun, UU Pilpres rupanya melarang untuk menjelek-jelekkan calon lain meskipun hal tersebut bersifat faktual.
Di masa depan, sekali lagi, saya melihat untuk melonggarkan larangan kampanye. Hanya black campaign yang seharusnya dilarang, tetapi tidak negative campaign. Pasangan calon harus siap untuk "diobok-obok" track record-nya baik oleh kompetitor maupun masyarakat karena dalam panggung pilpres yang kita cari adalah pemimpin terbaik. Mereka harus siap dibuka semua borok masa lalunya agar masyarakat tahu seperti apa mereka sesungguhnya.
Satu hal yang perlu dicatat, kendati negative campaign diperbolehkan, belum tentu hal tersebut menjadi sarana efektif. Buktinya, ketika Mega diserang dalam Pemilu 1999 oleh AM Saefuddin (PPP) setelah "bersembahyang" di sebuah pura di Bali, PDIP tetap melaju dan
No comments:
Post a Comment