REFLY HARUN

Menimbang Sistem Campuran

2009-07-20T08:55:00.000-07:00

Considering A Mixed System

Published by Indonesian media
Media Indonesia, 24 June 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Reform

Tiga kali pemilu pada era Reformasi –Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009—terbilang sukses, terlepas dari segala kekurangan dan kecurangan yang terjadi. Lembaga semacam the Carter Center, misalnya, turut memuji pelaksanaan pemilu-pemilu di era Reformasi. Untuk Pemilu 2009, lembaga yang dibangun oleh mantan Presiden AS Jimmy Carter tersebut menulis dalam situs mereka, “The Carter Center congratulates the people, political parties, and National Election Commission (KPU) of Indonesia on the generally peaceful April 9, 2009, legislative elections, the third since the country's democratic transition from the New Order of former President Soeharto.”

(The Carter Center mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia, partai politik, dan KPU atas terselenggaranya pemilu legislatif 9 April 2009 yang relatif damai, pemilu ketiga sejak transisi demokrasi dari Orde Barunya mantan Presiden Soeharto).

Pujian seperti itu tentu tidak bisa menghilangkan fakta begitu bermasalahnya pemilu-pemilu di era Refomasi. Banyaknya parpol yang bertanding, penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang membingungkan pemilih, penghitungan suara yang lambat dan penuh kecurangan hingga menghadirkan raturan kasus di Mahkamah Konstitusi (MK), terlalu tersentralisasinya pelaksanaan pemilu di tangan KPU hingga membuat lembaga itu kalang-kabut sendiri, kualitas calon terpilih yang meragukan, adalah sebagian soal yang segera membutuhkan jawaban.

Pelaksanaan pemilu seperti ini tidak bisa dipertahankan, harus dilakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satunya dengan meninjau ulang sistem pemilu yang ada. Sebagai wacana awal mengubah sistem pemilu, tulisan ini mengajukan sistem pemilu campuran (mixed system) seperti banyak diterapkan negara-negara demokrasi baru di Afrika dan bekas Uni Soviet (www.aceproject.org) untuk menggantikan sistem proporsional yang telah diterapkan sejak Pemilu 1955. Sistem ini pernah ditawarkan Centre for Electoral Reform (Cetro) menjelang Pemilu 2004, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang memadai saat itu.

Kompromi Dua Ekstrem
Perdebatan tentang sistem pemilu sering bergerak dalam kutub ekstrem. Mereka yang menilai sistem proporsional bermasalah segera tertarik dengan sistem mayoritarian (pluralitas-mayoritas), atau yang secara salah kaprah disebut dengan sistem distrik. Demikian pula sebaliknya. Padahal, baik sistem proporsional maupun sistem distrik tidak sepenuhnya baik dan memang tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Setiap sistem pemilu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan bergantung pada kebutuhan di mana sistem itu diterapkan.

Di Indonesia, kebutuhan paling nyata adalah menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel di satu sisi dan penguatan sistem kepartaian di sisi lain, yang pada gilirannya berujung pada penguatan sistem pemerintahan presidensial. Sistem distrik kerap dianggap lebih berdaya untuk menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel, tetapi lemah dalam penguatan sistem kepartaian karena peranan partai menjadi lebih minim. Sistem proporsional dinilai sebaliknya, partai terlalu dominan dan calon kurang mendapatkan insentif untuk berdekat-dekatan dengan konstituen. Bagi mereka, berada di lingkaran elite partai jauh lebih strategis dan menentukan.

Untuk mengompromikan keduanya, Indonesia menerapkan sistem proporsional dengan daftar terbuka sejak Pemilu 2004. Dari segi pelaksanaan, sistem ini ternyata sangat rumit, memunculkan banyak ketidakpastian karena proses atau rantai penghitungan suara yang terlalu panjang dan lama, plus biaya pemilu yang sangat mahal. Dari sisi hasil, ditambah dengan penerapan suara terbanyak, sistem ini hanya menghasilkan calon populer tanpa kejelasan kapasitas dan track record.

Dengan mixed system diharapkan terjembatani masalah popularitas dan kapasitas, termasuk masalah akuntabalitas dan penguatan parpol. Mixed system adalah sistem pemilu yang menerapkan sekaligus sistem proporsional (tertutup) dan sistem distrik. Kursi disediakan melalui dua jalur, jalur distrik dan jalur proporsional. Persentasi kursi kedua jalur tersebut bervariasi di antara negara-negara yang menerapkan sistem ini. Di Lesotho pascakonflik, misalnya, kursi dibagi ke dalam 80 kursi distrik dan 40 kursi proporsional, sementara di Jerman ada 299 masing-masing kursi untuk jalur distrik dan proporsional.

Dengan jumlah kursi DPR sekarang sebanyak 560, dengan mixed system bisa dibuat 280 kursi distrik dan 280 kursi proporsional (fifty-fifty). Nantinya akan ada 280 distrik pemilihan untuk anggota DPR. Setiap distrik hanya merebutkan satu kursi (single member district).

Pemilih akan diberikan satu surat suara yang memuat dua kolom, yaitu kolom lambang parpol (untuk kursi proporsional) dan kolom nama-nama calon (untuk kursi distrik). Bila ada 38 parpol yang ikut pemilu seperti Pemilu 2009, surat suara hanya akan memuat 38 lambang parpol dan maksimal 38 nama calon. Dikatakan maksimal karena setiap parpol hanya boleh mengajukan satu calon untuk setiap kursi distrik, tetapi bisa juga parpol tidak memiliki calon di distrik tertentu. Dengan demikian mudah bagi pemilih untuk mengenal para caleg, terlebih bila parpol yang ikut semakin sedikit.

Pemilih diharuskan memilih parpol dan caleg sekaligus. Caleg yang dipilih tidak harus berasal dari parpol yang dipilih. Bisa jadi pemilih memilih parpol A, tetapi calegnya dari parpol B. Caleg yang mendapatkan suara terbanyak di distrik langsung terpilh karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat (the winner takes all).

Untuk kursi proporsional yang berjumlah 280 akan ditentukan berdasarkan proporsi perolehan suara masing-masing parpol. Caleg yang terpilih ditentukan dari daftar yang diajukan parpol seperti Pemilu 1999 atau pemilu-pemilu di era Orde Baru. Mereka nantinya akan disebar ke dapil sehingga satu dapil akan diwakili dua orang, satu dari kursi distrik dan satu dari kursi proporsional. Penyebaran ke dapil terhadap kursi proporsional adalah soal teknis yang bisa dibahas kemudian.

Untuk penyederhanaan parpol, parliamentary threshold (PT) tetap bisa diterapkan. Misalnya, hanya parpol yang memperoleh minimal 3% suara yang berhak atas kursi proporsional. Bila diterapkan pada hasil Pemilu 2009, berarti hanya sembilan parpol yang memperoleh kursi proporsional. Sembilan parpol inilah yang akan terwakili di parlemen dan membentuk fraksi. Calon dari parpol lain yang terpilih melalui kursi distrik tidak dibolehkan membentuk fraksi sendiri. Mereka harus bergabung dengan fraksi yang dibentuk parpol yang lolos PT. Tujuannya tidak lain adalah agar ada penyederhanaan jumlah parpol di parlemen. Secara teoretis, kursi-kursi distrik pun akan dikuasai oleh parpol yang lolos PT sehingga tidak ada urgensinya memberikan hak bagi caleg-caleg yang terpilih dari kursi distrik untuk membentuk fraksi tersendiri.

Dengan mixed system, parpol bisa mengompromikan popularitas dan kualitas caleg. Caleg populer dapat dinominasikan untuk kursi distrik, sedangkan yang berkualitas namun kurang populer dapat dinominasikan untuk kursi proporsional. Intinya, calon tidak boleh dinominasikan untuk kursi distrik dan proporsional sekaligus. Cara ini akan mengompromikan dua kebutuhan DPR, yaitu ada caleg yang memang dikenal konstituennya dan berjuang bagi kepentingan mereka, tetapi ada pula caleg yang memang berkualitas sehingga mampu menjalankan tugas-tugas DPR secara baik di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tulisan ini baru merupakan lontaran awal. Eksplanasi lebih jauh tentang kelebihan dan juga kekurangan mixed system bisa diberikan dan tentu didiskusikan lebih lanjut. Yang jelas, sistem pemilu saat ini, yang menyebabkan inflasi caleg dan kerumitan pelaksanaan pemilu plus calon terpilih yang mengecewakan, tidak seharusnya dipertahankan. Harus ada terobosan-terobosan brilian untuk memperbaiki keadaan sekarang demi pemilu yang lebih baik di masa datang.***

Pemilu Pro (Hak) Rakyat

2009-07-11T19:52:00.000-07:00

Election Pro People's Rights

Published by Indonesian media
Koran Tempo, 11 July 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Refrom (Cetro),
Petitioner of Judicial Review

Prosesi Pemilu 2009 bisa dikatakan hampir usai. Pemenangnya sudah bisa ditentukan, karena hasil hitung cepat lembaga survei plus hitung cepat ala KPU mengindikasikan hal yang sama: pasangan SBY-Boediono menang dengan persentase sekitar 60 persen dengan tingkat persebaran di atas 20 persen di semua provinsi. Angka ini cukup melampaui ambang batas konstitusional untuk menjadikan pemilu presiden lebih cepat (selesai) lebih baik, sehingga tidak perlu (di)lanjutkan dengan putaran kedua.

Prosesi pemilu tinggal menunggu hasil penghitungan manual yang akan ditetapkan dalam beberapa hari ke depan, plus pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2009. Terlepas dari segala kekurangan dan (barangkali) kecurangan yang ada, Pemilu 2009 makin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Penting untuk terus-menerus menggemakan bahwa Indonesia negeri demokratis terbesar ketiga di dunia, karena faktanya banyak orang luar yang tidak tahu. Ketika di India (2006), iseng-iseng saya tanyakan kepada seorang rekan di sana mengenai jumlah penduduk Indonesia. Awalnya, dia menolak menyebut angka karena tidak punya ide apa-apa. "I have no idea," katanya. Namun, ketika saya mendesaknya untuk menebak, dia menyebut jumlah yang membuat dahi berkernyit: seratus ribu! "How could you think like that?" "Indonesia kan negara kecil," katanya. Oh, my God!

Keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia, terutama pemilu presiden, bisa jadi akan membuat masyarakat dunia lebih mengenal Indonesia. Pemilu presiden di Indonesia setidaknya tidak seperti di Iran, yang berakhir dengan demonstrasi dan anarki--yang untungnya sudah terselesaikan saat ini. Dalam hari-hari ke depan, mudah-mudahan situasi kondusif ini terpelihara hingga pelantikan presiden terpilih 20 Oktober nanti. Seandainya ada protes atas kecurangan, sebaiknya hal tersebut disalurkan ke instrumen hukum yang ada, dari mekanisme tindak pidana pemilu di pengadilan negeri hingga sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Tentu saja tak ada gading yang tak retak. Menyatakan Pemilu 2009 mulus-mulus saja terlalu naif. Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) adalah contoh konkret betapa Pemilu 2009 sarat masalah. Hampir saja pemilu presiden tertunda bila tidak ada putusan MK di injury time yang membolehkan penggunaan KTP dan paspor bagi pemilih yang tidak tercantum dalam DPT. Putusan tersebut menjadi solusi terhadap keinginan menunda pemilu yang kencang disuarakan sejumlah pihak, termasuk pasangan calon.

Kendati demikian, putusan tersebut tetap memunculkan persoalan karena mengandung ketentuan teknis-administratif yang berpotensi menghilangkan hak pemilih, yaitu syarat kartu keluarga (KK) yang mengiringi KTP dan ketentuan hanya memilih di wilayah RW di mana KTP dikeluarkan. Dari pemberitaan media, terbukti banyak warga negara yang akhirnya tidak memilih karena sedang berada di rantau pada hari pencontrengan, atau memang tidak memiliki KTP setempat.

Cara pandang salah
Ada cara pandang yang salah di kalangan penyelenggara negara, mulai DPR, KPU, Bawaslu, hingga MK. Yang dikembangkan adalah perspektif “mencurigai” warga negara, bukan “melindungi” hak warga negara. Cara pandang mereka kurang-lebih begini: bila tidak ada pembatasan, akan ada mobilisasi pemilih, atau mereka yang memiliki lebih dari satu KTP bisa memilih berkali-kali, padahal surat suara terbatas. Lebih dari itu, pemilu akan berlangsung curang karena pada dasarnya setiap warga negara hanya boleh memilih satu kali.

Pertanyaannya: bagaimana dengan warga negara yang berwatak baik, yang ingin menyalurkan haknya hanya satu kali, tapi tidak tercantum dalam DPT dan tidak memiliki KTP setempat? Mereka sudah pasti terhalang untuk memilih. Ketika memantau pelaksanaan pemilu presiden 8 Juli lalu, di salah satu TPS di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saya menyaksikan seorang warga yang terpaksa gigit jari karena membawa KTP Sumedang, Jawa Barat. Petugas KPPS menyatakan, kalau mau memilih sebaiknya pulang ke Sumedang. Petugas KPPS tersebut tidak salah. MK yang salah karena cara pandang yang mencurigai tadi plus dilanda kekhawatiran yang tak beralasan.

Soal ketersediaan surat suara, dari beberapa TPS yang saya pantau, rata-rata surat suara berlebih. Kelebihannya bahkan mencapai jumlah ratusan. TPS tempat saya memilih di Kebon Jeruk kelebihan sekitar 250 surat suara. Mengenai skenario kelebihan surat suara ini, dalam banyak kesempatan saya menyatakan bahwa kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan. Undang-undang memang menentukan bahwa KPU hanya boleh mencetak 102 persen surat suara dari jumlah DPT yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, tindak pidana yang dapat dihukum penjara dan denda. Namun, jumlah DPT yang 176-an juta tersebut harus dikurangi beberapa hal: pemilih yang sudah meninggal dunia, yang masih aktif sebagai TNI/Polri, yang di bawah umur, dan--yang jumlahnya lebih banyak—yang tercatat dua atau tiga kali. Angka DPT juga harus dikurangi dengan jumlah mereka yang tidak datang ke TPS karena golput.

Angka pengurang kelima komponen ini sudah pasti jutaan. Bila pemilih dengan KTP juga berjumlah jutaan, sesungguhnya akan terjadi keseimbangan yang tidak perlu membuat penyelenggara pemilu khawatir mengenai ketersediaan surat suara. Perihal kemungkinan warga negara memilih berkali-kali karena, misalnya, memiliki lebih dari satu KTP, kekhawatiran itu juga tidak pada tempatnya. Ada tinta pemilu yang pengadaan dan penggunaannya seharusnya bisa menghalangi seseorang memilih lebih dari satu kali. Kalau tidak, buat apa ada tinta pemilu yang menghabiskan miliaran rupiah.

Masalahnya, adanya tinta ini seolah dilupakan oleh KPU, Bawaslu, MK, bahkan publik. Yang terjadi di lapangan kemudian, petugas KPPS tidak benar-benar mencelupkan tangan pemilih di kubangan tinta untuk memastikan bahwa seperempat atau sepertiga jari kelingking kiri tercelup, termasuk kuku, yang tidak mudah terhapus dalam jangka waktu singkat. Bahkan ada petugas KPPS yang hanya menuangkan tinta ke dalam bantalan stempel. Warga yang sudah memilih bukan mencelupkan jari ke botol tinta, melainkan hanya mengoleskan tangannya ke bantalan tersebut, tanpa menyentuh kuku.

Prosesi Pemilu 2009 hampir berakhir dengan pemenang yang telah bisa ditentukan. Bagi kepentingan masa depan, saatnya mulai memikirkan reformasi pemilu. Hal itu bisa dimulai dengan membalik paradigma, dari paradigma “mencurigai” ke paradigma “melayani” hak pemilih. Pemilu harus lebih berorientasi kepada pelayanan hak-hak rakyat karena dalam pemilu inilah rakyat diperhatikan oleh calon wakil atau calon pemimpinnya. Soal-soal teknis-administratif selanjutnya untuk memastikan hak digunakan secara benar (proper) adalah kewajiban negara, terutama penyelenggara pemilu. Pemilu di masa-masa mendatang mudah-mudahan menjadi pemilu yang lebih pro-hak rakyat. Lebih cepat kesadaran ini muncul, lebih baik. Tak perlu kita lanjutkan hal-hal buruk yang muncul selama prosesi Pemilu 2009.***

Menegakkan Hak Pemilih

2009-07-11T19:50:00.000-07:00

Struggle for People's Voting Rights

Published by Indonesian media
Kompas, 6 July 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Reform (Cetro), Petitioner of Judicial Review

"If we cannot secure all our rights, let us secure what we can." Thomas Jefferson, 1787

Kata-kata Thomas Jefferson itu pas untuk menggambarkan perjuangan ”setengah” panjang untuk melindungi hak warga negara yang terlalaikan penyelenggara pemilu, yang mencapai titik kulminasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, Senin (6/7/2009).

Hari ini, semua warga negara yang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah diharapkan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kedua presiden secara langsung dalam sejarah Indonesia.
Tercecer

Yang dapat memilih termasuk mereka yang tercecer tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan. Dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, diperkirakan jutaan warga negara tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam DPT. Ada banyak spekulasi mengenai jumlah. Ada yang menyebutkan angka 40 juta, ada yang menyebut angka yang lebih kecil. Namun, jumlah bukan pangkal persoalan. Berapa pun itu, asal dia warga negara yang sudah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah seharusnya dapat memilih.

Negara, melalui penyelenggara pemilu, harus mampu menjamin terpenuhinya hak memilih warga karena—meminjam MK—hak untuk memilih (the right to vote) adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi karena soal-soal teknis administratif.

Faktanya, kendati KPU sudah berlari kencang untuk mendata semua pemilih yang memenuhi syarat (eligible voters) pascakisruh DPT pada pemilihan 9 April, tetap saja masih banyak yang tercecer.

Negara tidak lagi mampu melindungi hak warga negara, maka harus ada yang mau bertindak, persis seperti yang dikatakan Jefferson, ”Bila tidak mampu melindungi semua hak, lindungi saja apa yang kita bisa.”

Judicial review ke MK adalah pilihan logis setelah tuntutan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menjadi gayung yang tidak bersambut.

Empat jalan
Sebagai peneliti di Centre for Electoral Reform (Cetro), ada empat jalan yang semula saya wacanakan untuk melindungi hak pemilih non-DPT, yaitu revisi terbatas UU Pilpres, perppu, judicial review, dan peraturan KPU. Yang paling aman adalah melakukan revisi terbatas atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Revisi perlu dilakukan karena ada ketentuan dalam UU Pilpres yang memblokade pemilih non-DPT untuk melaksanakan haknya, yaitu Pasal 28 dan Pasal 111 Ayat (1).

Kedua ketentuan itu pada dasarnya menyatakan, pemilih yang memenuhi syarat (usia 17 tahun dan/atau sudah kawin) baru dapat memilih bila tercantum dalam daftar pemilih. Daftar pemilih yang dimaksud adalah DPT dan daftar pemilih tambahan.

Masalahnya, kewajiban mendaftar ada pada penyelenggara pemilu, bukan pemilih bersangkutan. Sistem pendaftaran pemilih di Indonesia menganut stelsel pasif. Semua warga yang memenuhi syarat harus didaftar oleh penyelenggara pemilu, suka atau tidak. Amat tidak adil dan mencederai akal sehat saat kelalaian penyelenggara pemilu untuk mendaftar warga negara ditimpakan akibatnya kepada warga negara itu, berupa penghilangan hak untuk memilih.

Mengharapkan DPR mau concern dengan soal hak warga negara melalui revisi undang-undang yang mereka buat agaknya jauh panggang dari api. Itu sebabnya, usul untuk revisi terbatas pasca-Pileg 9 April dibuang jauh-jauh.

Pilihan berikut adalah meminta Presiden mengeluarkan perppu. Cetro telah menggelar konferensi pers 5 Juni 2009 yang meminta Presiden SBY mengeluarkan perppu, yang intinya membolehkan pemilih non-DPT memilih sepanjang menunjukkan identitas yang sah. Sejumlah komponen masyarakat juga menyuarakan soal ini, termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Presiden bergeming, KPU dan Bawaslu juga tak mau berinisiatif.

Akhirnya jalan ketiga ditempuh, berupa pengajuan judicial review terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 Ayat (1) UU Pilpres. Bersama seorang rekan yang juga tidak bisa memilih pada Pileg 9 April lalu, Maheswara Prabandono, saya bertindak sebagai pemohon. Permohonan diajukan pada 16 Juni, tetapi baru diregistrasi 24 Juni. Ketua MK Mahfud MD malah sempat mewacanakan untuk tidak memproses permohonan itu karena tidak cukup waktu.

Harian Kompas memuat tanggapan saya atas pernyataan Mahfud. Saya katakan, MK tidak profesional. Faktanya MK pernah memutuskan perkara yang diajukan mantan Presiden Abdurrahman hanya dalam waktu tiga hari sejak diajukan menjelang Pilpres 2004. Kritikan itu berbuah karena pada 2 Juli saya menerima telepon panggilan sidang yang akan diadakan 6 Juli.

Cerita selanjutnya telah diketahui publik, MK mengabulkan sebagian tuntutan. Mereka yang non-DPT dapat memilih dengan menunjukkan KTP/paspor.

Masalah
Sayang, putusan itu masih menyisakan masalah. Sebagian saudara kita yang non-DPT tetap tidak bisa memilih. Mereka antara lain mahasiswa perantau, pekerja rantau, atau siapa saja yang masih menggenggam KTP asal. Mereka bisa memilih bila pulang kampung, sesuatu yang mungkin sulit dilakukan untuk pencontrengan.

Akibatnya, putusan MK seperti setengah hati. Lembaga pelindung hak konstitusi warga itu hanya menjebol sebagian dinding blokade karena memiliki perspektif sama dengan unsur negara lainnya: pilpres akan curang bila semua dinding penghalang dijebol.

Maka, hari ini, masih akan ada saudara-saudara kita yang tetap tidak bisa memilih karena tidak tercantum dalam DPT. Kendati demikian, mereka tetap berhak atas servis dari presiden yang akan ditentukan pemenangnya hari ini oleh kita yang memilih.***

Mari Berpesta Hari Ini

2009-07-11T19:48:00.000-07:00

Lets Have the Party in Today's Election

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer, Centre for Electoral Reform (Cetro)

Published by Indonesian media
Seputar Indonesia, 8 July 2009

Hari ini, 8 Juli 2009, lebih dari seratus tujuh puluh juta rakyat Indonesia akan menunaikan haknya dalam pemilihan presiden secara langsung.

Tiga pasang kandidat saling bersaing untuk merebut kepemimpinan politik lima tahun ke depan: Megawati-Prabowo, SBY-Boediono, dan JK-Wiranto.Siapa pun yang menang, mereka akan menjadi presiden kita, presiden Indonesia, bukan hanya presiden pendukung, apalagi tim sukses. Pemungutan suara hari ini terasa lebih spesial karena ada kado istimewa dari Mahkamah Konstitusi (MK), berupa putusan yang membolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilihan tambahan untuk menggunakan haknya dengan menunjukkan KTP atau paspor.

Putusan yang dibacakan pada sidang 6 Juli lalu itu diperkirakan dapat menyelamatkan jutaan warga yang tadinya bakal kehilangan hak memilih, yang jumlahnya tidak sedikit—bahkan ada yang menyebut hingga 49 juta. Putusan MK itu lebih bernilai bila warga negara berduyun-duyun ke tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dibuka pada pukul 8–13.00. Khusus kepada pemilih non-DPT, giliran mereka memilih baru pukul 12.00 hingga TPS ditutup pada pukul 13.00.

Di antara kita, tentu ada yang skeptis terhadap prosesi bernama pemilu. Mereka menilai pemilu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali hiruk-pikuk yang tak berkesudahan dan perpecahan di mana-mana. Terhadap pendapat demikian, kita tetap harus menghormati. Di alam demokrasi ini, memilih atau tidak memilih dalam pemilu adalah hak, belum dikonstruksikan sebagai kewajiban sebagaimana di Australia.

Putusan MK baru sebatas melindungi hak bagi warga non-DPT, tetapi soal penggunaan terpulang pada pemilih sendiri. Namun alangkah baiknya bila kita memberi makna atas putusan tersebut dengan datang ke TPS, menentukan pilihan terhadap satu dari tiga calon yang ada,siapa pun dia.

Tradisi Gentleman
Seperti halnya pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 9 April lalu, pemenang pemilu kali ini pun pasti sudah bisa ditentukan, bahkan jauh lebih mudah dan cepat karena hanya menyangkut perkara tiga pasang calon yang namanya tertera di kertas suara (ballot paper).

Alangkah indahnya bila yang menang dan yang kalah tetap dapat bertegur sapa. Ketika kalah dalam pemilihan presiden AS 2008, John McCain segera menelepon Barrack Obama yang baru ditahbiskan sebagai pemenang. Di depan pendukungnya pada malam setelah pemungutan suara, McCain berujar, “I wish godspeed to the man who was my former opponent and will be my president.” (Saya mendoakan segala kebaikan kepada mantan pesaing dan yang akan menjadi presiden saya).

Dilanjutkan lagi McCain, ”These are difficult times for our country. And I pledge to him tonight to do all in my power to help him lead us through the many challenges we face.” (Saat ini adalah masa-masa yang sulit bagi negara kita. Dan saja berjanji kepadanya malam ini untuk mencurahkan segenap upaya dalam membantunya memimpin kita keluar dari tantangan yang kita hadapi).

Penghargaan yang sama juga keluar dari mulut Obama terhadap McCain. “I just received a very gracious call from Senator McCain. He fought long and hard in this campaign, and he’s fought even longer and harder for the country he loves. He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine,…”(Saya baru saja mendapat telepon yang bersahabat dari Senator McCain.Dia berjuang keras dalam kampanye ini.

Dia bahkan telah berjuang lebih lama dan lebih keras bagi negara yang dia cintai. Dia telah berkorban untuk Amerika yang sebagian besar dari kita membayangkannya pun tidak). Sayangnya, tradisi politik Indonesia jauh dari sikap gentleman. Mereka yang kalah dengan begitu mudahnya menyatakan bahwa pemilu curang. Tidak pernah ada sikap yang mau mengakui kemenangan lawan. Sore setelah TPS ditutup pada pukul 13.00, rakyat kembali akan menyaksikan apakah tradisi politik tersebut telah berubah.

Apakah yang kalah akan menelepon pemenang dan mengucapkan selamat atas kemenangannya, ataukah buru-buru menyatakan pemilu berlangsung curang dan penuh rekayasa sang pemenang. Jawabannya tidak butuh lama, cukup beberapa jam setelah TPS ditutup pada pukul 13.00 hari ini.

Tugas Bersama
Kecurangan dalam bahasa sang pecundang bisa jadi dipicu oleh titik krusial tertentu, salah satunya putusan MK.Kendati putusan tersebut disambut dengan sukacita oleh banyak warga, termasuk oleh kandidat sendiri, bisa jadi justru akan menjadi sasaran tembak kalau pelaksanaannya tidak dikawal dengan baik.

Mereka yang merasa memiliki KTP tiba-tiba merasa berhak untuk memilih berkali-kali dengan identitas yang mereka miliki. Bisa jadi di lapangan banyak yang tidak peduli bahwa putusan MK membatasi pemilik KTP untuk memilih di wilayah RT/RW di mana KTP tersebut dikeluarkan, tidak di sembarang tempat. Mereka tetap memaksa untuk memilih dan bila tidak diizinkan akan memunculkan protes yang akhirnya akan mencederai prosesi Pilpres 2009.

Saya sendiri sebenarnya menyesalkan putusan MK tersebut yang masih setengah hati. Filosofi putusan kurang bisa dicerna nalar yang sehat. Di satu sisi, MK menyatakan bahwa hak memilih (the right to vote) adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dihilangkan hanya karena persoalan teknis-administratif. Di sisi lain, masih membuat pembatasan tertentu yang berpotensi menghilangkan hak memilih warga negara yang kebetulan sedang berada jauh di luar wilayah KTP yang dia punyai.

Masalah yang tidak kalah krusialnya adalah sampainya informasi ke publik dan petugas KPPS akan putusan MK.KPU harus betul-betul memastikan bahwa informasi tersebut sampai ke jajaran pelaksana pemilu di tingkat bawah, selain kepada pemilih.Komunikasi harus terus dijaga hingga hari ini ketika lebih dari seratus juta warga akan memilih.Tugas KPU menjadi jauh lebih ringan karena sejak putusan dibacakan, secara terus-menerus media massa memberitakan.

Selain KPU dan jajarannya, komponen yang tidak kalah penting adalah Bawaslu dan jajarannya. Pengawasan pemilu harus berjalan dengan baik di semua tingkatan. Tidak ada alasan bila pengawasan lebih buruk karena faktanya pilpres jauh lebih sederhana dibanding pemilihan legislatif.Adanya pengawas lapangan sejak Pemilu 2009 sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Bila pengawasan masih lemah juga, tentu menjadi pertanyaan besar di kemudian hari untuk mempertahankan eksistensi para pengawas pemilu, yang di banyak negara bahkan tidak dibutuhkan. Yang tak juga kalah pentingnya adalah peran saksi-saksi dari pasangan calon. Pemilihan anggota legislatif pasti tidak sama dengan pemilihan presiden. Dalam pemilihan anggota legislatif, bisa jadi kandidat tidak punya saksi yang memadai sehingga tidak berdaya apa-apa ketika suara yang didapat dicurangi, baik oleh pesaing dari partai lain maupun rekan dari partai sendiri.

Fenomena yang jamak dalam pemilihan anggota legislatif adalah seringnya kecurangan terjadi bukan antarparpol, melainkan antarcaleg dari parpol yang sama atau berbeda. Pasangan capres seharusnya memiliki saksi di semua TPS. Tidak ada gunanya iklan puluhan miliar yang telah digelontorkan bila suara tidak dikawal, bila mereka tidak menghadirkan saksi di setiap TPS. Dalam alam demokrasi seperti saat ini, rasanya agak mustahil bila ada satu kekuatan yang bisa menentukan hasil pemilihan. Yang ada adalah mental jelek kandidat untuk mencari kambing hitam bila hasil pemilu tidak memuaskannya.

Hari ini, lebih dari seratus juta warga akan memilih.Mereka yang memilih tersebut tentu ingin menyaksikan Pilpres 2009 berakhir indah. Pemilu dan pilpres sejatinya adalah pesta, pesta rakyat. Karena itu, marilah kita berpesta hari ini dengan mendatangi TPS-TPS sekaligus menyaksikan penghitungan suara.(*)

Menggagas E-Voting

2009-07-11T19:44:00.000-07:00

To Propose E-Voting

Published by Indonesian media
Koran Tempo, 11 June 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Reform (CETRO)

Inilah ilustrasi pemilu kita. Pemungutan suara dilakukan pada 9 April 2009. Hasilnya baru diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) satu bulan kemudian pada 9 Mei 2009, waktu maksimal yang disediakan undang-undang. Itu pun masih menyisakan masalah di Nias Selatan, yang hasil pemilunya tak bisa ditetapkan hingga tenggat akhir penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU terlampaui. KPU menetapkan suara pemilu anggota DPR minus Nias Selatan, yang membuat Badan Pengawas Pemilu meradang, menganggap bahwa penetapan tersebut tidak sah.

Masalah selesai? Tidak. Masih ada hampir 700 sengketa hasil pemilu yang dibagi dalam 69 berkas perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga pertengahan Juni, MK akan menyidangkan ratusan perkara tersebut, yang jumlah persisnya pun tidak diketahui karena saking banyaknya kasus yang masuk. Putusan MK yang mengabulkan permohonan akan mengubah perolehan suara yang telah ditetapkan pada 9 Mei lalu.

Ketidakpastian pemilu berlangsung sangat lama. Yang paling memprihatinkan, apa yang ditetapkan KPU bisa jadi tak semuanya mencerminkan pilihan rakyat. Suara yang ditetapkan KPU bisa jadi merupakan suara yang telah direkayasa. Terlebih penetapan calon anggota legislatif terpilih menggunakan mekanisme suara terbanyak. Satu suara bisa sangat menentukan kursi teraih atau melayang.

Semua karut-marut ini antara lain disebabkan oleh proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang rumit, berbelit, dan berjenjang, sehingga berpotensi terjadi kecurangan. Rumit, karena pemilu legislatif 9 April memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sekaligus. Banyak parpol yang bertanding dan terlalu banyak calon legislator yang tercantum dalam surat suara. Mayoritas calon tersebut tidak dikenal oleh pemilih.

Tidak mudah bagi pemilih untuk menentukan pilihannya, terutama pilihan terhadap calon legislator yang mayoritas tidak mereka kenal. Tidak mudah pula bagi petugas KPPS, PPK, dan KPUD untuk menyelesaikan penghitungan suara karena yang dihitung bukan hanya perolehan suara parpol tapi juga masing-masing calon legislator.

Electronic voting
Tulisan ini merekomendasikan perbaikan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk pemungutan suara, saya terinspirasi oleh pemilu India, yang telah menerapkan electronic voting (e-voting). Penerapan e-voting dapat dipahami untuk pemilu sebesar India, yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia--Indonesia terbesar ketiga setelah Amerika Serikat. Dengan pemilih (eligible voters) lebih dari 700 juta, memang tidak mudah melakukan penghitungan suara bila e-voting tidak diterapkan.

Untuk konteks Indonesia, kendati pemilih “cuma” 170-an juta, pemilu kita lebih kompleks dibanding India. India menerapkan sistem pluralitas-mayoritas dengan varian first past the post (FPTP), sistem pemilu yang paling sederhana di dunia. Sedangkan Indonesia menerapkan proportional representation system (PR system) dengan varian opened-list PR system yang jauh lebih kompleks dari sisi penghitungan suara. Bukan hanya suara parpol yang dihitung, tapi juga suara calon dari setiap parpol. Ditambah dengan banyaknya parpol yang ikut pemilu--hingga 38 parpol--kesulitan pemungutan dan penghitungan suara tersebut bertambah-tambah. Pada titik ini, e-voting makin urgen.

Yang dimaksudkan sebagai e-voting bukanlah online voting. E-voting hanyalah menggantikan fungsi surat suara. Sebelumnya pemilih diberi surat suara dan harus melakukan pencontrengan, sedangkan dengan e-voting mereka hanya datang ke bilik suara dan melakukan “pemencetan”. Di bilik suara akan ada semacam mesin yang menggantikan surat suara. Mereka tinggal memencet parpol dan calon yang tertera di mesin tersebut. Mesin inilah yang kemudian akan dibawa ke KPUD untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara.

Dengan e-voting, rantai penghitungan suara bisa dipangkas secara signifikan. Penghitungan suara tidak perlu dilakukan di tiap TPS, begitu pula tidak perlu ada penghitungan di PPK. Untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, penghitungan pertama dan terakhir cukup di KPU kabupaten/kota. Untuk DPR, DPD, dan DPRD provinsi, penghitungan pertama dan terakhir cukup dilakukan di KPU provinsi. KPU hanya mengumumkan perolehan yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi tersebut, tanpa melakukan rekapitulasi lagi.

Penghitungan satu kali itu--yang dipraktekkan di Inggris, misalnya--lebih mudah dilakukan bila menerapkan e-voting. Seluruh mesin pemungutan suara tinggal dikumpulkan di KPUD dan dibuka hasilnya serta direkapitulasi di suatu tempat--di Inggris, mereka menggunakan indoor stadium sebagai counting center.

Bagi peserta pemilu, penghitungan satu kali tidak hanya mereduksi secara signifikan potensi kecurangan, tapi juga memperingan ongkos pengawalan suara karena saksi yang dibutuhkan cukup untuk satu tingkat penghitungan. Terlebih bila individu calon legislator juga berkepentingan mengawal suara bila sistem suara terbanyak tetap dipertahankan.

Posibilitas dan tantangan
Ada empat soal yang menyangkut bisa-tidaknya e-voting diterapkan. Pertama, ketersediaan alat yang dimaksudkan. Kedua, ongkos yang dibutuhkan. Ketiga, kemauan politik pembentuk undang-undang. Keempat, penerimaan masyarakat.

Untuk ketersediaan alat, bila di dalam negeri tidak tersedia alat yang dimaksudkan, mungkin bisa diimpor dari India yang jelas-jelas telah mempraktekkannya. Namun, mengingat ini teknologi sederhana, rasanya dan seharusnya tidak sulit untuk diadakan di dalam negeri. Terlebih, berdasarkan informasi yang ada, beberapa daerah sudah pernah mempraktekkan e-voting untuk pemilihan kepala desa.

Mengenai ongkos yang dibutuhkan, e-voting harus lebih murah dibanding cara tradisional. Harus dihitung secara cermat apakah pengadaan mesin bisa lebih memangkas biaya ketimbang mencetak surat suara plus ongkos rekapitulasi yang berjenjang. Secara teoretis, ongkos tersebut seharusnya lebih murah karena banyak yang bisa dipangkas dengan e-voting. Bukan hanya biaya surat suara, tapi juga tenaga manusia yang dibutuhkan untuk mendistribusikan dan melipat surat suara tersebut.

Yang terberat adalah soal kemauan politik DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Problem utamanya adalah soal trust (kepercayaan) dan kebiasaan melihat pemilu sebagai proyek. Penghematan biaya pemilu sering tidak didukung karena berarti banyak yang tidak kebagian proyek lagi. Selain itu, ada soal trust yang tak pernah selesai, yaitu apakah mesin itu bisa dipercaya seratus persen, tidakkah nantinya malah bisa direkayasa. Soal-soal seperti ini seharusnya tidak menghalangi langkah perbaikan pemilu ke depan bila ada niat untuk memperbaiki karut-marut pemilu.

Terakhir, dari sisi masyarakat, perubahan dari mencoblos, lalu mencontreng, dan kemungkinan memencet atau menekan tombol, bisa jadi persoalan, terlebih di daerah-daerah tertentu yang tingkat pendidikannya sangat minim. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah segera menyelesaikan Undang-Undang Pemilu yang baru agar ada waktu untuk sosialisasi. Skenario terbaik, RUU Pemilu diajukan pada 2010 dan disahkan pada 2011, sehingga ada waktu tiga tahun untuk sosialisasi Pemilu 2014. Sebagai langkah awal, e-voting bisa juga diujicobakan dalam pilkada.

E-voting adalah alternatif perbaikan yang perlu didiskusikan lebih lanjut untung-ruginya. Semua pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap pemilu seyogianya secara serius memikirkan langkah perbaikan ke depan. Bila tidak, pemilu di Indonesia akan terus-menerus diwarnai kecurangan, yang pada gilirannya akan menyebabkan pemilu kehilangan makna dan kepercayaan sebagai sarana paling demokratis untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin.***

Pekerjaan Rumah DPD Baru

2009-06-02T09:36:00.000-07:00

A Homework for New Senators

Published by Indonesia media

Koran Jakarta, 2 June 2009

Refly Harun

Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Reform (CETRO)

Hasil Pemilu 2009 mengabarkan bahwa hanya ¼ dari 128 anggota DPD yang terpilih lagi. Berarti, 3/4 anggota DPD akan merupakan wajah-wajah baru, walaupun sebagian di antaranya hasil daur ulang dari caleg parpol yang berekspansi ke DPD karena tidak bisa lagi menjadi caleg melalui parpol lantaran aturan internal parpol yang bersangkutan.

Di Sumatera Selatan, misalnya, dari empat calon yang terpilih, hanya Asmawati yang merupakan wajah lama, tiga lainnya wajah baru, termasuk Percha Leanpuri, seorang dara berusia 23 tahun yang perolehan suaranya tiga kali lipat dari pemenang kedua (Aidil Fitrisyah).

Sudah tentu ini bukan berita baik bagi penguatan DPD. Dari sisi kewenangan, problem utama DPD saat ini adalah tumpulnya kekuasaan yang mereka miliki. Problem ini berkelindan dengan kenyataan masih ’hijaunya’ anggota DPD. Hal ini dapat dimaklumi karena DPD lembaga baru.

Seiring berjalannya waktu, beberapa anggota mulai terlihat lincah dalam kancah politik nasional. Lobi-lobi dengan saudara tua (baca: DPR) mulai bisa dijalankan, terlebih menyangkut agenda perubahan UUD 1945. Sayangnya, hasil pemilu bicara lain: mereka yang mulai ’lincah’ banyak yang tidak terpilih lagi. DPD harus memulai lagi kampanye dari pemain-pemain baru. Padahal, perubahan konstitusi bukanlah agenda yang mudah diwujudkan di tengah kepuasaan DPR atas desain konstitusional saat ini.

Perjuangan DPD bagi perubahan UUD 1945 ibarat membangkitkan batang terendam. Dikatakan KC Wheare (1971), perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tata caranya, melainkan juga pada kelompok-kelompok sosial dan politik yang dominan di masyarakat; apakah mereka puas atau setuju dengan pengorganisasian dan distribusi kekuasaan yang terdapat dalam konstitusi tersebut.

Setelah mengalami perubahan dalam kurun waktu 1999-2002 yang menyebabkannya menjadi lebih demokratis, UUD 1945 masih terus digugat. Banyak yang beranggapan bahwa perubahan yang telah dilakukan tidak cukup. Masih diperlukan perubahan lain untuk memparipurnakan empat perubahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Yang paling kencang menyuarakan perubahan adalah DPD. Tidak berhenti di situ, DPD juga telah menyiapkan draf perubahan UUD 1945 secara lebih komprehensif setelah gagal memajukan perubahan Pasal 22D yang mengatur tentang DPD pada 2007. Draf itu telah ’dijajakan’ ke berbagai kalangan untuk mendapatkan dukungan. Survei yang pernah dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2007 dan 2008, misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas rakyat menghendaki perubahan tersebut.

Betapapun besar dukungan, ujung dari perubahan yang diusulkan berada di tangan DPR. DPR-lah yang akan memainkan peran determinan berhasil atau tidaknya perubahan konstitusi. Desain konstitusional kita memang menyebutkan bahwa MPR-lah yang memiliki kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Namun, yang tidak boleh dilupakan, mayoritas MPR berasal dari anggota DPR. Jumlah anggota DPR dalam MPR lebih dari 2/3, sebuah persyaratan yang dibutuhkan untuk terjadinya sidang perubahan UUD 1945.

Masalahnya, meminjam Wheare, DPR telah merasa puas dengan desain konstitusional sekarang. Bandul kekuasaan yang tadinya lebih berat ke eksekutif (executive heavy) telah bergerak secara ekstrem ke pemberatan legislatif (legislative heavy). Pemberatan tersebut makin menjadi-jadi ketika sejumlah undang-undang yang diamanatkan konstitusi dibuat. Contoh paling nyata adalah betapa hampir semua pejabat publik harus melalui uji kepatutan dan kelayakan DPR bila ingin duduk. Bahkan, DPR tidak hanya menguji, melainkan ikut pula memilih.

Dengan desain ketatanegaraan yang lebih berat ke legislatif, tidak ada insentif bagi DPR untuk mendukung amandemen yang coba disorongkan DPD. DPR sudah sangat menikmati kekuasaan yang ada dan terlihat tidak berkeinginan membagi kekuasaan tersebut kepada lembaga lain.

Kebutuhan Objektif

Pada titik ini, sesungguhnya dibutuhkan sikap kenegarawanan anggota DPR untuk melihat perubahan konstitusi dari sisi yang obyektif. Tidak boleh melihatnya dengan kaca mata memperkuat atau melemahkan lembaga tertentu. Reformasi konstitusi 1999-2002 memang telah memunculkan konstitusi yang relatif lebih demokratis, tetapi bukan tanpa soal.

Masalah yang paling mendasar dan sesungguhnya agak teknis adalah betapa UUD 1945 menjadi semakin ’amburadul’ perwajahannya setelah diubah. Naskah asli tetap dibiarkan apa adanya, lalu kemudian hasil amandemen dilampirkan seperti model perubahan konstitusi di AS. Lampiran tersebut lebih banyak dan tebal dibandingkan naskah asli.

Untuk mempermudah lalu kemudian dibuatlah kompilasi naskah asli dengan naskah perubahan. Naskah kompilasi yang sesungguhnya tidak resmi itulah yang saat ini dibaca dan dipegang mulai dari murid-murid sekolah, mahasiswa perguruan tinggi, hingga masyarakat umum ketika belajar atau membaca UUD 1945. Buku-buku konstitusi hari ini mulai menghilangkan versi resmi UUD 1945, yaitu naskah asli ditambah dengan lampiran berupa Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002).

Dari sisi teknis, kebutuhan amandemen konstitusi saat ini adalah menyatukan naskah asli dan semua naskah perubahan ke dalam suatu sistematika yang harmonis, tidak tercerai berai. Lalu, dari sisi substantif adalah menyisir satu demi satu problem konstitusional yang ada.

Salah satu problem konstitusional yang tidak bisa dimungkiri adalah keberadaan DPD. Lembaga ini betul-betul menjadi lembaga yang tidak memiliki ujung kekuasaan. Ia bisa mengusulkan rancangan undang-undang, tetapi dipakai atau tidak tergantung DPR. Dapat memberikan pertimbangan atau membahas suatu rancangan undang-undang, lagi-lagi dipakai atau tidak tergantung kebijakan DPR. Terakhir, DPD mengawasi pelaksanaan undang-undang, tetapi hasil pengawasan tersebut berujung juga di DPR. Dipakai atau tidak hasilnya, DPR juga yang menentukan.

Pertanyaan yang menggoda, untuk apa mempertahankan lembaga yang tidak memiliki daya konstitusional tersebut? Tidak heran bila sejumlah anggota DPD pernah menyuarakan pembubaran DPD di tengah keputusasaan mereka terhadap daya konstitusional DPD.

Bila kita bersepakat dengan desain bikameral kelembagaan parlemen Indonesia, penguatan DPD sesungguhnya menjadi suatu conditio sine qua non. Pada titik ini, bukan pembubaran yang seharusnya disorongkan melainkan penguatan. Dan penguatan tersebut sesungguhnya tidak sekadar penguatan lembaga DPD an sich, melainkan desain konstitusional kita, yaitu sistem presidensial.

PR perubahan UUD 1945 tersebut selayaknya dilanjutkan oleh DPD periode 2009-2014. Pemain-pemain baru DPD harus segera mengalami proses inisiasi yang cukup dengan agenda ini. Isu perubahan UUD 1945 haruslah menjadi common platform DPD setiap periode sampai perubahan tersebut terwujud. Bila tidak, tak ada gunanya mempertahankan keberadaan DPD.***

Memperjuangkan Hak Pemilih Non-DPT

2009-05-31T20:09:00.000-07:00

Defending Citizen's Voting Rights

Published by Indonesian media
Seputar Indonesia, 1 June 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer
at Centre for Electoral Reform (CETRO)

Karut-marut daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 9 April 2009 menyebabkan semua pihak tersentil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab berlari kencang. Sejumlah paket sosialisasi digeber, termasuk kampanye masif di televisi dengan sejumlah bintang sinteron terkenal.

Pemerintah yang merasa tersentil juga menggerakkan aparatnya di level terbawah untuk membantu pemutakhiran daftar pemilih. Seperti yang saya rasakan, RT memberikan formulir dan setelah nama-nama didaftar, daftar nama tersebut diberikan lagi ke warga untuk dicek apakah namanya sudah tercantum atau tidak.

DPR juga merasa peduli dan bertindak seperti pahlawan kesiangan dengan menyetujui penggunaan hak angket. Meski DPT merupakan domain KPU, DPR tetap merasa perlu mengarahkan penyelidikan ke pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan data pemilih ketimbang meminta pertanggungjawaban KPU secara langsung.

Stelsel Pasif-Aktif
Bagaimana hasil dari semua reaksi dari ketersentilan itu? Adakah semua warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah menikah akan tercantum dalam daftar pemilih?

Meminjam ungkapan penyanyi rock Candil dari band Seurieus, KPU juga manusia. Kendati sudah berlari kencang dan bekerja setengah gila, pastilah masih ada warga negara yang masih tercecer, tidak terncamun dalam DPT. Misalnya, mereka yang hidup di gubuk-gubuk liar atau di kolong jembatan dan tanpa identitas kependudukan. Mereka juga warga negara dan memiliki hak untuk memilih presidennya pada 8 Juli nanti. Siapa tahu sang presiden betul-betul memenuhi janjinya untuk menyejahterakan rakyat, termasuk mereka yang terpinggirkan tersebut.

Sistem pendaftaran pemilih di Indonesia berstelsel pasif-aktif. Semua warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah menikah wajib didaftar dalam daftar pemilih, tak peduli apakah mereka berkenan didaftar atau tidak. Setelah didaftar, apakah akan menggunakan hak memilihnya atau tidak, hal itu merupakan hak dari pemilih yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud dengan stelsel pasif. Namun, UU Pilpres juga meminta warga negara untuk secara aktif mengecek apakah mereka sudah tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS) atau tidak sebelum ditetapkan menjadi DPT. Inilah sisi aktifnya.

Mereka yang tidak tercantum dalam daftar pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih karena UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) menentukan hanya mereka yang terdaftar yang dapat memilih. Inilah ironi dari sistem pendaftaran pemilih di Indonesia. Di satu sisi kewajiban mendaftar diberikan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan jajarannya), tetapi di sisi lain, bila tidak terdaftar, seorang warga negara tidak bisa memilih. Kelalaian KPU mendaftar ditimpakan konsekuensinya kepada warga negara.

Bila sitemnya stelsel aktif, bisa dipahami bila mereka yang tidak terdaftar tidak bisa memilih. Dalam stelsel aktif, untuk dapat memilih, warga negara memang harus mendaftarkan diri, bukan didaftarkan. Artinya, keinginan untuk memilih diukur dari tindakan mereka mendaftarkan diri. Tidak mendaftar sama artinya tidak berkeinginan untuk memilih. Memang, dalam titik ini pun harus dicatat peran penyelenggara pemilu dalam hal voter information dan voter education agar pemilih tergerak mendaftar.

Aturan dalam Pasal 28 UU Pilpres yang menyatakan bahwa warga negara harus tercantum dalam daftar pemilih telah menghilangkan hak pemilih. Mereka yang tidak tercantum dalam daftar pemilih belum tentu tidak berkeinginan memilih. Bisa saja mereka tidak tahu informasi karena sosialisi buruk dari KPU atau baru kembali dari bepergian dan sebab-sebab lainnya. Karena hak memilih (the right to vote) adalah hak asasi manusia, hal itu tidak boleh dihilangkan dengan mudahnya.

Inskonstitusional
Karenanya Pasal 28 UU Pilpres dan pasal-pasal terkait harus dieliminasi. Caranya dengan melakukan revisi terbatas UU Pilpres. Bila revisi sulit dilaksanakan karena berbelitnya birokrasi pembentukan undang-undang di DPR, jalan perppu harus segera diwacanakan. Presiden harus mengeluarkan perppu tentang penghapusan Pasal 28 tersebut. Warga negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap bisa memilih sepanjang memperlihatkan identitas kependudukan yang sah di semua TPS di negeri ini, termasuk di TPS luar negeri.

Bila presiden pun tidak tergerak untuk melindungi hak rakyat dengan mengeluarkan perppu, jalan yang saya tawarkan adalah pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Diharapkan MK mau menganulir ketentuan Pasal 28 dan pasal-pasal terkait dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945, terutama menghilangkan hak konstitusional pemilih yang dijamin konstitusi dan sejumlah undang-undang.

Bila ketiga jalan juga gagal –revisi terbatas, perppu, dan pengujian undang-undang—harus ada keberanian dari KPU untuk membolehkan mereka yang tidak tercantum dalam DPT untuk memilih sebagai langkah melindungi hak pilih warga negara. Yang penting KPU dapat membuat mekanisme sedemikan rupa agar mereka yang tidak tercantum tersebut tidak memilih berkali-kali, menjadi ghost voter untuk memenangkan pasangan calon.

Caranya, antara lain, tinta pemilu harus betul-betul berkualitas, tidak gampang dihapus. Petugas KPPS betul-betul memastikan bahwa jari pemilih tercelup ke dalam tinta dan tidak menyediakan tisu atau kain pembersih karena akan menyebabkan tinta mudah hilang.

Cara lain, mereka yang tidak terdaftar tersebut diberikan kesempatan memilih setelah semua pemilih terdaftar menggunakan haknya atau menjelang TPS ditutup sehingga mereka tidak sempat bergerak ke TPS lain.

Banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk melindungi hak pilih warga negara yang tidak tercantum dalam DPT. Banyaknya warga negara yang harus kehilangan hak memilihnya lantaran tidak tercantum dalam DPT sebagaimana terjadi dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 harus menjadi pelajaran barharga bagi semua pihak untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hanya keledai yang mau terjerambab pada lubang yang sama. Kita makhluk berpikir, bukan keledai.***

Kampanye Minus Larangan

2009-05-31T19:51:00.000-07:00

Campaign Minus Borders

Published by Indonesian media

Jurnal Nasional, 1 June 2009

Refly Harun

Constitutional Law Expert and Election Observer, Centre for Electoral Reform (Cetro)

Pada 29 Mei lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon keesokan harinya. Artinya, baru pada 29 Mei ada pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2009. Sebelumnya hanyalah bakal calon presiden dan wakil presiden.

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) menentukan bahwa kampanye dimulai tiga hari setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan. Dengan demikian, masa kampanye baru dimulai pada 2 Juni (esok hari).

Faktanya, semua bakal pasangan calon telah melakukan kampanye sebelum 2 Juni, terutama kampanye melalui media cetak dan media elektronik. Sebagai otoritas penyelenggara pemilu, KPU tidak dapat menegur curi start seperti itu karena UU Pilpres tidak menjangkau kampanye yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga tidak mampu mengejar dari aspek pidana pemilunya karena, sekali lagi, kegiatan tersebut belum dikategorikan kampanye menurut aturan formal.

UU Pilpres mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon (Pasal 1 angka 22). Ketika Mega-Prabowo, SBY-Boediono, dan JK-Wiranto belum ditetapkan sebagai pasangan calon maka unsur kampanye belum terpenuhi. Segala kegiatan yang mereka lakukan tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye, tidak juga dapat diartikan sebagai curi start kampanye. Curi start kampanye hanya terjadi sejak pasangan calon ditetapkan pada 29 Mei hingga sebelum 2 Juni.

Etika adalah jawaban dari masalah ini. Bila hukum formal tidak dapat menjangkau, seyogianya setiap pasangan calon menghormati etika berpemilihan untuk tidak memanfaatkan lubang-lubang (loop holes) peraturan. Sayangnya, etika itu semakin jauh dari kegiatan berpemilu kita. Bahkan, ketika undang-undang jelas-jelas melarang kampanye setalah 29 Mei dan sebelum 2 Juni, masih saja ada iklan yang berbau kampanye terselubung, yaitu iklan mengenai kegiatan kemasyarakatan salah satu calon.

Namun, tidak bisa begitu saja pasangan calon atau tim sukses dipersalahkan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik dengan memanfaatkan celah peraturan maupun yang kasat mata, karena undang-undang sendiri sering tidak realistis dan terlalu banyak mengatur. Di masa depan sebaiknya tidak dimuat lagi aturan yang menyatakan bahwa kampanye baru dimulai tiga hari setelah ditetapkan sebagai calon. Setiap saat calon atau bakal calon sebaiknya diperbolehkan berkampanye (kampanye dalam pengertian material, bukan formil).

Juga tidak diperlukan aturan larangan kampanye di masa tenang selama tiga hari sebagaimana diatur dalam UU Pilpres karena potensi pelanggaran juga akan terjadi di masa ini. Contohnya, kampanye dengan menggunakan SMS (short message service) pada masa tenang. Kampanye jenis ini susah untuk dihindarkan. Ketika pemilu legislatif lalu, masih ada pimpinan parpol yang berkampanye secara terselubung di masa tenang dengan berpura-pura bersikap tulus untuk mengajak agar jangan golput dan mengimbau bahwa kalah-menang adalah soal biasa. Iklan itu bahkan terus ditayangkan hingga pagi menjelang pencontrengan. Sekali lagi, ini suatu contoh pintarnya politisi memanfaatkan celah aturan.

Pelanggaran curi start kampanye atau kampanye di masa tenang terjadi karena ada aturan yang melarangnya. Seandainya tidak ada aturan yang melarang, kegiatan tersebut tidak menjadi pelanggaran. Karena itu, yang terbaik adalah menghilangkan larangan tersebut di dalam undang-undang. Di negara-negara lain bahkan pada hari ‘H' pun kampanye tidak dilarang. Yang dilarang adalah kampanye pada radius tertentu di tempat pemungutan suara (polling station). TPS harus steril dari simbol-simbol atau kegiatan kampanye peserta pemilu. Tujuannya tidak lain untuk ketertiban dalam proses pemungutan suara.

Filosofi masa tenang bahwa pemilih diberikan kesempatan untuk berpikir tenang sebelum memutuskan pilihannya terlalu merendahkan kecerdasan pemilih. Pemilih pasti sudah punya preferensi. Mereka yang masih swing voter pun tidak memerlukan waktu khusus -apalagi selama tiga hari-untuk memutuskan pilihannya. Mereka sering hanya butuh waktu beberapa menit untuk menentukan pilihan, yaitu ketika berada di bilik suara. Sebelumnya, sangat mungkin mereka tidak terlalu berpikir mengenai pilihan mereka.

Kampanye Negatif dan Hitam

Satu soal lagi yang menonjol dalam kampanye adalah kecenderungan pasangan calon atau tim sukses untuk saling menyerang. Bahasa sehari-harinya kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign).

UU Pilpres sesungguhnya melarang dua bentuk kampanye tersebut. Dalam pasal tentang larangan kampanye, misalnya, ditegaskan bahwa tidak boleh menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain (Pasal 41 ayat [1] huruf c).

Yang membedakan negative campaign dan black campaign adalah soal fakta. Negative campaign didasarkan pada fakta yang ada (faktual), sementara black campaign bisa dikatakan mengada-ada (fitnah). Negara-negara lain, terutama negara maju, hanya melarang black campaign, tidak negative campaign. Namun, UU Pilpres rupanya melarang untuk menjelek-jelekkan calon lain meskipun hal tersebut bersifat faktual.

Di masa depan, sekali lagi, saya melihat untuk melonggarkan larangan kampanye. Hanya black campaign yang seharusnya dilarang, tetapi tidak negative campaign. Pasangan calon harus siap untuk "diobok-obok" track record-nya baik oleh kompetitor maupun masyarakat karena dalam panggung pilpres yang kita cari adalah pemimpin terbaik. Mereka harus siap dibuka semua borok masa lalunya agar masyarakat tahu seperti apa mereka sesungguhnya.

Satu hal yang perlu dicatat, kendati negative campaign diperbolehkan, belum tentu hal tersebut menjadi sarana efektif. Buktinya, ketika Mega diserang dalam Pemilu 1999 oleh AM Saefuddin (PPP) setelah "bersembahyang" di sebuah pura di Bali, PDIP tetap melaju dan Bali solid di belakang Mega. Demikian pula, ketika banyak pihak meragukan "keproislaman" SBY pada Pemilu 2004, ia tetap melaju dan menang. Artinya, dalam memilah persoalan dan memilih calon, masyarakat cukup cerdas. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu negatif dan murahan. Bahkan, ada kecenderungan pihak yang diserang justru jadi pemenang. Jadi, buat apa terlalu banyak larangan.***

Kurang dan Curang Pemilu 2009

2009-04-30T17:25:00.000-07:00

Weakness and Fraud in 2009 Election

Published by Indonesian media
Seputar Indonesia, 1 May 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Reform (CETRO)

Kurang dan curang adalah dua kata dalam bahasa Indonesia. Bila ditambah dengan awalan ke- dan akhiran –an menjadi kekurangan dan kecurangan. Dari segi susunan huruf yang membentuk, perbedaan keduanya sangat tipis, hanya menyangkut huruf c dan huruf k. Untunglah, di keyboard komputer letak c dan k berjauhan sehingga potensi untuk saling tertukar terbilang kecil.

Ini membedakan dengan huruf b dan n yang letaknya berdampingan. Sebuah koran pernah diamuk massa beberapa tahun lalu karena perkara b dan n tersebut. Kata yang seharusnya ‘nabi’ terketik ‘babi’. Sudah tentu maknanya jauh sekali. Satu mulia dan diagung-agungkan, sementara satunya diasoasiakan dengan sesuatu yang diharamkan, bahkan menjadi kata favorit untuk mengeluarkan makian. Terlebih, kata ‘babi’ diikuti dengan nama seseorang yang dimuliakan bagi pemeluk agama mayoritas di negeri ini.

Dari segi pengertian, curang dan kurang sudah tentu berbeda, walaupun punya napas yang sama: negatif. Kurang adalah sesuatu yang by accident. Curang, tentu saja, disengaja, by design.

Diletakkan dalam konteks Pemilu 2009 yang pemungutan suaranya sudah dilakukan pada 9 April lalu, mana yang terjadi: kurang atau curang, kekurangan atau kecurangan? Setelah hasil (hitung cepat) quick count beberapa lembaga survei diumumkan pada hari H pemilu (polling day), parpol-parpol yang kalah kontan berteriak: kecurangan telah terjadi, bahkan sistematis! Salah satu contoh yang nyata adalah banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Parpol-parpol yang kalah menyatakan bahwa Pemilu 2009 terburuk sepanjang era Reformasi, bahkan ada yang ’terseleo’ menyatakan sepanjang sejarah pemilu di negeri ini.

Tentu saja berlebihan bila dikatakan terburuk sepanjang sejarah karena pemilu-pemilu era Orde Baru tidak bisa dikategorikan sebagai pemilu yang luber dan jurdil. Pemenang pemilu telah bisa diperkirakan jauh-jauh hari, dengan tingkat kemenangan yang mencengangkan.

Partai yang ditahbiskan sebagai pemenang (baca: Partai Demokrat) langsung membantah. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menantang siapa saja untuk membuktikan bila kecurangan itu memang ada dalam pidato di Cikeas, 19 April lalu.

Semua Bica Curang

Bagi saya, terlalu naif menyatakan bahwa Pemilu 2009 berlangsung mulus tanpa kecurangan. Banyak cacat yang perlu dicatat. Banyak kesalahan yang perlu diperbaiki di masa datang. Namun, terlalu naif pula mengatakan bahwa kecurangan tersebut dilakukan agen tunggal dan tersistematis, terlebih pada era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang.

Soal kecurangan, dengan pemilih terdaftar (registered voters) lebih dari 170 juta, penerapan sistem proporsional terbuka (proportional representation system), dan penentuan pemilih dengan suara terbanyak, tidak berlebihan bila menyebut pemilu Indonesia sebagai the most complicated election in the world. Pemilu India dan AS, negara demokrasi terbesar pertama dan kedua –Indonesia terbesar ketiga—bisa jadi diikuti jumlah pemilih potensial yang lebih banyak, tetapi sistem yang diterapkan sangat sederhana, yaitu pluralitas-mayoritas dengan varian first past the post.

Pemilu yang kompleks tidak hanya menstimulasi banyaknya kekurangan, melainkan juga berpotensi bagi terjadinya kecurangan. Pemilu yang kompleks adalah lahan subur bagi kekurangan dan kecurangan. Potensi kecurangan tidak hanya antarpartai yang bertanding, melainkan juga antarcaleg, termasuk persaingan caleg dalam satu parpol. Satu suara saja berbeda dengan caleg satu parpol, kursi bisa melayang. Bagi mayoritas caleg saat ini, kursi jauh lebih penting ketimbang kemenangan parpol.

Semua parpol dan semua caleg berpotensi melakukan kecurangan karena tidak ada lagi penguasa tunggal seperti era Orde Baru. Di lapis elite nasional, presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri berasal dari parpol yang berbeda. Ini saja sudah menyulitkan untuk membuat orkestra kecurangan sistematis. Belum lagi bila melihat penguasa lokal yang juga berasal dari parpol berbeda, bahkan ada yang dari unsur independen setelah calon perseorangan dibolehkan ikut dalam kontes pilkada sejak pertengahan 2008.

Yang perlu dicatat, kecurangan tersebut tidak khas untuk Pemilu 2009 saja. Kecurangan juga terjadi pada dua pemilu sebelumnya di era Reformasi, Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Salah satu buktinya, ada 273 perselisihan hasil pemilu yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 273 perkara tersebut, 39 di antaranya dikabulkan permohonannya. Artinya, kecurangan itu nyata dan ada. Di negara-negara lain, terutama di negara-negara maju, jarang sekali ada ratusan sengketa hasil pemilu yang harus dibawa ke pengadilan.

Netralitas Aparat

Bagaimana dengan TNI? Selain parpol, hanya TNI yang memiliki jaringan hingga tingkat desa. Di era Orde Baru, ketika parpol diganjal dengan kebijakan politik massa mengambang (floating mass), hanya TNI (dulu ABRI) yang dengan leluasa mempengaruhi pemilih untuk mencoblos parpol tertentu. Mantan KSAD Jenderal Hartono, misalnya, pernah terseleo menyatakan bahwa ABRI adalah kader Golkar. Tabiat itu kini telah berubah karena zaman telah berganti.

Bagi TNI saat ini, politik sudah kurang menarik (less interesting) karena kesempatan sudah semakin sedikit. Tidak ada lagi kursi gratis di MPR dan DPR sebagaimana diberikan pada era Orde Baru dan di awal era Reformasi. Kesempatan menjadi menteri dan duta besar sudah makin berkurang karena orang-orang parpol antre untuk jabatan tersebut. Jabatan gubernur, bupati, walikota tidak mudah lagi didapat karena sudah ada pemilihan langsung yang membutuhkan modal besar plus nasib baik dalam merebut kepercayaan publik.

Khusus untuk Pemilu 2009, tiga mantan jenderal bertarung keras: SBY, Wiranto, dan Prabowo. Tiga jenderal ini adalah tokoh-tokoh yang masih memiliki pengaruh besar di TNI. Orkestra ala tentara di era Orde Baru tentu tidak mudah lagi dilaksanakan, meski panglima TNI tetap berada di bawah presiden. Loyalitas tentara, bisa jadi, terbagi-bagi di antara ‘bos’ dan ‘mantan bos’ mereka, di antara para jenderal yang bertarung. Akibat lanjutnya, sulit menerapkan skenario tunggal untuk memenangkan kekuatan tertentu karena akan terjadi check and balances sendiri di antara kekuatan tentara, yang menyebabkan mereka akhirnya berperilaku lebih netral dalam prosesi pemilu.

Saya tidak berada pada posisi untuk membenarkan atau menyalahkan, mendukung atau menyerang pihak-pihak yang bersengketa pasca-pemungutan suara 9 April lalu. Biarlah mereka menyelesaikan sendiri silang sengketa di antara mereka, sepanjang dalam jalur yang disediakan dan dibolehkan. Yang tidak boleh, protes yang berujung pada tindakan anarkistis.

Bagi kita, pemilih, yang terpenting demokrasi tidak dikorbankan. Tiga kali pemilu dalam era Reformasi telah berlangsung sukses, meski dengan segala kekurangan dan kecurangan yang ada. Ini kemenangan rakyat. Kemenangan itu tidak boleh dirampok oleh elite yang berseteru, yang tidak pernah mengajarkan untuk bersikap sportif dalam kontes politik bernama pemilu.***

Menggugat Hilangnya Hak Pemilih

2009-04-14T21:50:00.000-07:00

Published by Indonesian media
Koran Tempo, 15 April 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Reform (CETRO)

Perhelatan pemungutan suara Pemilu 2009 usai sudah. Pemenang telah dikabarkan oleh banyak lembaga survei. Hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum bisa jadi sekadar mengkonfirmasi apa yang telah diberitakan lembaga survei, yang tidak bersengketa menyangkut partai politik apa yang menjadi pemenang. Dengan perolehan sekitar 20 persen, Partai Demokrat dipastikan menjadi mayoritas di parlemen 2009-2014.

Soalnya adalah, bisa jadi pemenang sesungguhnya bukan Partai Demokrat, melainkan golongan putih (golput). Golputlah yang memenangi medan Pemilu 2009. Data dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), misalnya, menyebutkan ada sekitar 28 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bila angka ini benar, tidak salah bila golput ditahbiskan sebagai pemenang pemilu.

Soalnya lagi, kenapa banyak yang golput? Golput terdiri atas dua genre: golput politis dan golput teknis. Terhadap mereka yang golput karena pilihan politik--karena menganggap pemilu tidak berguna, hanya memboroskan anggaran negara, sekadar sarana bagi partai politik dan calon legislator untuk menyampaikan janji-janji kosong yang langsung dilupakan ketika telah melenggang ke kursi parlemen--kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di negeri ini, menggunakan hak memilih (casting vote) masih dikonstruksikan sebagai sekadar hak, belum menjadi kewajiban sebagaimana halnya di Australia. Namun, bagi yang golput karena soal teknis-administratif, yaitu tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), soal ini harus dicari akar masalah dan solusinya. Tulisan ini karenanya berkehendak menjawab dua masalah tersebut.

Empat pihak

Ada empat pihak yang patut disalahkan atas banyaknya warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena soal teknis-administratif. Pertama-tama dan yang utama adalah KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu. Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 10 Tahun 2008) menyatakan bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin punya hak memilih.

Untuk menggunakan hak memilih, pemilih harus didaftar, yang kewajibannya dibebankan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan jajarannya). Model pendaftaran yang dianut dalam UU Pemilu ada stelsel pasif. Suka atau tidak, semua warga negara yang telah memenuhi syarat akan didaftar. Hal ini membedakan dengan praktek di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang menggunakan stelsel aktif. Untuk menggunakan haknya, warga negara yang memenuhi syarat harus mendaftarkan diri secara aktif. Penyelenggara pemilu tidak akan memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak mendaftar.

Bila ada warga negara yang memenuhi syarat tidak terdaftar, KPU patut disalahkan. KPU bisa dipersepsikan telah melalaikan kewajiban untuk mendaftar semua pemilih yang berhak memilih. Pihak yang ingin “menyerang” KPU tinggal menggunakan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 311 UU Pemilu. Pasal 260 mengancam dengan ancaman hukuman penjara 12-24 bulan terhadap setiap orang (termasuk anggota KPU) yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Pasal 311 menegaskan tambahan sepertiga hukuman bila tindak pidana pemilu tersebut dilakukan penyelenggara pemilu.

Namun, siapa pun tahu, sejak zaman otoriter hingga demokratis hingga saat ini, data penduduk selalu bermasalah. Birokrasi pemerintahan tidak bekerja untuk mendata penduduk secara lengkap dan valid, yang akan digunakan dalam setiap pemilu. Padahal, pemilu adalah sesuatu yang bisa diprediksi waktunya. Terlebih Indonesia mengatur sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer di mana pemilu bisa diadakan sewaktu-waktu.

Pihak ketiga yang harus disalahkan adalah partai politik. Undang-Undang Pemilu telah mengamanatkan bahwa parpol bisa meminta salinan daftar pemilih sementara (DPS) kepada panitia pemungutan suara (PPS). Tujuannya, parpol bisa mengecek apakah konstituen atau calon pemilih potensial mereka terdaftar. Nyatanya, banyak parpol tidak bekerja untuk itu. Bila menjelang hari pemilihan masih ada parpol yang berteriak bahwa banyak pemilihnya tidak terdaftar, teriakan itu tidak perlu didengarkan lagi. UU Pemilu telah memberikan kesempatan, tetapi parpol tidak menggunakannya. Jangan karena awak tak pandai menari, lalu lantai pula yang disalahkan.

Terakhir, kesalahan patut pula ditimpakan kepada pemilih yang bersangkutan. Undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menengok dan melongok daftar pemilih sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi DPT. Bahkan penetapan DPT bisa direvisi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2009. Maksudnya, lagi-lagi agar mereka yang tidak terdaftar dapat mendaftarkan diri. Bila pemilih tidak juga terdaftar lantaran alpa mengecek DPT, mereka harus sadar bahwa konsekuensinya adalah tidak bisa memilih.

Namun, yang perlu digarisbawahi, derajat kesalahan pemilih paling rendah ketimbang tiga pihak yang lebih dulu disebut. Argumentasinya sederhana, KPU, pemerintah, dan parpol dibayar untuk menyelamatkan suara rakyat. KPU dan jajaran pemerintah memperoleh gaji dari uang rakyat yang disedot negara. Demikian pula parpol yang mendapat sumbangan dari APBN berdasarkan perolehan suara atau kursi masing-masing. Siapa pun yang dibayar negara mempunyai kewajiban terhadap rakyat atau warga negara, begitulah teorinya.

Nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin dijadikan nasi lagi. Pemilu 2009 telah berakhir dan, berapa pun yang golput, entah karena motivasi politik atau terhalang kendala teknis-administratif, tidak dapat menggagalkan keabsahan pemilu. Bila ada kecurangan, ada saluran hukum yang bisa digunakan, dari pengadilan negeri untuk tindak pidana pemilu hingga MK untuk sengketa hasil pemilu.

Sebagai kata akhir, untuk pemilihan presiden Juli nanti, ada dua hal yang harus dilakukan untuk melindungi hak pilih warga negara sebagai suplemen langkah-langkah normal seperti memutakhirkan data pemilih. Pertama, KPU dan jajarannya harus segera membuat posko pengaduan warga negara yang tidak dapat menggunakan hak memilihnya pada Pemilu 2009. Mereka yang datang ke posko pengaduan harus segera dicatat sebagai tambahan pemilih.

Kedua, KPU menerbitkan peraturan KPU yang mengakomodasi pemilih yang tidak terdaftar, kendati semua pihak telah bekerja keras untuk itu. Mereka cukup menunjukkan KTP atau tanda kependudukan yang sah kepada petugas TPS bila hendak memilih. Terhadap rekomendasi kedua ini, KPU bisa berdalih surat suara terbatas dan undang-undang telah memagari KPU bahwa hanya pemilih terdaftar yang bisa memilih. Terhadap problem jumlah surat suara, bisa saja diatur bahwa mereka yang tidak terdaftar baru diizinkan memilih bila proses pemungutan suara bagi pemilih terdaftar telah ditutup pada pukul 12.00 dan masih ada sisa surat suara yang belum terpakai.

Terhadap belenggu undang-undang, penting dicatat bahwa peraturan KPU tersebut diharapkan menjadi pemantik (trigger) bagi perubahan terbatas Undang-Undang Pemilihan Presiden atau terbitnya perpu. Bila dua instrumen hukum tersebut tidak juga terbit, sebagaimana terjadi untuk pemungutan suara 9 April, KPU harus berani melangkah lebih jauh untuk menyelamatkan hak memilih warga negara.

Bila ada pihak yang menggugat--dan rasanya tidak akan, mengingat kejadian 9 April lalu--KPU dapat berargumentasi bahwa yang mereka lakukan adalah menyelamatkan hak warga negara, sesuatu yang jauh lebih besar dan dilindungi UUD 1945 ketimbang sekadar taklid kepada ketentuan undang-undang yang faktanya menempatkan KPU pada posisi melanggar undang-undang pula, yaitu menyebabkan pemilih kehilangan haknya.***

Seribu Sengketa di Mahkamah

2009-04-13T18:28:00.000-07:00

(Thousands of Electoral Disputes in the Constitutional Court)

Published by Indonesian media,
Kompas, 14 April 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Reform

Usai sudah pesta demokratis pada 9 April lalu. Publik kini menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari ke depan. Bagi Mahkamah Konstitusi, ”pesta” justru baru dimulai ketika KPU mengumumkan hasil pemilu secara nasional.

Saat itu hingga 3 x 24 jam ke depan, ribuan sengketa diperkirakan mengalir ke lembaga pengawal konstitusi tersebut. Ketua MK Mahfud MD memperkirakan tidak kurang dari 1.000 kasus bakal masuk. Semuanya harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Mengapa seribuan kasus karena karakter pemilu saat ini berbeda dari Pemilu 2004. Pada Pemilu 2009 makin banyak pihak yang berkepentingan langsung terhadap hasil pemilu. Tidak hanya partai politik, tetapi juga ratusan ribu calon anggota legislatif yang bertebaran di seantero Nusantara. Mereka memperebutkan 18.960 kursi, yang terdiri dari 560 kursi DPR, 132 DPD, 1.998 DPRD provinsi, dan 16.270 DPRD kabupaten/kota. Dengan ketentuan suara terbanyak, satu perbedaan suara saja sudah sangat berarti dalam merebut kursi.

Kompetisi tidak sekadar antarparpol peserta pemilu atau antarcaleg dari parpol yang berbeda, tetapi juga di antara caleg dalam satu parpol. Mereka bisa saja saling menikam dalam rangka memperebutkan kursi. Bagi caleg saat ini, kursi adalah yang utama, penguatan parpol adalah soal kesekian.

Dalam beberapa kesempatan memberikan pelatihan bagi para caleg di daerah, saya sering melontarkan pertanyaan: mana yang mereka pilih, apakah parpol memperoleh lima kursi tetapi kursi tersebut tidak untuk mereka ataukah satu kursi saja dan mereka yang mendapatkannya? Selalu jawaban mereka: satu kursi! Artinya, mereka tidak terlalu peduli dengan parpol. Yang mereka pedulikan adalah diri mereka sendiri.

Pada Pemilu 2004, MK menerima 500-an perkara hasil pemilu dan yang memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut sebanyak 273 perkara. Waktu penyelesaian sengketa sekitar 40 hari (termasuk hari libur). Artinya, MK harus menyelesaikan 6-7 perkara per hari. Padahal, jumlah panel hakim yang memeriksa perkara hanya tiga karena undang-undang mensyaratkan panel hakim paling sedikit terdiri atas tiga hakim. Tak heran saat itu satu-dua hakim jatuh sakit.

Sekat formal

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003), hanya parpol dan perseorangan calon anggota DPD yang bisa mengajukan perkara, perseorangan caleg tidak boleh. Perkara yang diajukan pun haruslah signifikan untuk memengaruhi perolehan kursi. Jika tidak, perkara tidak akan diperiksa lebih lanjut. Itulah sebabnya kasus yang masuk ”tidak banyak”, setidaknya tidak sampai ribuan.

Ketentuan formal seperti itu tetap berlaku untuk Pemilu 2009 karena UU MK belum berubah dan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur lebih lanjut hukum acara sengketa hasil pemilu masih mengadopsinya. Namun, ditetapkannya suara terbanyak berpotensi menyebabkan para caleg menyeberang dari garis formal tersebut.

Pada Pemilu 2004, tak banyak individu caleg yang mau menyeberang dari garis formal karena tidak mudah memperoleh 100 persen bilangan pembagi pemilihan (BPP). Untuk pemilihan anggota DPR, dari 550 orang yang terpilih, hanya Hidayat Nur Wahid (DKI) dan Saleh Djasit (Riau) yang mencapai 100 persen BPP. Selebihnya terpilih karena berkah nomor urut. Tak heran bila pada waktu itu yang komplain hanya caleg nomor 1-2 yang berpotensi mendapatkan kursi. Tentu komplain tersebut melalui pimpinan nasional parpol masing-masing karena undang-undang menentukan hanya ketua umum dan sekjen yang bisa mengajukan sengketa hasil pemilu atas nama parpol.

Dengan ditetapkannya suara terbanyak, tidak bisa tidak, komplain akan datang dari caleg nomor berapa pun. Bila yang dikomplain adalah parpol lain, hal itu tidak masalah. Pimpinan parpol mungkin akan dengan senang hati membubuhkan tanda tangannya dalam pengajuan sengketa hasil pemilu. Bagaimana bila yang dikomplain adalah rekan sendiri yang dianggap curang, yang telah menyebabkan calon lain dalam satu parpol kehilangan kursi? Tentu tidak mudah bagi pimpinan parpol untuk bersikap.

Banjir perkara

Dengan dalil hukum formal bahwa hanya parpol yang berhak mengajukan sengketa hasil pemilu, akankah MK berdiam diri bila yang bersangkutan langsung mengajukan sengketa hasil pemilu atas nama pribadi? Bila berdiam diri, sudah jelas MK tidak konsisten dengan putusannya sendiri. Dalam perkara Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, MK menerobos sekat-sekat formal untuk mencari kebenaran material. MK membuat ijtihad hukum dengan memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, dua jenis putusan yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum formal sengketa hasil pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008.

Pada titik ini, MK akan menghadapi dilema. Bila sekat formal tersebut dibuka, akan terjadi banjir perkara. Skenario ribuan perkara bukan sesuatu yang mustahil. Namun, bila tetap kukuh pada aturan formal, keadilan tidak akan tercipta. Kursi akan jatuh pada caleg yang tidak berhak. Lebih jauh lagi, hal ini telah mencederai kedaulatan rakyat.

MK harus menciptakan sistem penanganan perkara pemilu yang tangguh. Skenario banjir perkara harus disiapkan. Kendati tidak secara jelas-jelas membuka sekat tersebut dalam peraturan MK, paling tidak, lembaga pengawal konstitusi itu telah siap bila ribuan caleg yang terzalimi berbondong-bondong datang ke MK untuk meminta kursi mereka kembali. MK tidak boleh berdiam diri atas nama hukum formal bila hal ini terjadi.

Namun, MK pun harus memilih dan memilah. Hanya perkara yang betul-betul serius yang diperiksa. MK tidak boleh menjadi kotak sampah keisengan para caleg yang memang khas Indonesia: siap menang, tetapi tidak pernah siap untuk kalah!***

Skenario Usai Pesta

2009-04-13T18:25:00.000-07:00

(Scenario after Party)

Published by Indonesian media,
Republika, 14 April 2009

Refly Harun
Constitutional Law Expert and Election Observer at Centre for Electoral Reform (CETRO)

Pesta demokrasi Pemilu 2009 usai sudah. Pemenang sudah bisa ditentukan meski baru sebatas hasil penghitungan cepat (quick count). Pertanyaan klasik yang segera menyergap saat ini adalah bagaimana medan pertarungan pilpres Juli nanti? Siapa yang akan menantang SBY? Siapa yang paling berpeluang menang? Tulisan ini bermaksud mendiskusikan sebagian soal-soal klasik tersebut, sebagaimana juga diperbincangkan sejumlah pengamat, baik melalui tulisan maupun ulasan di televisi.

Hasil penghitungan cepat dari beberapa lembaga survei mewartakan satu hal: betapa kuatnya posisi the incumbent, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan ambang batas (presidential threshold) 20 persen kursi atau 25 persen suara, kini hanya Demokrat yang bisa melenggang ke pencalonan tanpa pusing memikirkan mitra koalisi.

Prediksi 20 persen suara bagi parpol Demokrat akan bertambah bila diterjemahkan ke dalam persentase kursi. Penyebabnya, ada 29 parpol yang tidak mencapai parliamentary threshold (PT). Bila tiap parpol rata-rata mencapai 1 persen suara saja, berarti akan ada 29 persen suara yang akan terbuang. Dengan fakta ini, 20 persen suara akan diterjemahkan sama atau lebih ke dalam persentase kursi.

Kalaupun SBY ditinggalkan semua parpol, ia akan tetap dapat melaju dalam pencalonan presiden. Namun, mengingat performa politik SBY hari ini, rasanya hampir tidak mungkin ia ditinggalkan. PKS, PAN, PKB, dan PPP sangat jelas merapat ke kubu SBY. Sementara PDIP, Gerindra, dan Hanura sudah hampir pasti menolak berkoalisi dengan Demokrat karena persoalan psikologis para pemimpinnya.

Yang menarik ditunggu adalah sikap Golkar dan Jusuf Kalla (JK). JK berada dalam dilema besar. Maju berarti hancur, tidak maju berarti menjilat ludah sendiri. Bagi JK, yang terkenal dengan sikap pragmatismenya, mundur dari pencapresan dan melirik kembali ke SBY bukan persoalan besar. Persoalannya, ia akan terus digedor dari internal Golkar yang ingin 'mendorongnya' ke jurang kekalahan. Dengan demikian, ada kesempatan untuk mengambil kepemimpinan Golkar pada 2010. Bila JK masih menjadi wakil presiden, posisi JK di Golkar akan aman. Tanpa posisi politik yang kuat, akan mudah bagi lawan-lawan politik JK menjungkalkannya dalam perhelatan Munas 2010.

Masalahnya, apakah SBY juga bersedia mengambil JK lagi sebagai wakilnya untuk pilpres mendatang. Dengan tingkat popularitas hingga hari ini, tidak masalah siapa pun wakil SBY. Ia tetap memiliki peluang paling besar untuk memenangi medan Pilpres 2009. Kalau mau jujur, selama ini JK lebih dirasakan sebagai 'kerikil' dalam pemerintahan SBY ketimbang mitra sejati.

Koalisi Pilpres
Menimbang syarat pengajuan capres yang harus memenuhi kuota 20 persen kursi atau 25 persen suara, saya memperkirakan ada tiga skenario untuk pilpres mendatang. Pertama, skenario mutakhir yang banyak dibincangkan, yaitu capres diisi oleh tiga calon: SBY, Mega, dan JK.

Majunya Mega dan JK dalam medan pilpres karena tidak ada pilihan lain. Bagi Mega, menjadi capres adalah harga mati bila ingin tetap beredar dalam peta politik Tanah Air. Bagi JK, bila nanti SBY benar-benar mengajukan talak, sudah tentu ia harus maju sendiri, dan tidak mungkin pula maju sebagai cawapres dari calon lain. Posisinya mirip seperti Hamzah Haz pada Pilpres 2004, yang 'terpaksa' maju meski sadar tidak punya peluang lagi.

Kedua, skenario status quo. Hal ini terjadi bila JK tetap dipertahankan sebagai pasangan SBY. Probabilitas skenario ini tidak tertutup sama sekali walaupun kini mengecil. Golkar makin menyadari bahwa takdir mereka adalah menjadi nomor dua, bukan nomor satu. Selain hanya menduduki posisi kedua atau ketiga dan tidak lagi nomor satu seperti Pemilu 2004, mereka juga tidak memiliki sosok populer yang bisa dijual.

Ketiga, skenario ABS, asal bukan SBY. Semua kelompok yang menolak SBY bergabung menjadi satu dan menjagokan capres yang diperkirakan paling mampu mengalahkan SBY. Skenario ketiga ini sangat menarik untuk ditunggu. Bagi saya, inilah satu-satunya yang bisa menghadang laju SBY untuk medan Pilpres 2009.

Mega punya peluang besar untuk memimpin koalisi ABS. Namun, peluang Mega untuk mengalahkan SBY terbilang kecil karena dia bukan lagi inspirational leader seperti pada Pemilu 1999. Mega cenderung menjadi kartu mati. Popularitasnya dari hari ke hari makin turun. JK juga tidak pada posisi untuk memimpin koalisi ABS karena akan sulit menjelaskan kepada publik posisinya karena ia bagian dari pemerintahan.

Hingga hari ini, kiranya hanya satu sosok yang berpeluang memimpin koalisi ABS: Prabowo. Partai Prabowo, Gerindra, memang hanya memperoleh sekitar 4 persen suara menurut beberapa lembaga survei, tetapi jangan dilupakan bahwa Gerindra adalah parpol baru. Pada Pemilu 2004, Demokrat juga memperoleh suara kurang dari 10 persen, tepatnya 7,5 persen, tetapi SBY mampu memenangi medan Pilpres 2004 setelah head to head dengan incumbent Megawati.

Bagi Prabowo, mudah baginya untuk mengambil posisi yang berbeda dengan SBY. Misalnya dalam hal isu ekonomi, ia bisa menjargonkan ekonomi kerakyatan dengan basis petani dan nelayan, ditandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme atau neoliberalisme seperti dituduhkan sejumlah ekonom kepada pemerintahan SBY. Dalam hal kepemimpinan, Prabowo bisa mencitrakan sebagai pemimpin yang decisive, tidak peragu, dan masih banyak lagi isu yang bisa dimainkan.

Namun, tentu saja, tidak mudah bagi Prabowo menjadi Obama dalam medan Pilpres 2009. Posisi pemerintahan SBY saat ini sangat baik di mata rakyat. Meminjam kata Rektor Paramadina Anies Baswedan dalam talkshow di televisi, pesan pemilih jelas: continuity (lanjutkan), bukan change (perubahan).

Satu skenario yang mungkin juga terjadi, sebagai varian dari skenario ABS, adalah tidak ada calon presiden selain SBY. Semua lawan SBY menarik diri dari medan pilpres karena kecil peluang mereka untuk menang dari SBY. Diharapkan, pilpres tidak akan berlangsung karena tidak ada calon lain. Secara teoretis, mudah bagi SBY menjawab skenario ini bila memang terjadi, yaitu cukup dengan menciptakan calon boneka dari parpol-parpol pendukungnya sebagaimana terjadi dalam sejumlah pilkada yang calonnya kuat. Namun, medan pilpres akan menjadi dagelan politik. Saya berharap dan yakin, skenario ini tidak terjadi karena politikus kita (mudah-mudahan) masih berjiwa sportif. Kalah dalam pertandingan, jauh lebih baik dan terhormat ketimbang berupaya menggagalkan kompetisi karena tidak melihat peluang menang.

Hingga titik ini, saya masih tetap menyesalkan putusan MK yang menolak penghapusan presidential threshold. Andai semua parpol diberikan hak untuk mengajukan calon, saya tidak yakin akan ada 38 capres. Calon paling kurang dari 10 orang, tidak jauh dari nama-nama SBY, Mega, JK, Prabowo, Wiranto, Sri Sultan, termasuk Rizal Ramli. Merekalah yang sebenarnya paling serius maju dalam medan Pilpres 2009.

Demokrasi tidak hanya soal hasil, melainkan juga proses. Dengan tujuh calon, tidak berarti pilpres akan senantiasa dua putaran sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak yang terlalu memberatkan aspek teknis-administratif dalam penyelenggaraannya. Dengan kuatnya figur SBY, pilpres bisa jadi hanya berlangsung satu putaran. Namun, satu poin pasti didapat, demokrasi kita akan melangkah lebih maju dengan memberikan kesempatan kepada putra terbaik untuk bersaing dalam medan pilpres secara adil. Inilah yang kita tidak punya saat ini gara-gara ulah politisi di Senayan yang kemudian dikuatkan dengan putusan MK, 18 Februari lalu.***

Mengawal Suara Rakyat

2009-04-13T18:21:00.000-07:00

(Protecting People's Votes)

Published by Indonesian media,
Jurnal Nasional, 14 April 2009

Refly Harun
Senior Researcher at Centre for Electoral Reform (Cetro)

Pemungutan suara Pemilu 2009 telah dilakukan pada 9 April 2009. Pemenang pun hampir pasti telah bisa ditentukan berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count). Partai Demokrat dinyatakan sebagai pemenang oleh semua lembaga yang melakukan penghitungan cepat, dengan perolehan suara sekitar 20 persen.

Bisa dikatakan, tidak ada perselisihan (dispute) di antara lembaga penyelenggara penghitungan cepat menyangkut kampiun pemilu kali ini. Kesepakatan juga terjadi mengenai jumlah parpol yang akan lolos parliamentary threshold (PT) 2,5 persen, ambang minimal yang dibutuhkan untuk mengirimkan wakilnya di DPR. Sembilan parpol tersebut adalah Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Dua wajah baru, Gerindra dan Hanura, menembus PT. Satu-satunya parpol yang pada Pemilu 2004 menembus angka 2,5 persen namun kali ini gagal pada pencapaian yang sama adalah Partai Bulan Bintang (PBB).

Wajah parlemen ke depan karenanya akan lebih sedikit warnanya ketimbang parlemen 2004-2009, yang diisi wakil dari 16 dari 24 parpol yang berpartisipasi dalam Pemilu 2004. Akibat lanjutnya, pengambilan keputusan jauh akan lebih efektif dengan kemungkinan jumlah fraksi lebih sedikit ketimbang 10 fraksi saat ini.

Perbedaan di antara lembaga survei, kalau boleh dikatakan demikian, hanya soal peringkat di bawah jawara, terutama penentuan nomor urut dua dan tiga antara PDIP dan Golkar. Perbedaan juga mengemuka soal peta posisi di antara parpol menengah, di antara PKS, PAN, PKB, dan PPP. Apakah dengan demikian perhelatan pemilu telah berakhir? Jelas tidak.

Penghitungan suara (vote counting) sesungguhnya baru dimulai. Hasil formal (official result) baru akan diketahui dalam beberapa hari ke depan. Tidak saja menyangkut perolehan suara masing-masing parpol, melainkan juga individu caleg yang diajukan masing-masing parpol. Pada titik inilah potensi kecurangan bisa terjadi.

Caleg versus Caleg

Sejak awal saya mengatakan bahwa tidak ada gunanya melakukan money politics (politik uang) terhadap pemilih. Selain dana yang dibutuhkan sangat besar, soal lain yang juga membuat tindakan itu tidak efektif adalah kepastian pemilih benar-benar memilih sang pemberi uang. Jauh lebih efektif bila money politics diarahkan kepada para panitia penghitungan suara di berbagai tingkatan. Di sinilah perlunya mengamati dan mencermati pergerakan surat suara.

Setelah dihitung di masing-masing TPS, surat suara bergerak ke PPK (panitia pemilihan kecamatan), lalu ke KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan terakhir di KPU. Semua titik ini berpotensi untuk adanya kongkalikong antara peserta dan panitia penyelenggara pemilu. Bila diletakkan pada konteks pemilihan anggota DPR, ada dua soal yang perlu dicermati, yaitu (1) suara dari parpol-parpol yang tidak mencapai PT, dan (2) distribusi suara di antara caleg satu parpol.

Seperti sudah disinggung terdahulu, diperkirakan hanya sembilan parpol yang dapat memenuhi PT 2,5 persen. Artinya, 29 parpol tidak akan menempatkan wakilnya di DPR, berapa pun suara yang diperoleh individu caleg, hingga 100 persen BPP (bilangan pembagi pemilihan) sekali pun. Mereka yang sudah tidak berpeluang ini rentan untuk dipengaruhi oleh parpol atau caleg yang masih berpotensi merebut kursi.

Ketika menjadi staf ahli Mahkamah Konstitusi dan anggota tim penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2004, saya pernah mengalami hal ini. Satu caleg dari satu parpol -yang tidak etis untuk disebutkan di sini-telah merekayasa sedemikian rupa perolehan suara di tingkat KPU kabupaten. Ia yang tadinya tidak mendapatkan kursi menjadi salah satu caleg yang bakal melenggang ke Senayan karena mendapat "limpahan" dari parpol-parpol yang sudah tidak berpeluang lagi.

Modusnya adalah dengan melakukan money politics terhadap empat dari lima anggota KPU kabupaten di daerahnya, plus sekretaris KPUD. Ketika melaporkan hasil pemilu ke Jakarta, empat dari lima anggota KPUD tersebut melaporkan data yang telah direkayasa sedimikian rupa ke KPU. Pada pengumuman hasil pemilu secara nasional pada 5 Mei 2004, partai sang calon termasuk kelompok parpol yang bakal memperoleh kursi di DPR. Calon yang berpeluang menduduki adalah sang caleg sendiri, yang dinominasikan di urutan pertama.

Untunglah modus ini bisa digagalkan setelah parpol yang sebenarnya mendapat kursi mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK. MK mengembalikan suara kepada parpol yang berhak dan keempat anggota KPUD telah dipecat.

Suara 29 parpol yang tidak menggapai PT 2,5 persen sangat potensial untuk dimainkan oleh caleg yang berpotensi mendapatkan kursi. Contoh soal, satu parpol mendapatkan dua kursi. Dengan sendirinya caleg dengan suara terbanyak nomor satu dan dua di parpol tersebut berhak atas kursi. Katakanlah caleg dengan suara terbanyak ketiga menginginkan kursi tersebut. Ia lantas bermain mata dengan penitia penghitungan suara dengan cara mengalihkan beberapa suara dari parpol yang diperkirakan tidak bakal lolos PT sehingga perolehan suaranya melampaui perolehan suara caleg terbanyak kedua. Jumlah total suara tidak berubah, yang diubah hanyalah distribusi di antara parpol-parpol kecil yang tidak lolos PT untuk menguntungkan salah seorang calon.

Yang juga bisa dilakukan adalah mengubah distribusi suara di dalam parpol sendiri. Dalam kasus tadi, caleg dengan perolehan suara terbanyak ketiga meminta "pelimpahan" suara dari caleg dengan suara terbanyak keempat, kelima, dan seterusnya yang notabene tidak berpeluang lagi mendapatkan kursi. Atau bisa juga dilakukan dengan secara langsung mengurangi caleg dengan perolehan suara nomor dua dan menambahkannya ke suara caleg tadi.

Bila modus operandi tersebut lolos hingga pengumuman hasil pemilu secara nasional, sudah tidak ada lagi mekanisme untuk mengoreksi keputusan KPU. Berdasarkan hukum formal pengajuan perselisihan hasil pemilu di MK, hanya parpol, melalui pimpinan parpol tingkat nasional, yang dapat mengajukan sengketa hasil pemilu, tidak boleh perseorangan caleg. Dalam kasus ini parpol tidak dirugikan karena perolehan kursi tidak berubah. Sengketa terjadi antarcaleg satu partai. Pimpinan parpol tidak merasa berkepentingan untuk mengajukan sengketa tersebut, terlebih bila tidak menyangkut hajat hidup sang pimpinan. Berdasarkan hukum formal yang ada, caleg tidak bisa mengajukan sengketa tersebut secara langsung karena tidak memenuhi kriteria pemohon yang diperbolehkan mengajukan sengketa.

Melalui tulisan ini, saya merekomendasikan dua hal. Pertama, pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, pemantau pemilu, dan masyarakat hendaknya memantau betul pergerakan surat suara. Penghitungan di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi harus benar-benar diawasi. Salinan rekapitulasi penghitungan suara di tingkatan itu harus benar-benar disimpan oleh saksi sebagai bahan dalam memperoleh kebenaran bila masalah terjadi. Yang diawasi tidak sekadar perolehan suara masing-masing parpol, melainkan juga perolehan masing-masing caleg. Pemantauan sekilas saya terhadap jalannya penghitungan suara di TPS, umumnya saksi hanya memerhatikan perolehan suara parpol, dan kurang terhadap perolehan masing-masing caleg.

Kedua, bila kecurangan terjadi dan terlanjur diumumkan KPU, MK harus mau membuka diri untuk menembus sekat-sekat hukum formal demi memberikan keadilan. Kalau tidak, sama artinya membiarkan pilihan rakyat dikhianati. Caleg melenggang ke kursi parlemen karena kecurangan dan hukum tidak mampu mengoreksinya. Dengan cara ini, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan suara rakyat yang telah diberikan dalam pesta demokrasi 9 April lalu.***

Menggugat Sistem Pemilu Kita

2009-04-13T18:07:00.000-07:00

(Challenge Our Election System)

Refly Harun
Senior Researcher at Cetro,
Chevening Fellow University of Birmingham, Inggris

Kemapanan sistem distrik sedang digugat di Inggris. Fakta itu saya dapatkan ketika berkunjung ke Electoral Reform Society (ERS), sebuah LSM yang telah berdiri pada 1884, di London pada 12 Maret lalu. Fakta ini sedikit mengejutkan karena Inggris bersama AS sering dianggap contoh terbaik penerapan sistem distrik, atau lebih tepatnya plurality-majority dengan varian first past the post (FPTP).

Tentu mengejutkan pula bagi siapa saja yang ingin menggeser kemapanan sistem proporsional di negara kita dan menggantikannya dengan sistem distrik. Tulisan ini karenanya berkehendak menguji pergeseran tersebut dan relevansinya dengan sistem pemilu di Indonesia yang saat ini diterapkan.

Dua hal setidaknya selalu diperdebatkan dalam setiap perbincangan mengenai sistem pemilu, yaitu keterwakilan (representativeness) dan akuntabilitas (accountability). Sistem distrik sering dipersepsikan mengandung masalah dalam soal keterwakilan karena banyak suara yang terbuang. Persentase kursi tidak menggambarkan persentase suara. Sementara sistem proporsional dipersepsikan lebih favourable terhadap isu keterwakilan, tetapi lemah dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akuntabel.

Untuk mengombinasikan keduanya diintroduksi sistem campuran (mixed system), yang berpretensi menggabungkan keunggunlan baik sistem distrik maupun proporsional. Namun, sistem ini pun tidak kedap dari kelemahan, karena memang tidak ada sistem pemilu yang benar-benar sempurna. Sistem apa pun selalau memiliki dua sisi: kelebihan (advantages) dan kekuarangan (disadvantages). Pilihan karenanya sangat bergantung pada kebutuhan setempat (asas lokalitas).

Sistem distrik dengan varian FPTP yang diterapkan di Inggris dan AS adalah single-member district. Di setiap distrik pemilihan hanya disediakan satu kursi. Setiap parpol hanya menominasikan satu calon. Siapa pun calon yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan kursi. FPTP dipuji terutama karena mudah dan murah dalam penerapannya. Untuk konteks Indonesia, rakyat sebenarnya telah terbiasa menerapkan sistem seperti ini dalam pemilihan kepala desa.

Kelebihan paling substansial adalah link yang jelas antara kandidat terpilih dan konstituennya. Di bawah FPTP, kandidat dipersepsi akan lebih peduli dan responsif dengan kepentingan konstituen karena nasibnya memang tergantung dengan pemilih di distrik yang bersangkutan.

Kelemahan yang paling mencolok dari FPTP adalah potensi hilangnya banyak suara dan disproporsionalitis antara persentase suara dan kursi yang didapat. Seorang kandidat bisa terpilih sebagai anggota DPR meskipun mayoritas rakyat tidak memilihnya. Misalnya diterapkan di Indonesia dengan 38 parpol dan satu kursi di setiap distrik, seorang kandidat bisa terpilih hanya dengan meraup katakanlah 15 persen suara karena kandidat lain tidak ada yang lebih dari angka tersebut. Itu artinya 85 persen rakyat di daerah tersebut tidak memilihnya.

Di Inggris dan AS potensi suara hilang tersebut tidaklah sebesar bila sistem ini diterapkan di Indonesia saat ini. Secara tradisional di Inggris hanya ada tiga parpol yang dominan (Labour, Conservative, dan Liberal-Democrat), sementara di AS hanya dua (Democrat dan Republic).

Kritik lain terhadap FPTP adalah dinilai tidak menguntungkan bagi keterwakilan perempuan, terutama dalam budaya masyarakat yang paternalistik. Namun, secara faktual klaim ini tidak begitu tepat bila merujuk Wales. Dengan penerapan FPTP, dari 60 orang anggota National Assembly of Wales, 28 di antaranya perempuan!

Kritik lain, yang menyebabkan kelompok ERS di Inggris berkampanye untuk mengubah sistem yang ada, adalah kenyataan bahwa FPTP meminggirkan parpol-parpol kecil dan kelompok minoritas dari keterwakilan. Rakyat Inggris hanya diberikan alternatif pemerintahan yang itu-itu saja. Sebelum pemerintahan beralih ke kubu Buruh pada 1997, Inggris diperintah Konservatif selama 18 tahun dengan Margareth Thatcher sebagai ikonnya. Sekarang hal yang sama akan berulang kembali karena Buruh sudah memerintah selama 12 tahun.

Yang diinginkan kelompok ERS adalah penerapan sistem proporsional dengan dengan varian single transferable vote (STV). Dalam sistem ini dan sistem proporsional pada umumnya, satu distrik pemilihan tidak terdiri dari satu kursi. Ada beberapa kursi yang diperebutkan dalam satu distrik. Sebuah parpol bisa menominasikan beberapa pun calon yang diinginkan. Masyarakat diberikan hak untuk mengurutkan pilihan mulai dari satu hingga kandidat terakhir. Bisa juga suara yang diurutkan berdasarkan jumlah kursi yang disediakan.

Cara ini dinilai lebih adil karena rakyat bisa mengekspresikan pereferensinya ketimbang hanya memilih satu orang. Namun, kelemahan yang mencolok adalah sistem ini membutuhkan tingkat melek huruf yang tinggi dan teknis penghitungan agak rumit. Bila diterapkan di Indonesia dengan 38 parpol dan ratusan kandidat dalam satu distrik, kerumitan akan bertambah-tambah.

Inflasi Caleg

Untuk menjawab problem akuntabilitas yang merupakan penyakit bawaan sistem proporsional, Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka (open-list proportional representation system). Masyarakat diberi hak untuk memilih caleg yang mereka inginkan. Putusan MK mengenai suara terbanyak 19 Desember 2008 makin menguatkan pilihan tersebut.

Persoalannya, rakyat menyaksikan inflasi caleg saat ini. Terlalu banyak caleg yang dinominasikan dalam suatu dapil. Kalau di AS hanya ada 2-3 kandidat untuk setiap dapil, dan di Inggris 5-6, caleg di Indonesia bisa 380 dalam suatu distrik pemilihan. Penyebabnya, ada 38 parpol yang bertanding. Semua parpol diberi hak untuk menominasikan kandidat hingga 120 persen dari jumlah kursi yang disediakan. Bila rata-rata kursi dalam suatu dapil berjumlah 10, kandidat yang ada berjumlah 380 orang lebih! Jumlah tersebut sangat tidak rasional. Bagaimana mungkin masyarakat suatu distrik bisa mengenal calon yang berjumlah ratusan tersebut.

Inflasi caleg tidak hanya membingungkan rakyat, tetapi juga membuat pemilu seperti pasar pencari kerja. Para caleg mengadu peruntungan sebagai caleg bukan karena telah menyelesaikan problem hidupnya, terutama di bidang ekonomi, melainkan mengadu peruntungan untuk memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Bila kebanyakan caleg masih bermasalah dengan kehidupan mereka, alangkah naifnya bila mereka merasa mampu mewakili kepentingan banyak orang sebagai wakil rakyat.

Di masa depan, bila sistem proporsional dengan daftar terbuka tetap diterapkan, harus dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyederhanaan. Sambil berharap jumlah parpol mengkrucut seiring penerapan parliamentary threshold, district magnitude mungkin bisa diperkecil menjadi kurang dari lima untuk setiap dapil.

Banyak langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Intinya, sistem sekarang tidak bisa diterapkan 100 persen lagi. Secara teknis rumit dan membutuhkan biaya tinggi –karena untuk cetak surat suara saja membutuhkan lebih dari Rp1 triliun—secara substantif belum tentu juga menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel. Jika problem akuntabilitas belum juga terjawab, tak ada gunanya kita menggeser sistem proporsional dengan daftar tertutup yang mudah dan murah menjadi sistem proporsional dengan daftar terbuka yang mahal dan njlimet.***

Birimingham, Maret 2009

Hari Ini, Jangan Golput!

2009-04-08T13:28:00.000-07:00

(Vote Today!)

Published by Indonesian media
Seputar Indonesia, 9 April 2009

Refly Harun
Senior Researcher at Centre for Electoral Reform (Cetro)

Bad politicians are sent to Washington by good people who don’t vote (William E Simon, Mantan Menteri Keuangan AS)

Hari ini, 9 April 2009, 170-an juta rakyat Indonesia akan datang ke bilik suara (polling station) memilah dan memilih partai dan calonnya yang terpampang di kertas suara (ballot paper). Sebagian sudah mantap menentukan pilihan sejak jauh-jauh hari, tetapi ada pula yang baru akan menentukannya ketika berada di bilik suara.

Apa pun itu, memang sebaiknya jangan golput karena hari ini sebagian masa depan bangsa akan ditentukan oleh mereka yang memilih, bukan yang tidak memilih. Dikatakan sebagian karena masih akan ada pemilihan presiden (pilpres) pada Juli nanti. Pemilu dan pilpres adalah ajang lima tahunan yang akan menentukan masa depan bangsa ini.

Survei bersama oleh LP3ES, LIPI, CSIS, dan Puskapol UI yang dirilis pada pertengahan Maret lalu sebenarnya telah mengabarkan berita gembira. Sebanyak 95% pemilih mantap akan menggunakan hak pilihnya pada hari ini, 4% belum memutuskan, dan hanya 1% yang nyata-nyatanya akan golput. Satu persen tentu bukan angka yang besar, hanya 1,7 juta dari 170- an juta pemilih terdaftar.

Bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris yang pemilihnya hanya berkisar 40–70%. Pemilu terakhir di Inggris pada 2005 hanya diikuti 61,3% pemilih setelah pada 2001 hanya diikuti 59,4% pemilih yang merupakan angka terendah dalam sejarah pemilu di Inggris sejak 1945. Di AS, pemilu terakhir pada 2008 nyatanya hanya diikuti 56,8% pemilih meskipun Obamania melanda di mana-mana. Namun, jangan lupa, satu suara hari ini bisa akan sangat berarti.

Satu Suara
Soal pentingnya satu suara tersebut mengingatkan saya dengan film Swing Vote (2008) yang dibintangi Kevin Costner. Di situ diceritakan bahwa Bud Johnson (Kevin Costner) adalah seorang yang apatis terhadap politik sebagai refleksi dari ketidakberuntungan hidupnya.

Sang putri berusaha memberikan semangat hidup kepadanya, termasuk dalam hal ikut memberikan suara dalam pemilihan presiden sebagai suatu kewajiban warga negara.Untuk itu, ia telah mendaftarkan ayahnya sebagai pemilih. Karena tidak ada tanda-tanda sang ayah akan memilih, sang putri yang diperankan oleh Madeline Carrol pergi sendiri ke polling station untuk memberikan suara atas nama ayahnya.

Pada saat memberikan suara, mesin pada polling station tersebut tiba-tiba saja macet. Pemberian suara telah teregistrasi, tetapi tidak bisa ditentukan untuk siapa suara tersebut. Perbedaan perolehan suara antara kandidat Republik dan Demokrat begitu tipis setelah semua hasil negara bagian dihitung.

Satu-satunya negara bagian yang belum bisa ditentukan pemenangnya adalah New Mexico di mana Bud tinggal.Penyebabnya,perolehan suara sama. Pemenang akan ditentukan oleh satu suara yang telah teregistrasi,tetapi belum bisa ditentukan untuk siapa. Suara tersebut adalah suara Bud. Siapa pun yang memenangkan New Mexico akan terpilih sebagai presiden. Bud menjadi penentu!

Dalam dunia nyata, hal ini mengingatkan kita pada Pilpres AS 2000 ketika pemenang antara George W Bush dan Al Gore ditentukan di satu negara bagian, yaitu Florida. Pilpres itu akhirnya dimenangi Bush melalui jalur hukum karena sengketa penghitungan di Florida. Dari jumlah suara pemilih (popular votes) Gore sebenarnya unggul, tetapi dari perolehan suara negara bagian (electoral college) dia kalah.

Karena sudah memberikan suara pada hari pemilihan, Bud berhak untuk mengulangi pemberian suaranya. Kelucuan-kelucuan terjadi karena ketidakjelasan orientasi politik Bud yang berkali-kali diwawancarai media sebelum mengulangi pilihannya.

Republik yang konservatif mengubah haluan politik dan beriklan menjadi prolingkungan dan properkawinan sejenis (gay marriage) karena menyangka orientasi politik Bud demikian. Sebaliknya, Demokrat berubah haluan menjadi antiaborsi (pro-life) dan antiimigran ilegal, posisi yang selama ini diambil Republik, juga karena menyangka Bud berorientasi demikian.

Film pun kemudian ditutup dengan datangnya Bud ke polling station untuk memberikan suara dengan diiringi senyum sang putri. Penonton tidak diberi tahu kandidat dari partai mana yang dipilih Bud. Hiperbola ala Swing Voter itu mungkin tidak akan terjadi baik di AS sendiri maupun di Indonesia, terlebih untuk pemilihan sebesar pilpres.

Namun, dalam hal penentuan caleg terpilih dengan sistem suara terbanyak, hal tersebut tidak mustahil terjadi. Sebagaimana diketahui, pada putusan tanggal 19 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan ketentuan Pasal 214 UU Pemilu (UU Nomor 10 Tahun 2008) yang mempersyaratkan perolehan minimal 30% dari BPP (bilangan pembagi pemilihan) bagi setiap caleg untuk duduk dalam kursi parlemen.

Sebagai gantinya, siapa pun caleg yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai calon terpilih sepanjang parpol yang menominasikannya memperoleh kursi. Pada pemilu hari ini, ada 18.960 kursi yang diperebutkan, terdiri atas 560 kursi DPR, 132 DPD, 1.998 DPRD provinsi, dan 16.270 DPRD kabupaten/kota. Di antara 18.960 kursi tersebut, bukan tidak mungkin ada yang ditentukan dengan perbedaan satu suara saja.

Golput Tak Mengubah Keadaan
Karena memilih dalam pemilu masih dikonstruksikan sebagai hak, bukan kewajiban seperti di Australia, mereka yang golput tidak bisa dikatakan melanggar undang-undang atau melalaikan kewajiban sebagai warga negara. Terlebih, pemilu sering belum membawa perubahan apa-apa terhadap nasib bangsa, terutama nasib rakyat. Rakyat tetap tertinggal dan termiskinkan, sementara para wakil mereka langsung melesat kesejahteraannya begitu duduk di kursi parlemen, baik nasional maupun lokal. Fakta ini makin membuat rakyat skeptis terhadap pemilu. Golput pun adalah pilihan rasional bagi mereka yang skeptis tetapi sadar politik tersebut.

Masalahnya, berapa pun angka golput, hal tersebut tidak akan menyebabkan pemilu tidak sah. Belasan ribu kursi yang diperebutkan tetap akan dibagikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak dari parpol yang memperoleh kursi (untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD) serta kandidat yang berada di peringkat empat teratas di setiap provinsi untuk pemilihan anggota DPD, siapa pun mereka.

Bila golput dipersepsikan dilakukan oleh mereka yang melek dan sadar politik, terjadilah apa yang dikutip pada bagian awal tulisan ini, bahwa “bad politicians are sent to Washington by good people who don’t vote”. Untuk konteks Indonesia, Washington tinggal diganti dengan Senayan (untuk DPR dan DPD), DKI Jakarta, Jawa Timur (untuk DPRD provinsi), Palembang, Manokwari, (untuk DPRD kabupaten/kota), dan sebagainya.

Sederhananya, karena orang-orang yang sadar politik tersebut tidak memilih, yang memilih hanyalah para loyalis yang membabi buta terhadap parpol dan caleg, tak peduli apakah parpol dan caleg tersebut berbuat banyak bagi rakyat selama berkuasa atau tidak.

Untuk menutup tulisan ini, sebagai sesama pemilih (dan bukan pejabat negara atau anggota KPU), saya mengimbau semua pemilih untuk menggunakan hak politiknya pada hari ini. Bila Anda kesulitan memilih karena banyak parpol dan caleg yang hanya janji-janji kosong, pilihlah yang terbaik dari yang buruk tersebut, the best person among the worst. Hal ini jauh lebih baik daripada membiarkan parpol dan caleg berwatak buruk terpilih karena orang baik enggan memilih.

Ayo memilih, jangan golput! (*)

Menanti Hasil Pemilu Hari Ini

2009-04-08T12:37:00.000-07:00

(Waiting for Today's Election Result)

Published by Indonesian media
Koran Jakarta, 9 April 2009

Refly Harun
Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (Cetro)

Pemilihan umum (pemilu) hari ini bisa jadi tidak sekadar penyaksian terhadap proses penghitungan suara, melainkan juga memberikan kabar hasil penghitungan suara. Hal ini bisa terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjebol dinding larangan dan kriminalisasi pengumuman hasil hitung cepat pada hari “H” pemilu dalam putusan 30 Maret lalu.

Larangan, bahkan kriminalisasi aktivitas survei dan penghitungan cepat (quick count), terdapat dalam Pasal 245, 282, dan 307 UU Pemilu (UU Nomor 10/2008). Pasal 245 Ayat (2) UU Pemilu melarang pengumuman hasil survei pada masa tenang. Bila dilanggar, ancaman hukumannya pidana penjara 3-12 bulan dan denda 3-12 juta rupiah (Pasal 282). Mengenai aktivitas quick count, Pasal 245 Ayat (3) menyatakan bahwa pengumuman hasil penghitungan cepat tidak boleh dilakukan pada hari “H”. Ancaman pidana bagi pelanggar adalah 6-18 bulan dan denda sebesar 6-18 juta rupiah (Pasal 307).

Bagi lembaga survei, larangan itu jelas mengganggu dan menghambat aktivitas mereka, dan lebih dari itu bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu argumentasinya adalah ketentuan Pasal 28F Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Larangan mengumumkan hasil survei pada minggu tenang dan pengumuman hasil quick count pada hari “H” adalah pelanggaran terhadap hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

Dari perspektif hukum internasional, Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan, “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.” Ketentuan ini kurang lebih sama dengan makna yang terkandung dalam Pasal 28F UUD 1945. Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada Oktober 2005 sehingga terikat dengan ketentuan konvensi tersebut.

Untunglah, menjelang hari “H” Pemilu, MK dengan sigap memutuskan bahwa larangan survei dan penghitungan cepat itu memang bertentangan dengan UUD 1945. Pada pemilu hari ini, pemilih bisa menanti parpol mana yang menjadi pemenang pemilu. Bagi para caleg, kepastian itu harus ditunggu dalam beberapa hari ke depan, apakah mereka bakal mengisi kursi-kursi lembaga perwakilan di DPR, DPD, dan DPRD.

Mengakui Kekalahan
Di negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS), hasil pemilu umumnya sudah diketahui pada hari pemungutan suara. Hal tersebut dikarenakan sistem pemilu yang dipakai, yaitu plurality-majority dengan varian first past the post (FPTP) memang sederhana. Hasil pemilu cukup dihitung di distrik pemilihan masing-masing dan diumumkan oleh penyelenggara pemilu lokal.

Yang terpenting juga, dalam satu distrik pemilihan hanya terdapat satu kursi yang diperebutkan dan kandidat yang bertanding juga tidak banyak. Di AS umumnya hanya dua kandidat, yaitu dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Kalaupun ada kandidat ketiga, biasanya berasal dari calon independen. Di Inggris, dalam satu surat suara umumnya hanya lima sampai enam calon yang berasal dari parpol besar, yaitu Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal-Demokrat. Kandidat lainnya berasal dari parpol kecil atau calon independen.

Kandidat yang menang atau kalah akan menyampaikan pidato kemenangan atau penerimaan kekalahan. Ketika kalah dalam Pilpres AS 2008, misalnya, John McCain mengucapkan, “I wish Godspeed to the man who was my former opponent and will be my president… These are difficult times for our country. And I pledge to him tonight to do all in my power to help him lead us through the many challenges we face.” (“Saya mendoakan kebaikan bagi dia (Obama) yang tadinya pesaing saya dan kini akan menjadi presiden saya.... Kini adalah saat-saat sulit bagi negara kita. Saya berjanji kepadanya malam ini untuk mencurahkan segala daya yang ada untuk membantunya dalam memimpin kita keluar dari tantangan-tantangan yang kita hadapi).

Di Indonesia, hasil pemilu baru akan diketahui secara formal ketika KPU mengumumkannya secara nasional. Undang-undang memberikan waktu hingga 30 hari ke depan sejak pemungutan suara dilakukan. Artinya, bila voting dilakukan pada 9 April, KPU diberi waktu hingga 9 Mei untuk mengumumkan hasil pemilu. Padal Pemilu 2004, waktu maksimal itu terpaksa digunakan KPU karena tidak mudahnya proses penghitungan suara. Pemungutan suara dilakukan pada 5 April 2004, tetapi hasil pemilu secara formal baru diumumkan pada 5 Mei 2004.

Melalui aktivitas hitung cepat, masyarakat diberikan informasi atau gambaran mengenai parpol mana yang keluar sebagai pemenang. Hal tersebut akan segera diketahui beberapa jam setelah pemungutan suara berakhir. Istilah qucik count sebenarnya tidak terlalu tepat, tetapi telah telanjur digunakan. Aktivitas yang dilakukan sebenarnya exit poll. Pemilih diwawancarai setelah keluar dari bilik suara menyangkut pilihan mereka.

Tiga soal mengemuka pada kegiatan exit poll, yaitu masalah sampel yang dipilih dan kedua soal kejujuran responden dalam mengungkapkan pilihannya. Soal ketiga adalah profesionalitas pewawancara itu sendiri. Selama ini, beberapa lembaga survei cukup akurat memberikan hasil penghitungan cepatnya, baik dalam Pemilu 2004 lalu maupun pada pilkada di sejumlah daerah sejak 2005.

Alangkah indahnya bila setelah mengetahui hasil penghitungan cepat pihak yang kalah langsung menyampaikan pidato ala budaya gentleman di negara-negara maju. Misalnya.dengan mengatakan, “Kami mengucapkan selamat kepada Partai A yang dinyatakan menang melalui proses penghitungan cepat. Untuk kepastiannya, marilah kita bersama-sama mengawal proses penghitungan suara agar tidak terdapat kecurangan dan menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.”
Sementara yang menang pun harus menyatakan bahwa hasil penghitungan cepat barulah hitungan sampel yang masih harus ditunggu kebenarannya hingga KPU mengumumkan hasil pemilu secara resmi. Untuk itu, yang dinyatakan menang mengimbau pendukungnya untuk tidak langsung merayakan kemenangan seolah-olah hasil penghitungan cepat merupakan hasil resmi.

Sayangnya, pada pemilu sebelumnya, baik di level nasional maupul lokal, mereka yang kalah langsung menolak hasil penghitungan cepat dan yang menang langsung merayakannya, seolah-olah hasil quick count adalah hasil resmi. Di sinilah pangkal keributan dimulai.

Hari ini, saya berharap mudah-mudahan elite politik kita mulai dewasa, mau menerima kekalahan dan kemenangan apa adanya. Kalah tidak berputus asa, menang tidak jumawa. Alangkah indahnya pemilu bila itu terjadi hari ini.

Kalla-Mega dan the Common Enemy

2009-03-25T16:39:00.000-07:00

Kalla-Mega and the Common Enemy

Published by Indonesian Media
Jurnal Nasional, 20 March 2009

Refly Harun
Peneliti Senior Cetro, Chevening Fellow University of Birmingham, UK

Pertemuan antara Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri telah berlangsung dan menghasilkan lima kesepakatan, Kamis, 12 Maret lalu. Lima kesepakatan itu adalah (1) membangun pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat; (2) memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memiliki basis dukungan yang kokoh di DPR; (3) memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan rakyat; (4) mempererat komunikasi politik PDIP dan Partai Golkar sebagai perwujudan tanggung jawab dua partai politik terbesar Pemilu 1999 dan Pemilu 2004; (5) menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta aman dan bermartabat.

Pertemuan dan kesepakatan tersebut sekali lagi membuktikan adagium politik, bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Kepentingan itulah yang menggerakkan pertemuan dan kesepakatan. Kepentingan tersebut adalah menghadapi musuh bersama (the common enemy). Siapa itu? Jawabnya: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)!

Menjelang perhelatan Pemilu 9 April nanti dan di tengah hiruk-pikuk ramal-meramal kandidat presiden paling jago, Kalla dan partainya (Golkar), demikian pula Mega dan partainya (PDIP), senantiasa terdesak oleh SBY dan partainya (Demokrat). Survei terakhir yang dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti LP3ES, LIPI, CSIS, dan Pusat Kajian Politik UI, semuanya menempatkan SBY sebagai kandidat presiden terkuat dan Demokrat sebagai partai pengumpul suara terbanyak.

Fakta tersebut sudah pasti tidak membahagiakan Kalla dan Mega. Di bawah kepemimpinan Kalla, Golkar tidak pernah unggul dalam setiap survei yang diadakan. Pemenang Pemilu 2004 tersebut paling tinggi bercokol di urutan kedua. Pada survei-survei akhir, ketika Demokrat menyodok ke urutan teratas, Golkar tercecer di posisi ketiga setelah PDIP. Fakta ini akan secara mudah dipakai oleh lawan-lawan Kalla, baik di dalam maupun di luar Golkar, sebagai kegagalannya dalam memimpin Partai Beringin.

Padahal, persepsi masyarakat terhadap prestasi pemerintahan tidak demikian. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indoensia (LSI), misalnya, kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan meningkat, termasuk dalam hal menahan terjangan badai krisis finasial yang melanda dunia. Sebagai Wakil Presiden, Kalla jelas menanam saham besar terhadap prestasi tersebut. Sialnya, dividen dari saham tersebut tidak sebesar seperti yang dinikmati SBY. Keberhasilan pemerintahan selalu berkorelasi positif terhadap SBY dan Demokrat, tetapi tidak untuk Kalla dan Golkar.

Kekecewaan yang sama juga jelas melanda Megawati. Hingga akhir Oktober 2008, PDIP selalu digadang-gadang sebagai kandidat pemenang Pemilu 2009 oleh beragam lembaga survei. Posisi PDIP sebagai the real opposition bagi pemerintahan SBY-Kalla memberikan banyak keuntungan dibandingakn parpol lain yang tidak jelas eksistensinya. Masalahnya, nasib oposisi memang selalu bergantung pada kinerja pemerintahan. Bila kinerja tidak memuaskan, oposisi menyodok. Namun, begitu kinerja dipersepsi memuaskan, oposisi akan terpinggirkan. Saat ini kinerja sedang dianggap baik. PDIP pun terpinggirkan oleh Demokrat sejak November 2008.

Megawati sendiri pernah mencatat prestasi penting pada survei Juni 2008 ketika sempat menyodok di urutan pertama. Namun, prestasi itu tidak bertahan. Pada bulan-bulan berikutnya SBY terus unggul. Mega hanya sanggup terus-menerus bertengger di urutan kedua.
Kalla-Mega telah merasa ‘dilukai'. Tidak susah mempertemukan mereka untuk bergandeng tangan menghadapi musuh bersama tersebut. Akankah gandengan tangan tersebut berlanjut ke pelaminan politik? Siapa pun tahu, hal itu tidak mudah dan agaknya tidak mungkin. Pembagian kerja (labor division) adalah isu utama. Siapa yang mau dijadikan nomor dua? Itu pertanyaan yang sulit dijawab.

Sejak jauh-jauh hari Mega telah ditunjuk PDIP untuk menjadi calon presiden. Kalla sendiri aktif ke sana ke mari setelah memberikan kesedian untuk dijagokan sebagai presiden dari Golkar. Meminjam M. Qodari, sahabat saya, dalam suatu acara di televisi, "Apa kata dunia bila JK mengundurkan diri sebagai wakil presiden untuk menjadi calon wakil presiden Mega."
Kesimpulannya, bagaimana mungkin dua orang yang sama-sama berambisi menjadi presiden bisa bekerja sama. Terlebih keduanya diprediksikan tidak akan mengurangi posisi awal untuk menjadi orang nomor dua. Tidak sajak karena mereka tidak menginginkan, namun lingkungan mereka pasti akan bereaksi keras bila hal itu terjadi.

Untuk sementara waktu, kerja sama itu lebih bertujuan pragmatis untuk menaikkan posisi mereka dan parpol yang bakal mengusung mereka di satu sisi dan ‘menekan' musuh bersama di sisi lain. Bagi Kalla misalnya, pertemuan dengan Mega bisa dipersepsikan bahwa ia adalah a sophisticated leader yang memiliki kemampuan untuk merangkul dan menyatukan semua pihak, oposisi utama pemerintahan sekalipun. Bagi Mega dan PDIP, pertemuan ini makin menegaskan bahwa tidak semua unsur pemerintahan yang mereka musuhi. Unsur lain bisa digandeng, tetapi tidak untuk SBY.

Bila sekadar perang persepsi, sah-sah saja pertemuan tersebut. Yang tidak boleh adalah bila berlanjut dengan persekongkolan. Peluang tersebut kini terbuka lebar setelah MK menolak membatalkan ambang batas nominasi presiden (presidential threshold) 20 persen kursi dan 25 persen suara.

Cara termudah mengalahkan SBY bukan dengan mengajaknya bertarung dalam medan pilpres, melainkan menyingkirkannya dalam tahap nominasi. Caranya, berharaplah Demokrat tidak mencapai 20 persen kursi atau 25 persen suara. Lalu, semua mitra potensial Demokrat dibajak oleh Golkar dan PDIP dengan menawarkan posisi menggiurkan baik sebagai wapres maupun menteri dalam kabinet. Alhasil, Demokrat ditinggalkan sendirian tanpa mitra koalisi, yang berakibat SBY tidak bisa dinominasikan sebagai capres.

Bila SBY terhalang, Kalla dan Mega akan tersenyum. Bagi Kalla, lebih enak head to head dengan Mega ketimbang dengan SBY. Demikian pula dengan Mega. Bila patokannya hasil survei, mengalahkan Kalla jauh lebih mudah ketimbang menumbangkan SBY.

Menjelang Pemilu 2009, manuver-manuver terus dilakukan. Rakyat akan menjadi saksi dari itu semua. Apa pun yang dilakukan oleh para elite politik tersebut, yang terpenting janji-janji kesejahteraan rakyat harus segera diwujudkan. Negara harus mampu mencerdaskan dan melindungi rakyatnya. Untuk itu, salah satu prasyaratnya adalah negara harus bersih dari korupsi. Siapa pun presidennya....

Incumbent Jadi Presiden!

2009-03-22T04:42:00.000-07:00

Incumbent Becomes President!

Published by Indonesian media

Koran Jakarta, 20 March 2009

Oleh Refly Harun

Peneliti Senior Cetro,

Chevening Fellow University of Birmingham, Inggris

Rasanya tidak susah menebak siapa yang bakal jadi presiden pada Pilpres 2009. Kalau tidak A, pasti B, atau juga C. Semuanya adalah incumbent. Mengapa incumbent?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan ‘incumbent’, kata yang sudah sangat populer dalam kamus politik Tanah Air. Menurut Kamus Oxford, incumbet bermakna person holding an official position. Dalam konteks politik, Wikipedia mengartikan incumbet sebagai ‘the holder of a political office’. Istilah ini, menurut kamus online tersebut, digunakan dalam pemilu untuk membedakan pertarungan antara pemegang jabatan dan bukan pemegang jabatan.

Dalam tulisan ini saya ingin menggunakan istilah incumbent dengan lebih longgar, yaitu menyangkut orang baik yang sudah pernah menjabat maupun lagi menjabat untuk posisi yang diperebutkan. Definisi longgar inilah yang menyebabkan saya menyimpulkan sejak awal bahwa presiden mendatang adalah incumbent.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan berulang-ulang dalam satu tahun terakhir, sudah hampir pasti race Pilpres 2009 akan mempertemukan kembali Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Terakhir, survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari dan survei bersama LP3ES, LIPI, CSIS, dan Puskapol UI pada Maret kembali menempat SBY dan Mega sebagai dua besar kandidat presiden.

Peluang head to head bagi SBY-Mega makin besar karena UU Pilpres 2008 mensyaratkan perolehan 20 persen kursi atau 25 persen suara bagi nominasi presiden. Ketentuan yang tidak demokratis ini makin menemukan pembenarannya karena MK menolak pengujian pasal tersebut dengan menyatakan bahwa hal tersebut hanya perkara legal policy pembuat undang-undang pada putusan 18 Februari 2009.

Saat ini, praktis publik hanya menunggu calon ketiga. Rizal Ramli menyebut dua calon utama dengan Blok S (SBY) dan Blok M (Megawati). Ia lalu menyebut calon ketiga dengan Blok Perubahan alias dirinya sendiri. Sah-sah saja Rizal Ramli memiliki optimisme demikian. Namun, fakta menunjukkan ia belum cukup populer untuk menjadi kandidat presiden. Jangankan dibandingkan SBY-Mega, dibandingkan dengan calon seperti Hamengkubuwono, Prabowo, dan Wiranto saja Rizal Ramli tercecer jauh.

Dalam waktu yang tinggal empat bulan lagi hingga pemilihan Juli mendatang, tentu tidak mudah mendongkrak popularitas, kecuali ada momentum luar biasa, dan hal tersebut pastilah kejadian yang luar biasa, yang bisa menjungkirbalikkan segala prediksi. Namun, ini pun dengan satu kondisi: kendaraan apa yang mau dipakai. Bila parpol pengusung tidak mencapai 20 persen kursi atau 25 persen suara, tidak ada gunanya kandidat paling populer sekalipun.

Calon ketiga yang paling masuk akal karenanya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Terlebih setelah yang bersangktuan menyatakan siap dan bersedia dijagokan sebagai capres dari Partai Golkar, partai pemenang Pemilu 2004. Dalam survey, JK bukanlah calon kuat, tetapi masalahnya ia mengontrol mesin besar bernama Golkar.

Bila JK menjadi calon ketiga, sempurnalah tesis incumbent jadi presiden. Dengan definisi longgar tentang incumbent tadi, JK bisa dikategorikan sebagai incumbent juga karena memegang posisi Wakil Presiden. Siapa pun tahu, JK tidaklah seperti wakil-wakil presiden terdahulu yang hanya menjadi ban serep, terutama di era Orde Baru. JK adalah sosok yang decisive. Kemampuan bertindaknya bahkan lebih cepat dari SBY sekalipun, walaupun lantaran sosoknya yang kalah mentereng dibandingkan SBY tidak cukup populer di mata masyarakat untuk dijadikan presiden.

Presiden Luar Biasa

Bila memakai kerangka politik normal, hanya SBY yang memiliki justifikasi untuk menjadi capres lagi karena ia adalah incumbent yang sesungguhnya. Pemilu kedua adalah ujian bagi incumbent. Bila rakyat puas atas kinerjanya, ada kemungkinan ia terpilih lagi. Bila sebaliknya, penantang yang akan menyodok. Incumbent yang kalah dari penantang tidak seharusnya mencalonkan diri lagi.

Sayangnya, politik Indonesia berjalan abnormal. Megawati yang sudah kalah dua kali dalam medan pertarungan presiden masih juga dijagokan. Pada Sidang Umum MPR 1999, Mega dikalahkan Abdurrahman Wahid, dan pada Pilpres 2004 kalah dari SBY. Kekalahan pada SU MPR 1999 dapat dimaklumi karena bukan pemilihan langsung. Namun, kekalahan pada Pilpres 2004 seharusnya sudah membuat Mega tidak layak lagi menjadi calon presiden. Dalam posisi sebagai incumbent, ia kalah. Artinya, rakyat tidak puas dengan kinerja pemerintahannya. Bisa dikatakan ia presiden gagal.

Pada Pilpres Amerika tahun 2000, Al Gore kalah dari Geroge Bush hanya karena suara electoral college-nya, tetapi dari segi popular vote ia yang menang. Fakta ini tidak menyebabkan Al Gore dijagokan lagi untuk maju sebagai capres. Tradisi politik AS menabukan orang yang sudah kalah maju kembali, walaupun belum tentu Al Gore kalah bila maju kembali pada Pilpres 2004.

Adapun soal JK, dalam tradisi yang politik yang normal pula, tidak seharusnya wapres maju dan menantang presidennya sendiri. Wapres biasanya dipersiapkan untuk menggantikan presiden bila masa jabatannya selesai karena batasan dua periode. Dalam tradisi politik AS, kita menyaksikan George Bush (senior) maju sebagai capres setelah menjadi wapresnya Presiden Ronald Reagen, dan Al Gore maju sebagai capres setelah menjadi wapresnya Presiden Bill Clinton.

Majunya wapres sebagai capres dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan, menjaga prestasi presiden terdahulu. Bila rakyat merasa puas dengan kinerja presiden sebelumnya, ada kemungkinan wapres yang ‘nyapres’ terpilih. Hal itu terjadi dengan George Bush (senior) dan seharusnya terjadi pula dengan Al Gore bila patokannya popular vote.

Sulit bagi wapres yang ‘nyapres’ untuk memberikan alasan mengapa harus maju. Bila menyatakan tidak puas dengan pemerintahan, bukankah ia juga bagian dari pemerintahan yang ikut bertanggung jawab. Bila mengatakan ingin berbuat lebih sebagai presiden, hal itu terlalu mengada-ada. Saat ini pun banyak yang bisa dilakukan Kalla dalam posisi sebagai wapres. Bahkan, banyak yang menilai ia sesungguhnya the real leader.

Namun, sekali lagi politik Indonesia memang abnormal. Abnormalitas itu makin menemukan pembenarannya karena presiden dan wapres berasal dari parpol yang berbeda. Sejak awal, potensi perpecahan itu sudah tercium. Parpol pendukung wapres pasti tidak puas bila terus menjadi nomor dua, terlebih posisinya sebagai parpol pemenang.

Kalau boleh memilih, sebenarnya lebih menarik melihat SBY ditantang sosok-sosok baru yang bukan incumbent, yang kita sendiri belum tahu bagaimana rasa kepemimpinannya. SBY, Mega, dan Kalla adalah orang-orang yang sudah kita ketahui rasa kepemimpinannya. Terlepas dari kemajuan (atau kemunduran?) yang telah dicapai, rasanya mereka baru masuk kategori pemimpin biasa-biasa saja. Kita butuh pemimpin yang luar biasa, yang mampu membangkitkan bangsa ini dari banyak keterpurukan.

Sayangnya, atau sialnya, UU Pilpres 2008 yang kemudian diperkuat oleh putusan MK tidak membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemimpin alternatif, sosok yang mungkin luar biasa. Maka, tidak ada yang bisa diucapkan selain menyatakan selamat kepada incumbent. Race Pilpres 2009 sudah berakhir dan incumbent memimpin Indonesia lagi.***

Birmingham, 13 Maret 2009

Koalisi Permanen atau Koalisi Memanen

2009-03-21T15:12:00.000-07:00

(Coalition in Indonesian Politics)

Published by Indonesian media
Republika, 18 March 2009

By Refly Harun
Senior Researcher at Centre for Electoral Reform (Cetro)

Belum lagi ketahuan hasil pemilu legislatif, para elite politik sudah mondar-mandir, berkunjung ke sana kemari, untuk menjajaki kemungkinan koalisi. Yang paling panas tentu saja pertemuan JK-Mega, 12 Maret lalu, yang menghasilkan lima kesepakatan. Salah satunya, membentuk pemerintahan dengan basis kuat di parlemen.

Belum begitu jelas ke mana arah koalisi tersebut karena kedua tokoh sudah menyatakan dan mendeklarasikan sebagai calon presiden. Sesama capres tentu tidak mungkin berkoalisi. Apa pun itu, pertemuan-pertemuan tokoh saat ini memang selalu diiringi mantra bernama 'koalisi'. Beberapa pengamat dan tokoh politik menambahi kata 'permanen' sehingga menjadi 'koalisi permanen'. Maksudnya jelas, koalisi tersebut sedapat mungkin bertahan paling tidak hingga akhir pemerintahan.

Dari desain ketatanegaraan kita, sebenarnya tidak ada yang namanya koalisi permanen. Yang ada adalah koalisi pengajuan pasangan capres dan cawapres. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang telah dibajak DPR dengan pembatasan presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara, menyatakan bahwa pasangan capres-cawapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Frase gabungan parpol peserta pemilu memberikan legitimasi konstitusional bagi pembentukan koalisi parpol dalam pengajuan pasangan capres-cawapres.

Pada Pilpres 2004, pasangan SBY-JK diajukan oleh tiga koalisi parpol, yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dua parpol pengusung ini ikut pula terangkut dalam gerbong pemerintahan SBY-JK. Ketua Umum PBB saat ini, MS Kaban, menjadi menteri kehutanan, sementara Ketua Umum PKPI, Meutia Hatta, menjadi menteri negara peranan wanita. Keduanya menjadi petinggi parpol masing-masing setelah menjadi bagian pemerintahan, demikian pula dengan JK yang terpilih menjadi ketua umum Golkar setelah menjadi wakil presiden.

Dari perspektif hukum tata negara, koalisi pengajuan pasangan capres-cawapres itulah yang bersifat permanen. Bila presiden dan wakil presiden berhalangan bersamaan, parpol yang calonnya menjadi pemenang pertama dan kedua mengajukan pasangan calon untuk dipilih MPR. Dalam hal ini, misalnya, SBY-JK berhalangan tetap secara bersamaan, ketiga parpol yang mengajukan, yaitu PD, PBB, dan PKPI, berhak mengajukan pasangan calon ke MPR untuk ditandingkan dengan pasangan calon yang diajukan PDIP, karena calon dari partai ini (pasangan Megawati-Hasyim Muzadi) menjadi pemenang kedua dalam Pilpres 2004.

Pertanyaan yang menggelitik adalah, bagaimana bila salah satu atau salah dua parpol pengusung telah bubar? Hal ini sebenarnya sudah terjadi ketika kader PBB mendeklarasikan Partai Bintang Bulan dan PKPI berganti menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Saat itu, kedua parpol mengantisipasi pemberlakuan electoral threshold (ET) tiga persen yang tercantum dalam UU Pemilu 2003 (UU Nomor 12 Tahun 2003).
Untunglah aturan ET itu dihapuskan dan diganti dengan parliamentary threshold (PT) dalam UU Pemilu 2008 (UU Nomor 10 Tahun 2008). Terlebih, UU Pemilu 2008 memberikan tiket gratis bagi parpol yang memiliki kursi di DPR untuk ikut Pemilu 2009 melalui pemberlakuan Pasal 316d, yang kemudian dibatalkan MK secara terlambat karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Seandainya PBB dan PKPI bubar dan SBY-JK berhalangan tetap--tetapi mudah-mudahan tidak pernah terjadi--akan terjadi komplikasi ketatanegaraan menyangkut parpol mana yang berhak mengajukan pasangan calon untuk dipilih di MPR. Apakah Demokrat saja karena PBB dan PKPI sudah bubar? Ataukah Demokrat ditambah Partai Bintang Bulan dan PKP?
Hukum formal, baik UUD 1945 maupun UU Pilpres (2003 dan 2008), tidak mengatur hal tersebut. Kekosongan hukum tersebut bisa saja ditambal melalui perppu, tetapi perlu diingat bahwa perppu pun harus minta persetujuan DPR. Kesimpulannya, bila hal tersebut terjadi, mekanisme politiklah yang harus menyelesaikannya karena hukum belum mengaturnya.

Kembali kepada koalisi permanen tadi, koalisi ini hanyalah soal etika politik. Hukum tidak mengaturnya. Jadi, bila ada anggota koalisi yang 'berkhianat', tidak bisa ditindak. Satu-satunya tindakan hanyalah dengan mengeluarkan wakilnya dari kabinet. Namun, itu pun belum tentu efektif karena wakil di kabinet belum tentu orang yang berpengaruh lagi. Ketika terjadi pergeseran kepemimpinan di PKB, dua menteri SBY dari PKB, yaitu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf, yang masing-masing menjabat sebagai ketua umum dan sekjen, tidak banyak lagi gunanya untuk memantapkan dukungan PKB terhadap pemerintahan SBY-JK. PKB tiba-tiba menjadi oposisi di bawah kepemimpinan baru.

Masalah lain adalah sering terjadi pergeseran kepemimpinan pascapilpres. Ketika SBY-JK baru dilantik pada 20 Oktober 2004, DPR terbelah menjadi dua blok, yaitu Koalisi Kebangsaan, yang di dalamnya terdapat PDIP-Golkar, dan Koalisi Kerakyatan, di dalamnya terdapat Demokrat dan parpol-parpol menengah. Koalisi Kerakyatan mendeklarasikan dirinya sebagai blok oposisi pemerintahan SBY-JK.

Ternyata, koalisi tersebut tidak bertahan lama. Begitu JK terpilih menjadi wakil presiden, Golkar pun langsung berada di sisi pemerintah. Alhasil, hanya PDIP yang benar-benar tidak terwakili di kabinet sebagai parpol besar. Bila sekarang ada pertemuan JK-Mega dengan kesepakatan membentuk pemerintahan dengan dukungan kuat di parlemen, yakinlah hal tersebut tidak akan berlangsung lama. Hal itu akan sangat bergantung pada perubahan kepemimpinan di masing-masing parpol.

Yang paling potensial menyeberang adalah Golkar. Misalkan SBY menang dalam pilpres--paling tidak begitulah menurut berbagai lembaga survei--Mega dan JK akan menarik gerbongnya menjadi oposisi. Namun, hal itu bisa segera berubah ketika terjadi perubahan kepemimpinan di Golkar.

Saat ini, setelah JK mendeklarasikan kesiapannya menjadi capres, beberapa elemen Golkar segera membaca peluang untuk menduetkan SBY dengan tokoh Golkar lainnya. Akbar Tandjung, pentolan Golkar yang masih berpengaruh, sudah menawarkan diri. Saya menduga Fadel Muhammad dan Aburizal Bakrie juga sedang mencari peluang ke arah sana. Adapun Surya Paloh dan Hamengku Buwono berupaya merapat ke Mega.

Seandainya SBY memilih tokoh Golkar untuk menjadi pasangannya dan parpol-parpol menengah, seperti PKS, ikhlas untuk hanya sekadar mendapatkan porsi yang lebih banyak di kabnet, tokoh tersebut berpotensi merebut kepemimpinan Golkar pada 2010, siapa pun dia. Karakter Golkar sangat jelas: parpol ini sangat tidak berpengalaman dan kelihatannya tidak mau menjadi oposisi, selalu ingin menikmati manisnya kekuasaan.

Untuk menutup tulisan ini, koalisi permanen atau apa pun istilahnya hanyalah cara untuk memperoleh kemenangan dalam race Pilpres 2009. Yang lebih tepat bukan 'koalisi permanen', melainkan 'koalisi memanen' alias memanen kemenangan. Setelah kemenangan diperoleh, politik akan bergerak dengan logikanya sendiri. Konstelasi bisa berubah sewaktu-waktu. Dan, itulah politik!

Memberi Makna Sistem Proporsional Terbuka

2009-03-21T15:02:00.001-07:00

(Give Meaning to the Open-List PR System)

This article was published by Indonesian media
Seputar Indonesia, 11 March 2009

By Refly Harun
Senior Researcher at Centre for Electoral Reform (Cetro),
Chevening Fellow University of Birmingham, UK

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, 26 Februari lalu. Perppu tersebut berisi dua materi, yaitu mengenai rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan pengesahan pemberian lebih dari satu tanda. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana menyatakan bahwa perppu tersebut perlu dikeluarkan untuk menyelamatkan suara rakyat. Pernyataan itu tidak berlebihan. Hasil simulasi International Foundation for Electoral System (IFES) di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, misalnya, memperlihatkan tingginya persentase suara tidak sah, yaitu di atas 20 persen. Padahal, tingkat toleransi ketidakabsahan surat suara menurut standar internasional adalah 2,5-3 persen (IFES, 2009).

Kemungkinan banyaknya suara tidak sah itu sebenarnya sudah pernah penulis kemukakan ketika rapat mengenai desain surat suara dan tata cara pemberian suara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kapasitas sebagai konsultan Partnership for Governance Reform (PGR) sekitar Agustus 2008. Demikian pula ketika menjadi pembicara dalam diskusi terbatas di IFES, yang antara lain dihadiri anggota KPU (Andi Nurpati) dan beberapa anggota DPR.

Dalam hal desain surat suara, KPU dibatasi ketentuan Pasal 143 UU Pemilu (UU Nomor 10 Tahun 2008) yang menyatakan bahwa surat suara terdiri atas empat komponen, yaitu (1) tanda gambar parpol, (2) nomor urut parpol, (3) nomor urut calon, dan (4) nama calon. Adapun dalam hal tata cara pemberian suara, KPU dibatasi ketentuan Pasal 153 dan Pasal 176 UU Pemilu. Pasal 153 berisi antara lain mengenai keharusan pemberian satu tanda. Sementara Pasal 176 berisi ketentuan mengenai suara sah, yaitu memberikan tanda (satu kali) pada kolom nama parpol atau kolom nomor calon atau kolom nama calon (alternatif).

Bila dicermati, antara Pasal 143 dan Pasal 176 tidak sinkron. Bila diterapkan secara konsisten desain surat suara yang diperintahkan Pasal 143, ada satu kolom yang tidak tersedia, yaitu kolom nama parpol. Pasal 143 menyebutkan tanda gambar parpol, bukan nama parpol. Tanda gambar parpol dan nama parpol adalah dua hal yang berbeda. Terbukti, dalam membuat desain surat suara, KPU akhirnya menambahkan nama parpol secara lengkap di luar tanda gambar masing-masing parpol. Dengan cara pandang normatif, bisa dikatakan desain seperti ini melanggar Pasal 143 karena memuat suatu hal yang tidak diperintahkan, yaitu nama parpol.

Menyadari pasal-pasal dalam UU Pemilu sering tidak sinkron, demi menyelamatkan suara rakyat dan membuat sistem proporsional terbuka bermakna, saya mengusulkan sebuah terobosan hukum, yaitu dengan menyediakan kolom penandaan bagi pemilih. Dengan demikian, pemilih tidak memilih di kolom-kolom alternatif seperti disebut Pasal 176, yang berpotensi menyebabkan suara tidak sah, melainkan langsung pada kolom penandaan yang dapat diletakkan di sisi kiri setiap nama calon, yang menggambarkan pilihan terhadap parpol dan calon sekaligus. Kampanye kepada pemilih akan lebih mudah, misalnya dengan tema “tandailah pilihanmu pada kolom penandaan”.

Cara lain yang tidak menyimpang dari undang-undang adalah dengan menyediakan kolom nama parpol sejajar dengan kolom nomor urut dan nama calon. Nantinya, calon boleh memilih nama parpol atau nomor urut calon atau nama calon sebagaimana diperintahkan Pasal 176. Pilihan tetap dengan satu tanda, namun suara jatuh kepada parpol dan calon sekaligus. Tidak ada suara yang jatuh kepada parpol saja. Hal ini akan membuat sistem proporsional terbuka lebih berarti.

Dua Skenario
Sayangnya, usulan menyelamatkan suara rakyat dan memperkuat sistem proporsional terbuka itu ditolak. Selain alasan teknis betapa susahnya mengadopsi usulan dalam desain surat suara yang memuat banyak partai dan kandidat, alasan yang lebih substantif adalah dalam sistem proporsional, pilihan terhadap parpol adalah primer (wajib), sedangkan pilihan terhadap calon adalah sekunder (tidak wajib). Tidak logis bila pemilih dilarang memilih parpol dan diarahkan kepada calon saja. Dalam keadaan normal pendapat ini tidak keliru, tetapi jadi bermasalah bila diterapkan pada ketentuan satu tanda.

Saya sudah membayangkan betapa banyaknya suara tidak sah bila pemilih dibolehkan memilih parpol atau kandidat dengan kebijakan satu tanda tetap dipertahankan. Pimpinan parpol akan mengampanyekan parpol, misalnya dengan menyebut nomor urut parpol. Sedangkan kandidat akan mengampanyekan dirinya sendiri dengan menyebutkan nomor urut mereka. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU akan mengampanyekan dua-duanya, yaitu pilihlah parpol atau calon, bukan pilihlah parpol dan calon.

Komunikasi yang baik adalah single message, hanya berisi satu pesan, sehingga mudah dicerna. Dalam kasus di atas, ada tiga pesan yang akan diterima: dari pimpinan parpol yang berisi pesan pilihlah parpol; dari kandidat yang berisi pesan pilihlah mereka; dan dari KPU yang berisi pesan pilihlah parpol atau kandidat. Bila pesan ini sampai ke pemilih awam, yang merupakan mayoritas pemilih kita, ada dua skenario yang mungkin terjadi. Pertama, mereka akan berpikir bahwa memilih parpol dan kandidat secara bersamaan adalah sah sebagaimana Pemilu 2004. Kedua, karena bingung, mereka memilih parpol saja, karena demikianlah kebiasaan pemilu selama ini. Bila skenario pertama yang terjadi, akan banyak suara tidak sah. Sebaliknya, bila skenario kedua yang mengemuka, tak ada gunanya sistem proporsional terbuka yang membengkakkan biaya pemilu, terutama dari sisi pengadaan kertas dan surat suara. Fenomena Pemilu 2004 akan terulang kembali. Dari 550 anggota DPR yang terpilih, hanya dua orang yang memenuhi bilangan pembagi pemilihan (BPP), yaitu Hidayat Nurwahid dan Saleh Djasit.

Untunglah ada putusan MK yang membatalkan Pasal 214, 19 Desember 2008. Di tengah kontroversi yang mengiringinya, bagi saya, putusan tersebut merupakan berita baik dikaitkan dengan pilihan sistem proporsional terbuka. Mereka yang tetap mengarahkan pilihan terhadap parpol (saja) tidak berkutik lagi dengan adanya putusan tersebut. Munculnya Perppu Nomor 1 Tahun 2009 makin menguatkan putusan MK. Perppu tersebut tidak hanya menyelamatkan suara rakyat, melainkan membuat lebih bermakna sistem proporsional terbuka. Kompetisi di antara calon untuk merebut kursi legislatif akan lebih adil dan demokratis dengan sistem suara terbanyak dan berkurangnya potensi suara tidak sah.***

Birmingham, Inggris, 6 Maret 2009

Robohnya Satu Tiang Demokrasi

2009-03-21T15:01:00.001-07:00

(The Ruin of One Pillar to Democracy)

This article was published by Indonesian media
Koran Tempo, 5 March 2009

By Refly Harun
Senior Researcher at Centre for Electoral Reform (Cetro),
Chevening Fellow University of Birmingham, UK

Ada dua berita datang dari Mahkamah Konstitusi (MK). Satu berita baik, satu lagi berita buruk. Berita baik, MK membatalkan pasal tentang pembreidelan pers dalam UU Pemilu (UU Nomor 10 Tahun 2008), 24 Februari 2009. Berita buruk, MK menolak pengujian UU Pilpres (UU Nomor 42 Tahun 2008), 18 Februari lalu. Tulisan ini berkehendak mengobservasi lebih lanjut berita buruk tersebut, walaupun tetap dengan memberikan penghargaan yang besar terhadap berita baik.

Putusan MK yang menolak pengujian Pasal 9 UU Pilpres tentang syarat pengajuan capres merupakan putusan terburuk dalam sejarah MK. The worst decision ever. Tidak ada nalar yang komprehensif. Argumentasi yang keluar dari MK hanyalah, syarat persentase adalah legal policy pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) berdasarkan mandat UUD 1945, bahwa tata cara pemilihan presiden selanjutnya diatur dengan undang-undang (Pasal 6A ayat [5] UUD 1945). Argumentasi ini bukanlah hal baru. Hampir semua yang menyetujui syarat persentease mencatut pasal tersebut sebagai landasan legal-konstitusional untuk memberlakukan ambang batas nominasi capres dan cawapres.

Pertanyaan yang patut dilontarkan adalah, apakah syarat pengajuan capres merupakan bagian dari tata cara, yang berarti soal teknis administratif, ataulah soal yang substantif? Bila dilihat betapa panasnya perdebatan di DPR mengenai besaran syarat pengajuan capres hingga menjadi materi akhir yang disepakati fraksi-frasi dalam pembahasan RUU Pilpres, tidak bisa tidak, hal tersebut merupakan sesuatu yang substantif. Bayangkanlah bila pada suatu saat, karena keberhasilan parliamentary threshold, hanya ada dua atau tiga fraksi di DPR dan mereka menyepakati untuk menaikkan syarat menjadi 35 persen sebagaimana pernah dilontarkan Golkar dalam tahap awal pembahasan RUU Pilpres. Itu artinya hanya akan ada dua calon presiden. Tidak akan ada calon presiden ketiga, keempat, dan seterusnya, betapa pun baik dan hebatnya sang calon, termasuk dukungan sangat besar dari rakyat.

Dengan syarat 20 persen kursi dan 25 persen saja, diperkirakan hanya akan ada maksimal tiga calon presiden, dan bukan tidak mungkin mengkrucut menjadi dua. Artinya, medan pertarungan capres akan diisi oleh calon dari partai besar saja. Padahal, calon tersebut bisa jadi tidak berasal dari suatu proses yang demokratis, sebagaimana halnya pemilihan pendahuluan (primary election) di Amerika, melainkan sekadar ditetapkan karena yang bersangktuan ketua umum atau sosok sentral partai, dan partai di Indonesia memang masih elitis-oligarkis.

Pada titik inilah saya memandang lima hakim MK yang menolak pengujian gagal memahami hakikat demokrasi. Salah satu tiang demokrasi adalah pemilu yang adil dan demokratis (fair and democratic election). Indonesia sangat dipuji dunia internasional ketika berhasil menyelenggarakan pemilu yang relatif adil dan demokratis pada 1999 dan 2004. Pada bagian akhir laporannya, the Carter Center misalnya menulis, “The Center congratulates Indonesia for the series of successful elections in 2004 and offers its support to the continuing consolidation of democracy in Indonesia.”

Pemilu yang adil dan demokatis tersebut kini telah terbajak di tahap awal karena putusan MK. Untuk pilpres mendatang, tokoh-tokoh yang saat ini sibuk berkampanye untuk merebut pole position barangkali harus menghentikan upayanya. Race pilpres mendatang rasanya hampir pasti diisi oleh tiga nama: SBY (Demokrat), Megawati (PDIP), dan salah seorang kandidat dari Partai Golkar (Jusuf Kalla?). Berdasarkan hampir semua hasil survei, Demokrat, PDIP, dan Golkar diperkirakan akan menempati posisi tiga besar.

Ada satu argumentasi yang juga kerap dikemukakan mengapa kita perlu persentase tertentu dalam pengusulan capres, yaitu memperkuat sistem presidensial. Presiden tidak boleh menjadi minority president karena akan lemah bila berhadapan dengan DPR. Logika ini bagi saya sangat sesat baik dari segi teoretis maupun fakta. Efektivitas sistem presidensial bukan tergantung dari besarnya persentase dukungan pengajuan capres, melainkan pada besarnya fraksi pendukung presiden di parlemen. Fraksi tersebut harus bersifat tetap, tidak bergantung dari satu isu ke isu lain.

Dalam konteks saat ini, pendukung presiden di DPR hanya sekitar 7 persen, yang berasal dari Fraksi Demokrat. Fraksi inilah yang secara loyal mendukung kebijakan presiden. Merapatnya Golkar ke kubu pemeritnah bukan karena ikut mengajukan pasangan SBY-Kalla melainkan karena perubahan kepemimpinan parpol. Namun, harus dicatat Fraksi Golkar tidak selalu berada di sisi pemerintah. Dalam banyak isu Golkar justru menjadi penentang kebijakan pemerintah.

Parpol yang ikut menominasikan pasangan SBY-Kalla seperti Partai Bulan Bintang (PBB) pun dalam banyak isu menjadi penentang pemerintah dan tidak bisa diharapkan loyalitasnya terus-menerus. Sebagai contoh, betapa marahnya PBB ketika SBY memberhentikan Yusril sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Efektivitas sistem presidensial karenanya harus bisa dicapai dengan melakukan penyederhanaan jumlah parpol secara konstitusional. Dalam konteks ini sudah tepat putusan MK lain yang menolak penghapusan parliamentary threshold (PT), 13 Februari 2009. Sebab, PT adalah upaya konstitusional untuk penyederhanaan parpol. Dengan PT diperkirakan jumlah parpol di DPR berkisar 7-8 parpol saja, jauh lebih baik ketimbang 16 parpol yang ada saat ini. Di masa depan, secara alamiah diharapkan jumlah parpol hanya 3-5, yang betul-betul mencerminkan aliran politik yang ada di Indonesia. Dengan jumlah parpol yang lebih sedikit di DPR, lebih mudah bagi presiden untuk mengontrol dan bernegosiasi dengan parlemen. Maka, apa yang dikatakan Scott Mainwarning (1993), bahwa “the combination of presidentialism and multipartism makes stable democracy difficult to sustain” dengan mengambil contoh pengalaman Amerika latin adalah lebih tepat pada konteks penyederhanaan jumlah parpol, bukan pada besar tidaknya dukungan nominasi kepada presiden dan wakil presiden.

Hari-hari terakhir ini ada kegembiraan tertentu bagi saya: Birmingham dan daratan Inggris lainnya sudah mulai hangat, setelah sempat ditimpa badai salju terburuk selama 18 tahun terakhir awal Februari lalu. Namun, putusan MK sama sekali tidak memberikan kehangatan bagi demokrasi kita yang sedang berkembang. Putusan tersebut benar-benar telah merobohkan satu tiang demokrasi kita!

Birmingham, 25 Februari 2009

Kecurangan Pemilu Kita

2009-03-21T15:00:00.001-07:00

(Frauds in Our Elections)

This article was published by the Indonesian media

Media Indonesia, 4 March 2009

By Refly Harun

Senior Researcher Centre for Electoral Reform (Cetro),

Chevening Fellow University of Birmingham, UK

Chris Game, salah seorang dosen di Universitas Birmingham yang banyak mengamati fenomena pemilu, dengan berapi-api mengungkapkan betapa pemilu di Inggris banyak diwarnai kecurangan. Yang paling menonjol adalah memakai jati diri orang lain untuk memberikan suara. Seseorang bisa memberikan suara berkali-kali.

Hal tersebut mudah dilakukan karena pemilih tinggal datang ke TPS (tempat pemungutan suara) atau polling station dan menyebutkan jati dirinya kepada petugas. Petugas akan mengecek apakah yang bersangkutan terdaftar atau tidak. Bila terdaftar, yang bersangkutan diberikan surat suara (ballot paper) lalu kemudian memilih. Petugas tidak menanyakan kartu identitas pemilih semacam KTP, kartu pemilih, dan lainnya. Setelah memilih pun tidak diberlakukan celupan tinta ke telunjuk. Celakanya ketika yang empu jati diri sesungguhnya datang ke TPS dan mendapati sudah ada yang menggunakan identitasnya, petugas tinggal menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa memilih karena sudah ada yang memilih dengan menggunakan nama yang bersangkutan.

Proses pemungutan suara seperti ini memang rawan kecurangan. Hanya, yang membuat saya tersenyum mendengar penjelasannya, bahwa kecurangan yang dia ungkapkan secara berapi-api dan katanya sangat memalukan itu tidak seberapa dibandingkan negeri kita. “Bagi saya, apa yang coba Anda terangkan tidak ada apa-apanya, nothing. Kecurangan pemilu kami jauh lebih kompleks dari yang apa Anda jelaskan.” Saya menjelaskan kepadanya tanpa bermaksud bangga bahwa pemilu di Indonesia adalah gudangnya kecurangan. Sama sekali tidak.

Vote buying, praktik membeli suara, adalah salah satu jenis kecurangan yang sering disebut dalam referensi pemilu. Calon berupaya mempengaruhi pemilih dengan segala macam cara, yang paling sering adalah dengan memberikan sejumlah uang, sehingga terjadi apa yang sering disebut dengan istilah politik uang (money politics). Di Inggris hal ini tidak terlalu menonjol, untuk mengatakan tidak ada. Di Indonesia, dipraktekkan hampir semua parpol dan kandidat. Rasanya hampir tidak ada parpol yang tidak melakukan praktik money politics. Walapun UU Pemilu telah melarang dan mengancam pelakunya, praktik seperti ini bertambah subur, terlebih bila hari pemungutan suara (polling day) tinggal hitungan jari.

Untuk konteks Indonesia, vote buying pun bukan sesuatu yang wah, walaupun praktik seperti ini tetap tidak bisa ditolerir. Bayangkanlah berapa uang yang harus keluar untuk menyuap pemilih. Itu pun tidak menjadi jaminan pemilih akan memilih mereka. Di bilik suara, who knows, pemilih memilih apa. Tidak heran bila salah satu bait dalam lagu gerakan antipolitsi busuk berbunyi, “ambil saja uangnya, tapi jangan pilih mereka”. (Masalahnya, apakah kalau semua memberi uang lalu tidak perlu pilih siapa-siapa. Golput hanya akan menyebabkan “bad politicians are sent to Senayan by people who don’t vote.”)

Untuk Indonesia kontemporer, praktik membeli petugas pemilu jauh lebih berbahaya. Parpol atau kandidat tinggal menyuap petugas penghitungan suara di berbagai tingkatan yang memungkinkan. Bila di TPS tidak memungkinkan karena disaksikan langsung masyarakat, bisa saja dilakukan di PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, bahkan bukan tidak mungkin di KPU sendiri, misalnya melalui petugas yang menerima dan memasukkan hasil pemilu dari sejumlah daerah ke komputer. Salah ketik sedikit saja ketika memasukkan data, hasil pemilu bisa berubah total.

Kesempatan seperti itu bertambah besar karena pengumuman hasil pemilu tersentalisasi di Jakarta. Hasil resmi pemilu adalah apa yang diumumkan KPU, yang menurut UU Pemilu maksimal 30 hari setelah hari pemungutan suara. Pada Pemilu 2004, misalnya, pemungutan suara dilakukan pada 5 April dan KPU baru bisa mengumumkan hasil pemilu 5 Mei. KPU memanfaatkan waktu maksimal yang diizinkan undang-undang. Bila ada perbedaan antara hasil rapat pleno KPU di daerah dan yang diumumkan KPU, hasil terakhirlah yang dipegang.

Ketika masih menjadi staf ahli Mahkamah Konstitusi (MK) dan ikut menangani sengketa hasil Pemilu 2004, saya ikut memeriksa kecurangan yang dilakukan oleh empat anggota KPU Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Empat orang anggota KPU Sintang berkolaborasi dengan kandidat salah satu parpol, dengan cara mengubah distribusi perolehan suara. Suara parpol-parpol yang tidak berpeluang lagi memperoleh kursi dialihkan sebagian kepada parpol dari calon tersebut. Dengan cara demikian, sang calon mendapatkan kursi DPR.

Parpol yang merasa berhak atas kursi DPR tersebut lalu mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK. Saksi terkuatnya adalah Ketua KPU Kabupaten Sintang sendiri, yang bersumpah-sumpah di hadapan panel hakim MK bahwa hasil pemilu yang diumumkan dalam rapat pleno mereka bukanlah seperti apa yang diumumkan KPU. Kelucuan terjadi di sidang MK. Kuasa hukum KPU yang mewakili kepentingan KPU Kabupaten Sintang tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang berkelahi di sidang MK adalah para anggota KPU Kabupaten Sintang sendiri, antara ketua dan empat orang anggotanya. Seharusnya, semua anggota KPU baik di pusat maupun di daerah harus mempertahankan hasil yang telah mereka tetapkan dan umumkan. Namun, karena KPU(D) sendiri yang curang, dan pelakunya tidak semua anggota KPU(D), tidak heran bila debat terjadi antarsesama anggota KPU(D) sendiri. Putusan MK akhirnya memenangkan Ketua KPU Kabupaten Sintang. Empat anggota yang berlaku curang tersebut telah dipecat.

Birokrasi penghitungan suara yang panjang dan lamanya waktu pengumuman hasil pemilu memberikan peluang terjadinya kecurangan. Centre for Electoral Reform (Cetro) pernah mengusulkan agar rantai penghitungan suara diperpendek. Usulan tersebut ternyata diakomodasi baik dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu maupun UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. PPS kini tidak lagi melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Hasil dari TPS langsung dihitung di PPK. PPS hanya mengumumkan hasil tiap TPS. Selama ini, kecurangan kerap terjadi di PPS karena proses penghitungannya jarang diawasi saksi-saksi dari semua parpol.

Sayangnya, usulan yang berhubungan dengan waktu pengumuman hasil pemilu tidak diakomodasi keseluruhan. Usulan Cetro, pengumuman resmi hasil pemilu dilakukan di tingkatan masing-masing. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPD dilakukan oleh KPU, untuk anggota DPR provinsi oleh KPU provinsi, dan untuk DPRD kabupaten/kota oleh DPRD kabupaten/kota. Usulan ini hanya diakomodasi sebagian. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilu untuk tingkatannya. Namun, hasilnya tetap harus dibawa ke Jakarta untuk diumumkan secara nasional oleh KPU. Pengumuman KPU-lah yang resmi dan menjadi obyek perkara di MK bila ada yang mempersoalkan. Dengan proses seperti ini, yang notabene mirip dengan Pemilu 2004, kasus Kabupaten Sintang tidak muskil terulang kembali.

Mendengar pernyataan soal “nothing” tadi, Chris Game masih meyakinkan kepada saya bahwa kecurangan di Inggris termasuk luar biasa dan tidak bisa diterima karena terjadi di negara yang demokrasinya sudah mapan, sudah ratusan tahun menjalani proses demoraksi. “Itu tidak bisa dibenarkan bila terjadi di sini,” katanya. Semoga dia tidak hendak mengatakan, bahwa di negara demokrasi baru (new democracy) seperti Indonesia kecurangan pemilu (electoral frauds) adalah hal biasa dan bisa dibenarkan…***

Birmingham, 28 Februari 2008

Buruk Legislasi Undang-Undang Dibelah

2009-03-21T14:59:00.001-07:00

Koran Jakarta, 28 Februari 2009

Oleh Refly Harun
Peneliti Senior Cetro; Chevening Fellow University of Birmingham, Inggris

Untuk keempat kalinya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian UU Pemilu (UU Nomor 10 Tahun 2008). Putusan paling akhir adalah dikabulkannya pengujian pasal tentang pembredelan pers pada 24 Februari 2009. Sebelumnya, pada 1 Juli 2008, MK mengabulkan sebagian tuntutan DPD bahwa calon anggota DPD harus berdomisili di daerah yang diwakilinya. Putusan berikutnya pada 10 Juli 2008, MK mengabulkan pembatalan Pasal 316d mengenai tiket gratis parpol pemilik kursi di DPR untuk mengikuti Pemilu 2009. Yang menyita paling banyak perhatian adalah pembatalan Pasal 214 mengenai penetapan caleg terpilih dari sistem kuota 30 persen dan nomor urut ke suara terbanyak, 19 Desember 2008.

Banyaknya ketentuan yang dibatalkan menyiratkan satu hal: betapa buruknya kualitas legislasi DPR. Pernyataan ini tidak berlebihan bila mengambil contoh UU Pemilu. Diajukan oleh pemerintah pada Mei 2007, UU Pemilu baru bisa diselesaikan pada 3 Maret 2008 (kurang lebih 9 bulan). Rencana paripurna yang telah dijadwalkan terus-menerus diundur karena ketidaksepakatan fraksi-fraksi di DPR mengenai beberapa materi. Awalnya, rapat paripurna pengesahan RUU akan digelar pada 27 Desember 2007, tetapi gagal dilaksanakan karena pembahasan jauh dari selesai. Anggota DPR keburu reses. Rapat paripurna lalu dijadwalkan pada 26 Februari 2008, tetapi lagi-lagi gagal. Pada 28 Februari rapat paripurna berhasil dilaksanakan, tetapi belum semua materi sempat diputuskan. Rapat paripurna pun dilanjutkan pada 3 Maret 2008 dan berhasil mengakhiri debat panjang RUU Pemilu.

Meski RUU sudah diketok palu, beberapa anggota DPR yang tergabung dalam tim sinkronisasi masih terus bekerja untuk menyempurnakan draf yang sudah disetujui dalam rapat paripurna tersebut. Masalahnya, belum semua pasal tersusun rapi, terutama pasal yang divoting, yaitu mengenai penentuan perolehan kursi parpol untuk pemilihan anggota DPR. Tidak heran kemudian undang-undang itu sendiri baru ditandatangani dan diundangkan pada 31 Maret 2008, padahal tahapan Pemilu 2009 sudah harus dimulai pada 5 April 2008.

Skandal besar sebenarnya telah terjadi pada waktu persetujuan RUU Pemilu. Pasal RUU yang disetujui berjumlah 316, tetapi yang kemudian diserahkan ke presiden, ditandatangani, dan kemudian diundangkan berjumlah 320. Memang tidak ada penambahan pasal-pasal baru yang substantif di belakang pintu selain dari yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Terjadinya penambahan pasal diakibatkan sinkronisasi yang dilakukan tim sinkronisasi. Walaupun demikian, hal ini tetaplah skandal besar. Dari sisi legal making process hal seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan.

Seharusnya, menjelang rapat paripurna, semua draf harus sempurna. Tidak hanya jumlah pasal dan kata-kata yang tercantum dalam pasal, bahkan bila perlu sampai titik dan koma, termasuk penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Titik-koma dan penggunaan huruf besar-huruf kecil bukan perkara sepele dalam suatu legal drafting. Penggunaan tanda baca yang berbeda dapat memunculkan arti yang berbeda pula. Dengan proses legislasi yang amburadul, tidak heran bila UU Pemilu kemudian menuai banyak gugatan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas. Dikabulkannya pengujian telah menunjukkan bahwa undang-undang yang dihasilkan memang bermasalah, beberapa materi mengandung suatu ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi.

Dari banyaknya undang-undang yang diuji dan kemudian dikabulkan, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Pertama, soal rasionalitas. Membuat undang-undang tidak boleh diartikan sekadar kuat-kuatan suara. Harus ada rasionalitas yang dapat diterima di balik pengajuan suatu ketentuan. Dalam kasus Pasal 214 UU Pemilu, jelas rasionalitas itu tidak bekerja. Bagaimana mungkin ada drafting yang menyatakan bahwa bila ada dua kandidat yang mencapai minimal 30 persen, sementara kursi satu, dikembalikan ke nomor urut. Tidak peduli kandidat yang nomor urut di bawah perolehan suaranya lebih banyak. Jelas pasal ini tidak rasional dan menimbulkan ketidakpastian serta dampak yang buruk bila diterapkan. Kepentingan elite parpol jelas tergambar di sini. Hal ini merupakan kolaborasi elite di DPR untuk membelokkan kehendak mayoritas rakyat terhadap calon.

Kedua, yang tak kalah pentingnya adalah soal teknis pembentukan undang-undang. Bagi saya, legal making process di DPR saat ini sangat bermasalah: tidak efektif dan tidak efisien. Para anggota DPR banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak substansial. Bahkan, kadang-kadang pembentukan undang-undang adalah cara bagi-bagi kesenangan, misalnya dengan mengadakan studi banding ke negara lain yang belum tentu bermanfaat secara langsung dengan proses pembentukan undang-undang. Dalam satu-dua kasus, seperti yang pernah diceritakan seorang anggota DPR, studi banding dilakukan setelah pembahasan undang-undang selesai!

Persoalan efektif dan efisien itu terkait dengan metode pembahasan suatu RUU. Beberapa contoh yang bisa dikemukakan, misalnya, mengenai pembuatan daftar inventarisasi masalah (DIM). Bila suatu RUU datang dari pemerintah, 10 fraksi harus membuat DIM. Hampir semua hal dikomentari di dalam DIM sehingga menghasilkan tumpukan kertas yang luar biasa tebalnya. Seharusnya fraksi membicarakan hal-hal substansial saja yang merupakan ide pokok suatu undang-undang, setelah itu diserahkan ke legal drafter untuk merumuskannya secara baik. Tidak perlu para anggota DPR sendiri yang merumuskan hingga titik-koma.

Contoh lain mengenai kehadiran para anggota DPR yang membahas RUU. Sering yang datang orang yang berbeda sehingga pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya terpaksa diulang kembali. Atau, para anggota yang hadir tidak terlalu mengerti mengenai materi yang dibahas. Mereka melontarkan suatu pendapat tanpa terlebih dulu membaca materi yang ada. Seharusnya, para anggota DPR tidak perlu bertindak seperti ‘tukang’ membuat undang-undang. Fungsi utama mereka adalah mewakili kepentingan rakyat. Soal-soal teknis bisa diserahkan kepada staf ahli. Masalahnya, karena datang rapat berarti uang, sering peran staf ahli tidak terlalu berguna. Dengan catatan, datang pun kadang sekadar mengisi daftar hadir untuk pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Di masa depan, bila hal-hal substansial dan teknis tersebut tidak dibenahi, produk legislasi DPR akan bertambah buruk. Dampak lanjutannya akan makin banyak undang-undang yangh diajukan ke MK untuk dimintakan pembatalan. Bukan tidak mungkin pula, makin banyak pengujian yang dikabulkan. Karena itu, proses pembuatan undang-undang harus segera dibenahi, terutama oleh DPR periode baru mendatang. Jangan sampai buruk legislasi mengakibatkan banyak undang-undang dibelah!

Birmingham, 26 Februari 2009

Kalla: Maju Kena Mundur Kena

2009-03-21T14:58:00.001-07:00

Jurnal Nasional, 25 Februari 2009

Skenario Kalla adalah, bila tidak kuat bertarung di internal Golkar atau kalah, tinggal mencari kendaraan lain. Surya tampaknya mau merapat ke Mega, demikian pula Fadel dan Hamengkubuwono.

Refly Harun

Peneliti Cetro; Chevening Fellow University of Birmingham, Inggris

Pernyataan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kesediaan untuk dicalonkan sebagai presiden dari Partai Golkar, partai pemenang Pemilu 2004. Ditunggu-tunggu, katakan demikian, karena pernyataan kesedian itu menentukan banyak hal, terutama mengatur posisi dalam menghadapi perhelatan pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

Bagi internal Golkar, kesedian Kalla berarti kepastian bahwa Golkar akan maju dengan capresnya sendiri, tidak bermimpi untuk sekadar menjadi ban serep presiden. Petarung di lingkaran Golkar bisa langsung mengambil kuda-kuda. Selain Kalla, setidaknya ada lima orang di lingkungan Partai Beringin yang siap bertarung dalam medan pilpres, entah sebagai capres maupun cawapres. Sebut saja Surya Palloh, Aburizal Bakrie, Sri Sultan Hamengkubuwono, Fadel Muhammad, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung.

Surya dan Aburizal pernah bertarung dalam medan konvensi presiden Partai Golkar hingga titik akhir, yang akhirnya dimenangkan Wiranto. Hamengkubuwono telah mendeklarasikan keinginan menjadi capres, dan sudah menawarkan diri ke mana-mana. Fadel juga telah menyampaikan sinyal kuat paling tidak untuk posisi cawapres setelah sangat bersinar di Gorontalo. Agung punya posisi politik yang kuat sebagai ketua DPR. Tidak ada jabatan yang lebih hebat dari ketua DPR selain jabatan presiden dan wakil presiden. Terakhir, sebagai mantan ketua umum Golkar dan masih punya pengaruh besar, Akbar tentu tak mau berdiam diri untuk menjadi pertapa politik.

Masalahnya, hanya akan ada satu orang dari Golkar yang maju sebagai capres dan besar kemungkinan tidak ada cawapres dari internal. Dengan persyaratan harus memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara, Golkar dan parpol-parpol lain mau tidak mau harus melirik mitra koalisi. Bila capres dari Golkar, cawapres haruslah dari parpol lain. Jadi, walau sebaik atau sehebat apa pun kader Golkar, kereta parpol hanya bisa memuat satu penumpang karena di tengah jalan harus mengangkut penumpang lain demi menuju gerbang kemenangan.

Maka, skenario Kalla akan berlaku untuk semua pertarung internal. Tokoh-tokoh yang disebutkan tersebut akan dengan mati-matian merebut nominasi Golkar, dan itu sah-sah saja dalam politik. Sebagai ketua umum Golkar dan wapres, Kalla berpeluang besar, namun pasti tidak dengan mudah melenggang. Pengalaman Akbar mengajarkan bahwa ketua umum sekalipun bisa disalib di tikungan akhir.

Skenario Kalla adalah, bila tidak kuat bertarung di internal Golkar atau kalah, tinggal mencari kendaraan lain. Surya tampaknya mau merapat ke Mega, demikian pula Fadel dan Hamengkubuwono. Untuk Hamengkubuwono, upaya untuk mencari parpol pendukung tetap akan dilakukan, tetapi bila tidak mencapai kuota 20 persen kursi atau 25 persen suara, jabatan wapres akan sangat menarik. It is better than nothing. Mengingat hubungan yang mulai retak dengan SBY, satu-satunya alternatif adalah merapat ke Mega. Namun, bukan tidak mungkin pula SBY mencari pendamping dari Golkar bila benar-benar ditinggalkan Kalla. Selain untuk memecah kekuatan Golkar, juga berguna untuk menambah kekuatan kubu SBY sendiri.

Sikap dan Nasib Kalla

Kalau boleh memilih, Kalla sebenarnya tetap ingin berdiri di samping SBY, karena itulah peluang terbesarnya. Semua survei mengenai capres tak ada yang menyebutkan Kalla punya kans besar. Peluang tertinggi selalu pada sisi SBY dan Megawati. Dua sosok inilah yang diperkirakan akan bertarung peda medan akhir putaran kedua (second round). Kalaupun ada yang bisa menjadi kuda hitam, hanya dua sosok saja yang agaknya patut diperhitungkan: Prabowo dan Hamengkubuwono. Masalahnya, sanggupkah mereka mengumpulkan sisa laskar agar menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara. Tentu sangat tidak mudah.

Rasionalitas Kalla sebagai pedagang pasti memberontak, kalau sudah hampir pasti kalah kenapa harus ngotot menjadi capres, padahal peluang cawapres bersama SBY jauh lebih besar. Pada titik ini, Kalla pada posisi maju kena mundur kena. Bila Golkar nanti menang pemilu, tetap saja akan ada desakan untuk mencalonkan presiden sendiri. Masak pemenang pemilu tidak berani mencalonkan presiden sendiri, begitulah pernyataan yang akan muncul nantinya. Bila Golkar kalah, posisi Kalla makin terjepit. Desakan untuk memberikan jalan bagi kader lain akan menguat. Karena tidak ada pilihan, deklarasi kesedian itulah

Setelah menyatakan bersedia menjadi capres, banyak muncul komentar tentang nasib duet SBY-Kalla saat ini. Bahkan ada yang menyarankan Kalla untuk mundur saja agar tidak terjadi disharmoni dalam tubuh pemerintahan, sekaligus menyelematkan citra Golkar yang diremehkan parpol lain (Demokrat?). Saran itu menurut saya tidak pada tempatnya. Meminta Kalla mundur sama artinya menyuruhnya pergi dari suatu yang "pasti" kepada yang "

Jabatan wapres itu adalah sesuatu yang pasti, sementara capres itu adalah sesuatu yang belum jelas. Pasti, bukan sekadar posisi itu mendatangkan banyak kenikmatan, melainkan menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab Kalla adalah melanjutkan komitmen pemerintahannya bersama SBY yang dimandatkan langsung oleh rakyat. Walaupun tampak seperti ban serep, posisi wapres sangat penting. Bayangkanlah bila suatu saat SBY berhalangan, wapres harus menggantikan. Betapa pun peliknya posisi Kalla saat ini, komitmennya kepada rakyat harus ditunaikan, tidak boleh tinggal gelanggang begitu saja, kecuali rakyat sendiri yang menuntutnya mundur seperti terjadi pada Soeharto.

Terakhir untuk Wapres Kalla, kalah menang dalam politik itu sangat biasa. Andai Anda kalah dalam medan pertarungan pilpres nanti, atau bahkan sudah terhadang di internal Anda sendiri, Indonesia tetap akan mencatat bahwa M. Jusuf Kalla adalah salah seorang putra terbaik yang telah berbuat banyak untuk bangsa. Bagi orang Aceh, Anda mungkin akan dikenang sebagai pahlawan perdamaian mereka.***

Suara Terbanyak atau Banyak Bersuara?

2009-03-21T14:56:00.000-07:00

SEPUTAR INDONESIA, 21 Februari 2009

Refly Harun
Peneliti Senior Cetro;
Chevening Fellow University of Birmingham, Inggris

Apa lagi maunya KPU? Gumaman itu meluncur begitu saja dalam perjalanan saya dari London ke Birmingham, 19 Februari lalu.

Dari internet saya menyimak polemik muncul kembali mengenai penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak yang telah diputuskan MK pada 19 Desember 2008, yang dikatakan Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay sebagai “kado akhir tahun”. KPU ternyata belum merasa nyaman dengan putusan tersebut.

Mereka meminta Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengenai suara terbanyak,membonceng materi perppu tentang pemberian lebih dari satu tanda dan penetapan daftar pemilih tetap. Logika yang dibangun KPU kirakira demikian: setelah MK membatalkan Pasal 214 UU Pemilu (UU No 10/2008) telah terjadi kekosongan hukum mengenai cara untuk menetapkan caleg terpilih.

Untuk menambal kekosongan hukum tersebut, menerbitkan perppu adalah cara termudah dan tercepat, juga menjamin kenyamanan kerja KPU. Kekosongan hukum (legal vacuum) adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi dalam setiap putusan MK.Ketika MK menyatakan sebuah ketentuan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sangat mungkin belum ada hukum yang menggantikannya.

Meminjam Hans Kelsen, fungsi badan seperti MK dalam pengujian undang-undang hanyalah negative legislator. MK hanya dapat membatalkan suatu ketentuan hukum, tetapi (seharusnya) tidak membuat norma hukum baru.Hanya DPR bersama pemerintah yang memiliki kekuasaan konstitusional untuk membuat undang-undang sebagai positive legislator.

Pakem seperti itu ternyata sudah ditinggalkan MK. Terbukti dalam putusan pengujian UU No 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 19 Desember 2006, MK telah menyelipkan norma baru. Keyakinan konstitusional MK menyatakan bahwa pembentukan pengadilan tipikor dengan cara menyelipkannya dalam undang-undang lain bertentangan dengan UUD 1945.

Para pakar hukum yang menyimak putusan tersebut rata-rata setuju bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional.Berdasarkan ketentuan UU No 24/2003 (UU MK), pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak berlaku lagi sejak putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Persoalannya, apa jadinya bila pakem formalistik tersebut diikuti?

Semua kasus yang saat ini ditangani Pengadilan Tipikor bubar jalan.Para terdakwa korupsi akan melenggang kangkung tanpa konsekuensi lebih lanjut,dan atas nama hukum mereka tidak boleh diadili untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama.

Demi kemaslahatan,MK kemudian menyelipkan norma dalam putusannya yang memberikan napas selama tiga tahun bagi Pengadilan Tipikor hingga 19 Desember 2009. Karena dirasakan bermanfaat, putusan itu umumnya dapat diterima banyak pihak, termasuk para penggiat antikorupsi. ***

Putusan tentang suara terbanyak umumnya juga disambut baik,terutama oleh parpol-parpol yang berniat menerapkan suara terbanyak seperti PAN, Demokrat, dan Golkar, walaupun harus diakui pula bahwa ada yang menentang,seperti PDIP dan (terutama) para aktivis perempuan.

Sejak awal MK juga telah menyadari bahwa kontroversi tentang legal vacuum dapat terjadi.Itulah sebabnya dalam putusannya MK menyatakan bahwa KPU dapat mengatur soal suara terbanyak itu berdasarkan mandat Pasal 213 UU Pemilu, yang intinya menyebutkan bahwa KPU berwenang menetapkan caleg terpilih.

Diskresi itu memang luar biasa karena materi yang akan diatur oleh KPU sebenarnya setingkat undangundang, namun jadi tidak berlebihan karena diperintahkan oleh MK melalui putusannya.Diskresi KPU,karenanya, tidak boleh melebihi dari apa yang diperintahkan MK. Misalnya KPU tidak boleh membuat aturan suara terbanyak berdasarkan pembedaan caleg laki-laki dan caleg perempuan.

Dengan demikian,dalam tataran ini KPU sebenarnya hanyalah pelaksana dari ketentuan yang dibuat oleh legislator, baik positive legislator (DPR dan pemerintah) maupun negative legislator(MK). Mudahnya,dasar hukum dalam penentuan suara terbanyak adalah UU Pemilu, terutama ketentuan Pasal 213, dan putusan MK tanggal 19 Desember 2008.Putusan MK bernilai sama dengan undang-undang, dan dalam beberapa hal bahkan bisa melebihi ketentuan undang-undang.

Misalnya MK pernah mengesampingkan ketentuan Pasal 50 UU MK yang menyatakan bahwa MK hanya boleh menguji undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945. Karena itu putusan MK harus dilaksanakan tanpa pengecualian, termasuk oleh KPU.

Pertanyaannya, apakah terhadap putusan tersebut masih dibutuhkan perppu? Atau apakah perppu harus dikeluarkan untuk memperkuat putusan tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan ini: tidak! Secara teoretis, perppu dibutuhkan karena adanya kegentingan yang memaksa, yang bisa saja ditafsirkan secara subjektif oleh presiden. Namun, yang juga tak kalah pentingnya adalah perppu perlu dikeluarkan karena ada kekosongan hukum.

Dalam perkara suara terbanyak, tidak terjadi kekosongan hukum karena KPU dapat mendasarkan tindakannya pada putusan MK yang bernilai sama dengan undang-undang. Mengeluarkan perppu (atau lebih tepatnya meminta perppu kepada presiden) dengan alasan kekosongan hukum sama sekali keliru. Ketika berkunjung ke KPU Inggris di London saya semakin menyadari betapa beratnya kerja KPU kita.KPU Inggris tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, termasuk hasilnya.

Proses pemilu diserahkan ke masing-masing pemerintah lokal, kepada pejabat yang disebut dengan returning officer. KPU Inggris hanya memberikan guidance dan lebih bertanggung jawab terhadap voter information dan voter education. Kepada salah seorang komisioner di sana saya katakan,“Dibandingkan KPU kami Anda lebih beruntung karena tugas Anda lebih ringan. KPU kami harus mengerjakan urusan pemilu dari A hingga Z.”

Sampai titik ini,rasa salut dan hormat perlu disampaikan kepada KPU. Namun, rasa hormat itu sering hilang begitu saja manakala melihat perilaku KPU yang tidak jelas juntrungannya. Dalam perkara meminta perppu, ketimbang menyelesaikan soal suara terbanyak, bagi saya,beberapa anggota KPU hanya ingin selalu terlihat tampil di publik dengan terus banyak bersuara! (*)

Hikmah Pilkada Sulsel

2009-03-17T17:22:00.000-07:00

Published by Seputar Indonesia, January 2008

Oleh Refly Harun

Alumnus University of Notre Dame, AS

Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah opening statement, bahwa berlarut-larutnya penyelesaian masalah pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan (pilkada Sulsel) mutlak kesalahan Mahkamah Agung (MA)! Sejatinya, putusan lembaga peradilan harus menjadi solusi, bukan memunculkan masalah baru. Dalam sengketa hasil pilkada, lembaga peradilan harus menjadi jalan terakhir (the last resort) jika penyelesaian lain tidak berbuah solusi akhir. Alih-alih menjadi solusi, yang terjadi malah sebaliknya. Putusan MA mengenai sengketa hasil pilkada Sulsel justru memunculkan masalah baru dan meledakkan konflik horisontal.

Putusan MA agar diadakan pilkada ulang di tiga tempat di Sulsel telah memunculkan komplikasi. Bukan saja karena UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menjadi basis hukum pelaksanaan pilkada tidak mengenal adanya pilkada ulang, melainkan karena pilkada ulang itu sendiri akan mencuatkan banyak persoalan.

Yang paling sepele tapi penting misalnya soal definisi pilkada ulang. Saya yakin, dalam imajinasi para hakim MA, yang dimaksud dengan pilkada ulang pastilah pencoblosan ulang, tetapi terminologi yang dipakai adalah pilkada. Definisi pilkada dalam UU Pemda tidak hanya terbatas pada pencoblosan, melainkan sebuah tahapan yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan hasil pilkada. Bila terminologi UU Pemda yang dipakai, tidak bisa tidak pilkada ulang adalah sebuah pilkada baru. Karena pilkada baru tentu saja hasilnya tidak dapat diakumulasikan dengan hasil pilkada di daerah-daerah lain yang tidak diperintahkan untuk diadakan pilkada ulang.

Langkah KPU Sulsel untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) putusan MA tidak hanya tepat, melainkan merupakan solusi satu-satunya untuk penyelesaian kasus pilkada Sulsel. PK memang bukan instrumen yang dikenal dalam UU Pemda, tetapi inilah jalan satu-satunya untuk mengatasi abnormalitas putusan MA. Tinggal MA sendiri yang harus bersikap, ingin menyelesaikan masalah ini melalui putusan PK yang seadil-adilnya dan dapat dipertanggungjawabkan, ataukah terus membiarkan bola panas konflik Sulsel tertus membesar dan membakar.

Secara teoretis, hanya dua kemungkinan putusan PK, yaitu mengabulkan atau menolak PK. Bila PK dikabulkan berarti pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin-Nu’mang (Sayang) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Bila sebaliknya, pilkada ulang mau tidak mau harus digelar. Kompleksitas persoalan akan kembali mencuat bila PK ditolak.

Fakta ini seperti mem-fait accompli majelis hakim PK untuk mengabulkan permohonan karena itulah solusi satu-satunya. Apa boleh buat, hal ini terjadi karena ‘kesembronoan’ MA sendiri. Dalam sengketa hasil pilkada, ada hukum yang jelas: pemohon harus dapat membuktikan kesalahan penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu dan memohonkan penetapan penghitungan yang benar menurut versi mereka, tentu dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bila dikabulkan, penghitungan versi pemohon tersebut harus dapat mengubah hasil pemilu.

Bila pemohon tidak mampu membuktikan atau penghitungan suara yang diajukan tidak signifikan, permohonan harus ditolak, kendati misalnya ditemukan satu-dua kecurangan dalam pelaksanaan pilkada. Itulah kepastian hukum dalam sengketa hasil pilkada. Putusan MA yang memerintahkan pilkada ulang telah membunuh karakter kepastian hukum tersebut.

Kewenangan MK

Abnormalitas putusan Pilkada Sulsel yang sebelumnya juga terjadi pada Pilkada Depok tahun 2005 makin menegaskan urgensi penyelesaian sengketa atau perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Hambatan konstitusional (constitutional constraint) dimasukkannya sengketa hasil pilkada ke MK telah dibongkar melalui dua fakta hukum yang sudah ada. Pertama, putusan MK tanggal 22 Maret 2005 terhadap permohonan pengujian UU Pemda telah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) dapat mengatur bahwa pilkada masuk dalam rezim pemilu.

Konsekuensi dari masuknya pilkada dalam rezim pemilu antara lain adalah penanganan perselisihan hasil pemilu oleh MK. Sebab, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus tentang perselisihan hasil pemilu. Bila pemilu diartikan mencakup pula pilkada, ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dapat menjadi dasar konstitusional untuk memberikan kewenangan memutuskan sengketa hasil pilkada kepada MK.

Kedua, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diundangkan pada 19 Aprol 2007 telah dengan jelas memasukkan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu. Sayangnya, pemberlakuan undang-undang tersebut tidak segera diikuti dengan langkah mengeluarkan ketentuan pilkada dalam UU Pemda menjadi undang-undang tersendiri. Akibatnya, dalam hal penyelenggaraan pilkada telah bekerja dua rezim. Penyelenggara pilkada (KPU provinsi atau kabupaten/kota) diatur dalam rezim pemilu (UU Penyelenggara Pemilu), tetapi penyelenggaraannya masih tunduk pada rezim pemerintahan daerah (UU Pemda). Itulah sebabnya hingga hari ini sengketa hasil pilkada masih diatur dan tunduk pada UU Pemda.

Ada banyak alasan mengapa sengketa hasil pilkada tersebut penting ditangani MK. Yang paling paradigmatik adalah upaya untuk mendorong MK menjadi peradilan politik, sedangkan MA tetap menjadi peradilan masalah-masalah perdata dan pidana. Sengketa hasil pilkada seperti halnya sengketa hasil pemilu adalah soal politik sehingga akan lebih pas bila ditangani oleh MK.

Memindahkan sengketa hasil pilkada dari MA ke MK akan menjauhkan pengadilan dari konflik horisontal di daerah. Berdasarkan arrangement dalam UU Pemda, sengketa hasil pemilihan bupati/walikota ditangani oleh pengadilan tinggi dan hanya pemilihan gubernur yang langsung ditangani oleh MA. Kita tahu pengadilan di daerah selama ini rentan terhadap pengaruh eksekutif di daerah, kerentanan yang ternyata juga melanda MA. MK dalam perspektif saya akan lebih memiliki kapabilitas untuk tetap netral dari pertarungan-pertarungan politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Buktinya MK mampu menyelesaikan ratusan sengketa hasil Pemilu 2004 ditambah satu sengketa Pilpres 2004 relatif tanpa gejolak yang berarti.

Secara praktis, calon-calon kepala daerah yang ingin bersengketa akan berpikir ulang untuk mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK. Alasannya, ongkos untuk bersengketa ke Jakarta bagi calon bupati/walikota akan jauh lebih besar, dan track record MK selama ini yang jauh dari mafia peradilan akan membuat mereka yang membawa sengketa hasil pilkada dengan bukti ‘pepesan kosong’ tidak akan berani maju ke meja persidangan.

The last but not least, dengan volume 25-30 kasus per tahun atau tidak lebih dari tiga perkara per bulan, MK sesungguhnya ‘kurang kerjaan’ dan kelebihan bujet. Akibatnya, hari-hari terakhir ini kerap MK mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan fungsi judisial dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.

MK karenanya harus dibuat ‘sibuk’, tidak boleh terlalu banyak ‘meganggur’, agar kembali kepada khittah sebagai lembaga judisial. Caranya antara lain dengan diberikan tugas untuk menyidangkan sengketa hasil pilkada. Dalam jangka panjang, harus ada constitutional engineering untuk mengoptimalkan keberadaan MK, misalnya dengan memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan pengaduan konstitusional (constitutional complaint).***

Jakarta, 20 Januari 2008

MK di Bawah Bendera Parpol

2009-03-17T17:18:00.001-07:00

Published by Jurnal Nasional, July 2008

Oleh Refly Harun

Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (Cetro),

Mantan Staf Ahli MK

Terpilihnya Prof. Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), 19 Agustus lalu, membawa harapan sekaligus kecemasan. Kecemasan, karena Mahfud notabene adalah orang parpol. Publik tahu, sebelum terpilih sebagai hakim konstitusi dan kemudian Ketua MK, Mahfud adalah anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski kepakarannya dalam bidang hukum tatanegara tidak perlu diragukan lagi, ‘bau-bau’ parpol tersebut tentu tidak mudah untuk dihilangkan.

Sejak awal, ketika pemilihan hakim konstitusi pertama pada 2003, saya telah menentang masuknya orang-orang parpol ke MK. Negarawan, salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi, harus mereka yang beyond dari political interest. Orang politik tidak mungkin demikian karena kepentingan politik adalah menu sehari-hari. Merenggut kepentingan politik seorang politisi ibarat mengamputasi kaki seorang sprinter atau menghilangkan pita sura seorang penyanyi.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) karya para politisi di Senayan secara cerdas membedakan syarat hakim konstitusi dan syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. Ketika ingin menjadi hakim konstitusi, seorang politisi bisa saja bertarung di medan pemilihan Presiden, DPR, atau bahkan MA, asal setelah terpilih dan akan dilantik menjadi hakim konstitusi, yang bersangkutan mengundurkann diri dari parpol. Mahfud dan Akil Mukhtar telah memanfaatkan celah ini untuk maju pada medan pertarungan DPR. Mereka menang.

Terlepas pada reputasi Mahfud, saya menilai praktik seperti ini tidak seharusnya dipertahankan. Harus ada jedah yang signifikan bagi seorang politisi bila ingin menjadi negarawan. Hari-hari terakhir ini kita melihat betapa posisi-posisi publik memberikan karpet merah kepada para politisi. Politisi diperbolehkan merambah ke mana-mana, termasuk ke lembaga yang seharusnya steril dari politisi seperti hakim konstitusi.

Sharing Power

MK pada periode kepemimpinan Jimly Asshiddiqie harus diakui banyak mencetak prestasi dan mengundang apresisasi, tetapi bukan berarti tanpa kekurangan. Hadirnya Mahfud dalam tampuk kepemimpinan MK diharapkan mempertahankan prestasi yang telah diraih dan menambal kekurangan yang ada. Independensi sembilan hakim konstitusi dalam memutuskan perkara dan belum terciumnya bau mafia peradilan adalah dua prestasi yang patut dipertahankan.

Independensi hakim dalam memutuskan perkara dan bebasnya sebuah institusi peradilan dari judicial corruption adalah ruh. Tanpa itu, lembaga pengadilan bukanlah lembaga pengadilan, tempat bagi pencari keadilan (justice seeker) untuk mencari keadilan. Mahfud tidak boleh bermain-main untuk dua hal tersebut. Isu yang beredar, naiknya Mahfud sebagai Ketua MK karena sokongan istana. Istana tidak begitu bahagia dengan Jimly karena sepak terjangnya yang terlalu independen, dan belakangan sering melakukan langkah-langkah kuda bak permainan catur, terutama terkait dengan medan pertarungan Pemilu 2009. Jimly harus distop dan Mahfud dianggap paling layak untuk menggantikan.

Mampukah Mahfud keluar dari politik balas budi istana? Inilah tantangan bagi Mahfud, selain membunuh sepenuhnya ikatan batin terhadap parpol tertentu atau kolega-koleganya sesama politisi. Tantangan lain adalah membawa MK kembali pada jati diri sebagai lembaga peradilan. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinannya, Jimly terlalu politis. Ditangannya, MK tidak hanya menjadi lembaga pengawal konstitusi, melainkan juga telah tumbuh sebagai salah satu pusaran isu di Republik ini.

MK adalah Jimly, Jimly adalah MK. Kelembagaan MK yang sesungguhnya merupakan kelembagaan sembilan hakim konstitusi telah dipersonalisasi sedemikian rupa seolah-olah hanya menjadi lembaga sang ketua, yang melayani keinginan-keinginan ketuanya, karena sang ketua punya target-terget politik tertentu.

Mahfud harus mampu menjadi antitetis dari fenomena ini. Mutkhi Fadjar, salah seorang hakim konstitusi yang akhirnya terpilih mendampingi Mahfud sebagai Wakil Ketua MK, secara tepat menyatakan sebelum pemilihan Ketua MK, bahwa seorang hakim adalah orang yang kesepian. Tidak boleh tumbuh sebagai sorang selebriti. Intinya, hakim harus berani tidak populer, tidak banyak bicara, tetapi banyak bertindak adil melalui putusan-putusannya. Hakim dan selebriti ibarat air dan minyak, tidak bisa menyatu.

Pada saat terpilih sebagai Ketua MK pada 2003, Jimly sering menyebut sembilan hakim MK sebagai ’sembilan pintu kebenaran’. Bayangan saya dengan pernyataan itu, ada keinginan kuat untuk membangun sembilan institusi hakim konstitusi dalam MK seperti the Nine Salomon-nya sembilan hakim agung AS. Faktanya kemudian, institusi delapan hakim lainnya tidak terbentuk. Yang kuat hanyalah institusi Ketua MK. Padahal, jabatan Ketua MK sebenarnya sekadar ’koordinator’, bukan penguasa tunggal seperti halnya presiden. Masalahnya, sering pimpinan lembaga di Republik ini bergerak dengan personal interest dan lembaga dibawa untuk melayani keinginan tersebut.

Tantangan Mahfud ke depan adalah sharing power dengan delapan hakim konstitusi lainnya. Mahfud harus mampu mewujudkan proyek ’sembilan pintu kebenaran’ yang baru sebatas ide pada periode kepemimpinan Jimly. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial harus didistribusikan kepada para hakim konstitusi, tidak boleh dikuasai sendiri. Hakim konstitusi harus dibantu dengan supporting staff yang dapat membantu mereka dalam mewujudkan tugas-tugas konstitusional, bukan target-target politik.***

Jakarta, 23 Juli 2008

Katakan Tidak pada Rezim MA

2009-03-17T17:14:00.000-07:00

Published by Jurnal Nasional, October 2008

Oleh Refly Harun

Pengamat Hukum, Mantan Staf Ahli MK

“Karena itu, dapat dikatakan bahwa pada pokoknya bukanlah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menerapkan sesuatu norma hukum yang seharusnya bersifat umum dan abstrak ke dalam suatu peristiwa konkret, karena hal tersebut sudah seharusnya merupakan wilayah kewenangan hakim melalui proses peradilan atau kewenangan pejabat tata usaha negara melalui proses pengambilan keputusan menurut ketentuan hukum administrasi negara.”

Kalimat di atas tertuang dalam Putusan MK Nomor 013/PUU-I/2003 yang dibacakan pada sidang tanggal 23 Juli 2004 terhadap pengujian UU Nomor 16 Tahun 2003. Undang-undang tersebut berisi penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime untuk peristiwa bom di Bali tanggal 12 Oktober 2003, yang dikeluarkan setelah adanya peristiwa Bom Bali dan diberlakukan secara surut (retroaktif) kepada pelaku. Dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945 undang-undang itu pun kemudian dibatalkan. Salah satu alasan pembatalan, undang-undang sebagai produk legislatif berisi kaidah-kaidah hukum mengatur yang bersifat umum dan abstrak (abstract and general norms), tidak seharusnya memuat kaidah-kaidah yang bersifat individual dan konkret (individual and concrete norms).

Gonjang-ganjing tentang perpanjangan usia pensiun hakim agung dari 65 ke 70 tahun yang muncul belakangan ini mengingatkan saya kembali pada putusan MK tersebut. Kendati tidak sama persis, revisi UU Mahkamah Agung (MA) yang saat ini digodok DPR sepertinya khusus ditujukan kepada pribadi-pribadi tertentu, terutama Ketua MA Bagir Manan yang akan memasuki masa pensiun. Bagir Manan seharusnya sudah pensiun dua tahun lalu, tetapi kemudian diperpanjang (oleh dirinya sendiri) sesuai dengan ketentuan yang ada hingga berusia 67 tahun. Tidak ada celah untuk memperpanjang lagi masa kekuasaan Bagir Manan, kecuali dengan perubahan undang-undang. Bila perubahan batas usia 70 tahun gol, Bagir akan bercokol di tampuk kekuasaan MK untuk tiga tahun ke depan.

Sejumlah komponen society mengkritik langkah memperpanjang usia pensiun tersebut. Indonesian Corruption Watch (ICW), misalnya, melakukan aksi teatrikal di depan Gedung MA, menggambarkan bahwa MA saat ini telah menjadi kumpulan orang-orang jompo. Karena desakan-desakan itulah, DPR kemudian belum mengegolkan perpanjangan usia pensiun tersebut, paling tidak hingga saat ini. Itu artinya di atas kertas peluang Bagir untuk terus bercokol pupus sudah.

Bagi saya, masalah di MA saat ini bukan soal memperpanjang atau tidak memperpanjang usia pensiun hakim agung, melainkan masalah kepercayaan (trust). Selama tujuh tahun menjabat sebagai Ketua MA, Bagir tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. MA belum muncul sebagai lembaga yang dapat dipercaya. Publik masih tetap mempersepsi MA sebagai pusat jual beli perkara, suap-menyuap, dan citra negatif lainnya. Bagir Manan dan MA sendiri pernah jatuh pada titik nadir ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengobok-obok kantor Bagir Manan terkait dengan kasus suap yang melanda salah seorang hakim agung dalam kasus yang melibatkan pengusaha Probosutedjo. Saat itu, Bagir ditengarai juga terlibat dalam kasus tersebut.

Dengan catatan yang buruk tersebut, wajar bila komponen society menolak keberlangsungan kepemimpinan Bagir dengan entry point perpanjangan usia hakim agung. Seharusnya tidak ada reward bagi mereka yang tidak perform dalam melaksanakan tugasnya. Bagir dan MA telah mengkhianati satu agenda reformasi yang mahapenting, yaitu pemberantasan kourpsi. Sebagai garda atau benteng terakhir penjaga keadilan, MA berperan penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Alih-alih menjalankan fungsinya dengan benar, Bagir dan MA yang dipimpinnya justru menjadi pengganjal luar biasa agenda pemberantasan korupsi. Bagir dan MA tidak menjadi part of solution dalam pemberantasan korupsi, melainkan part of problem.

Sangat mengherankan bila pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) tiba-tiba merasa penting bersegera menuntaskan masa perpanjangan usia hakim yang akan memberikan peluang Bagir untuk terus bercokol. Ada apa dengan DPR dan pemerintah? Pertanyaan ini kiranya wajar dilontarkan.

Spekulasi yang beredar, istana (baca: Presiden SBY) merasa ’nyaman’ dengan Bagir Manan. Bagir dianggap orang yang bisa diajak bekerja sama dengan istana. Inilah yang membedakan Bagir dengan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang akhirnya terjungkal lantaran (salah satunya) rekayasa istana melalui hakim-hakim konstitusi yang dipilih Presiden. Jimly dinilai terlalu independen dan putusan-putusan MK dinilai sering merepotkan pemerintah, salah satunya putusan bertubi-tubi tentang anggaran pendidikan minimal 20 persen.

Posisi Jimly yang kuat di publik membuat istana tidak mudah untuk menekan Ketua MK tersebut. Hal sebaliknya terjadi dengan Bagir. Posisinya yang lemah di mata publik karena sejumlah kasus menyebabkan Bagir lebih mudah untuk dipengaruhi dan ditekan kekuasaan di luar yudikatif. Seorang rekan beberapa hari lalu mengirimkan SMS kepada saya bahwa ektsekutif (Presiden) telah campur tangan dalam kekuasaan yudikatif. Pernyataan tersebut terkait dengan dua fenomena, yaitu pemilihan Ketua MK dan isu tentang perpanjangan usia hakim agung.

Dari pihak DPR, kepentingan memperpanjang rezim Bagir dkk bisa dikaitkan dengan banyaknya permasalahan hukum yang saat ini melanda para anggota DPR. Bila diobok-obok lebih jauh, bisa jadi yang terlibat dalam skandal tidak hanya segelintir anggota DPR seperti Alamin Nasution, Yusuf Faishal, dan Sarjan Taher, melainkan mayoritas wakil rakyat. Setelah merasa ’kebobolan’ dengan KPK karena ternyata tidak mau berkompromi, DPR tampaknya tetap ingin memelihara hubungan baik dengan Bagir Manan dan rezimnya di MA. Terlebih beberapa anggota Komisi III yang saat ini menggodok UU MA adalah mantan pengacara (beberapa di antaranya malah masih berpraktik diam-diam sebagai pengacara meskipun ada larangan) yang tetap ingin memelihara hubungan baik yang sudah terpelihara selama ini.

Agenda pemberantasan korupsi dalam bahaya bila institusi-institusi kunci seperti Presiden, DPR, dan MA tidak berkepentingan, bahkan merasa terganggu. Menghadapi fenomena seperti ini, tidak bisa tidak, segenap unsur civil society harus menyatukan tekad untuk menyatakan tidak pada rezim MA yang saat ini berkuasa. Sekali lagi, bukan karena perkara usia, melainkan trust yang sudah tida ada.***

Jakarta, 14 Oktober 2008

Pemilu Bebas Korupsi

2009-03-17T17:10:00.000-07:00

Published by Koran Jakarta, September 2008

Refly Harun

Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (Cetro),

Pengamat Konstitusi dan Pemilu

Korupsi dan pengadaan barang dam jasa adalah dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Di mana ada pengadaan barang dan jasa, di situ ada korupsi. Begitulah yang diyakini banyak pihak. Hampir tidak ada proses pengadaan barang dan jasa yang sepi dari korupsi, mulai dari korupsi kecil-kecilan (soft corruption) sampai yang pada skala gila-gilaan (hard corruption).

Beragam cara dilakukan untuk menghadang fenomena korupsi tersebut. Salah satunya dengan mekanisme tender. Selain diharapkan menghadang fenomena kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa, tender juga diyakini sebagai cara ampuh untuk mendapatkan barang dengan kualitas tertinggi, dengan harga semurah-murahnya. Rekanan dipaksa berkompetisi untuk memberikan penawaran yang terbaik, baik dari segi kualitas barang (spesifikasi) maupun harga. Perpaduan antara barang berkualitas dengan harga murah tentu suatu hal yang paling disukai.

Menghilangkan mekanisme tender dalam pengadaan barang dan jasa dan menggesernya dengan mekanisme penunjukan langsung jelas akan menghilangkan dua keuntungan tender. Begitulah hipotesisnya. Bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menggencarkan wacana penunjukan langsung dalam pengadaan logistik pemilu, penyelenggara pemilu tersebut bisa menjadi sasaran empuk pegiat antikorupsi.

Alasan mendesaknya waktu, suatu hal yang selalu disampaikan, tidak bisa menjadi alas pembenar. KPU seharusnya sudah mampu mengantisipasi jadwal pengadaan logistik. Kendati dana belum turun misalnya, KPU tetap bisa melakukan proses tender sepanjang item logistik tersebut sudah masuk dalam perencanaan KPU. Perencanaan yang baik adalah kata kuncinya. Jajaran kesekretariatan KPU seharusnya tidak punya persoalan dengan hal tersebut karena bukan kali ini saja mereka menyelenggarakan pemilu. Persoalannya, sering KPU tidak fokus. Mereka mengerjakan banyak hal, melayani banyak keinginan, sehingga sering tidak tahu mana yang harus didahulukan.

Hanya Hipotesis

Masalahnya, dua keuntungan tender seperti disebutkan hanyalah sebuah hipotesis, hanya sekadar hitungan di atas kertas. Fakta di lapangan, hampir semua proses tender bermasalah. Bila dilakukan survei kecil-kecilan, bisa jadi 99,9 persen proses pengadaan barang dan jasa di negeri ini, yang dilakukan oleh birokrasi di negeri ini melalui proses tender, tidak bebas dari korupsi.

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada lembaga atau institusi tertentu, tidak bisa menjelaskan fenomena korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Dari sisi prosedur formal bisa saja tidak terjadi korupsi, atau tidak ditemukan penyimpangan penggunaan keuangan, tetapi dari sisi substansi, korupsi nyata terjadi. Yang paling nyata adalah fenomena ‘tendang balik’ (kick back) dari rekanan ke pemberi tender.

Kelaziman yang terjadi, para rekanan pemenang tender akan memberikan persentase tertentu kepada pemberi tender begitu tagihan ke Kas Perbendaharaan Negara (KPN) cair. Angka 10 persen dari nilai tender diyakini sebagai suatu kelaziman yang tidak perlu dinegosiasikan lagi. Para pemenang tender cukup tahu diri untuk ‘menyetor’ angka tersebut bila tida ada negosiasi khusus. Tanpa setoran, jangan harap mendapatkan proyek berikutnya. Kondisi buah simalakama ini terus menjerumuskan rekanan, termasuk rekanan yang berwatak baik.

Bila ada negosiasi khusus, persentase yang harus dibagi kepada pemberi tender jauh lebih besar lagi. Tidak heran bila begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo pernah menyatakan bahwa kebocoron dana pembangunan mencapai bilangan 30 persen. Ketika angka ini dirilis, banyak yang menampik, tetapi sepertinya tidak banyak yang kaget karena begitulah faktanya.

Zero Corruption

Karenanya, persoalan tidak terletak pada tender atau penunjukan langsung, melainkan pada jaminan bahwa pengadaan logistik pemilu akan bebas dari korupsi, mulai dari yang skala kecil-kecilan hingga gila-gilaan. KPU yang baru harus belajar dari KPU Pemilu 1999 dan KPU Pemilu 2004. KPU Pemilu 1999, yang diisi 48 orang wakil parpol peserta pemilu dan lima wakil pemerintah, terjerembab dalam beberapa kasus korupsi. Misalnya, karus korupsi pengadaan bendera parpol yang melibatkan Clara Sitompul, salah seorang anggota KPU yang berasal dari unsur parpol.

Sebagai antitesis dari KPU Pemilu 1999 yang dianggap partisan dan bermasalah dalam pengelolaan keuangan kemudian dihadirkan KPU Pemilu 2004. Bila sebelumnya diisi oleh wakil-wakil parpol, KPU Pemilu 2004 diisi oleh anggota-anggota yang nonpartisan, nonparpol, dan mayoritas berasal dari perguruan tinggi. Namun, soal korupsi ternyata sama saja. KPU yang baru ini pun terjerambab dalam perkara korupsi. Empat dari sembilan anggota KPU harus menginap di hotel prodeo. Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu 2004, yang sering disebut sebagai pemilu paling rumit sedunia (the most complicated election in the world), menjadi tertutup karena kasus ini. Ibarat pepatah, panas setahun dihapus oleh hujan sehari.

Untuk mengantisipasi agar anggota KPU tidak terjerambab lagi dalam perkara korupsi, undang-undang pemilu yang baru (UU Nomor 10 Tahun 2008) membebaskan KPU dari tanggung jawab pengadaan barang dan jasa. Kewajiban tersebut dibebankan kepada Sekretariat Jenderal. KPU hanya menetapkan jenis atau spesifikasi logistik pemilu, soal pengadaan tanggung jawab Sekjen KPU sepenuhnya. Cara ini mungkin saja bisa menghindarkan anggota KPU dari persoalan korupsi, tetapi tetap belum menjamin bahwa pengadaan logistik pemilu bisa bebas dari KKN.

Kembali pada soal penunjukan langsung, sekali lagi masalahnya bukan terletak di sana. Yang perlu diperlihatkan KPU adalah komitmen untuk bebas dari korupsi, baik perilaku anggota KPU maupun jajaran Sekretariat Jenderal KPU. KPU harus mampu merebut kepercayaan publik bahwa mereka mampu menjadi birokrasi yang bebas dari virus KKN. Bila kepercayaan telah direbut, apa pun permohonan KPU, termasuk soal penunjukan langsung, tidak akan menghadapi resistensi publik. ***

Jakarta, 1 September 2008

‘Ijtihad’ Keadilan MK

2009-03-17T17:07:00.000-07:00

Published by Koran Jakarta, December 2008

Oleh Refly Harun

Mantan Staf Ahli MK, Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (CETRO)

Putusan pengadilan seperti biasanya kerap menuai kontroversi. Tak terkecuali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil pilkada Jawa Timur antara pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karwo) dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) yang dibacakan pada Selasa, 2 Desember lalu. Putusan tersebut keluar dari pakem hukum acara MK sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008).

Dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 15/2008 disebutkan bahwa putusan MK mengarah pada tiga kemungkinan. Pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat, antara lain syarat mengenai bakal terpilihnya pemohon bila permohonannya dikabulkan. Kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan. Ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Ternyata, putusan MK di luar ketiga kemungkinan tersebut. Dalam putusannya MK memerintahkan pemungutan suara ulang di dua tempat (Bangkalan dan Sampang) dan penghitungan suara ulang di satu tempat (Pamekasan). Alasan MK, sebagaimana dapat disimak dalam putusannya, ”Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan.”

Dengan mengucapkan putusan model demikian, MK telah bergerak dari perspektif keadilan formil ke keadilan materiil dalam sengketa hasil pemilu, termasuk pilkada. Sebelumnya, saat prosesi sengketa hasil Pemilu 2004 lalu, MK memutuskan berdasarkan bukti-bukti formil berupa sertifikat penghitungan suara/sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara/berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Beban pembuktian berada di tangan pemohon. Bila pemohon tidak dapat membuktikan klaim bahwa KPU/KPUD telah melakukan kesalahan dalam penghitungan suara berdasarkan bukti-bukti formil, permohonan akan ditolak. Dengan sedikit plesetan, sering dikatakan bahwa yang dibutuhkan dalam sengketa hasil pemilu di MK bukanlah ”ahlul hukum” melainkan ”ahlul hisab” (hitung) karena faktanya yang dibutuhkan memang hanya hitung-hitungan, bukan dalil-dalil hukum.

Dalam sengketa hasil pilkada Jatim, pemohon (Kaji) sebenarnya tidak dapat membuktikan secara formil adanya kesalahan penghitungan suara yang apabila dibenarkan akan memenangkan mereka, yaitu sebanyak lebih dari 60.223 suara. Namun, MK tidak berhenti di sini karena menilai telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif di Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan. Putusannya pun bukan tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak sebagaimana diatur dalam hukum cara MK, melainkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang.

Putusan ini segera mengingatkan publik pada sengketa hasil pilkada di Sulsel yang amar putusannya juga memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Yang membedakan, MA telah keliru menyebut ”pemungutan suara ulang” menjadi ”pilkada ulang”. Dua istilah ini jelas berbeda. Pemungutan suara hanyalah satu tahap dari rangkaian tahapan pilkada, yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pelantikan pasangan calon terpilih, yang tidak lain adalah pilkada itu sendiri. Secara teoretis tidak mungkin diadakan pilkada ulang karena tahapan pilkada belum selesai. Undang-undang sendiri memang tidak mengenal adanya instrumen pilkada ulang. Tidak heran bila KPUD Sulsel menolak perintah MA untuk mengadakan pilkada ulang dan lebih memilih untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) yang akhirnya dikabulkan.

Perbedaan lain adalah ’aroma’ putusan. Putusan MA terlalu beraroma ”ada udang di balik batu”, tetapi tidak demikian halnya terhadap putusan MK. Paling tidak dari pemberitaan media, kendati ada pro dan kontra, publik dan pemerintah masih dapat menerima putusan MK. Bagi saya, terlepas dari putusan tersebut menyalahi pakem hukum formil, sepanjang dicapai dengan ijtihad mencari keadilan dan kebenaran materiil, publik mungkin masih dapat memahaminya. Hakim tidak boleh dan memang tidak seharusnya sekadar menjadi corong undang-undang. Hakim harus berani menggali kebenaran-kebenaran yang mungkin belum terungkap di atas secarik kertas bernama undang-undang atau peraturan.

Kendati demikian, tetap saja ada catatan kekhawatiran terhadap putusan MK. Bisa saja putusan ini akan menjadi triger bagi pilkada-pilkada daerah lain. Akan semakin banyak pecundang pilkada yang akan bersengketa di MK. Bila diterapkan pada kemungkinan sengketa hasil Pemilu 2009 nantinya, saya membayangkan MK akan banjir perkara. Bila dalam Pemilu 2004, MK ketiban 273 perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja (kurang lebih 40 hari), pada Pemilu 2009 jumlah itu bisa berkali-kali lipat. Terlebih, dalam Pemilu 2009 diterapkan perolehan minimum 30 persen bagi calon yang akan duduk di kursi parlemen, sementara beberapa parpol secara internal menerapkan perolehan suara terbanyak. Sengketa tidak akan hanya terjadi antarparpol, melainkan antarcalon dalam satu parpol.

Bila mengikuti logika hukum formil MK sebagaimana digariskan dalam PMK Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, MK hanya akan menerima permohonan dari pimpinan parpol. Suara yang dimohonkan pun harus signifikan mempengaruhi pertambahan kursi parpol. Itu artinya MK hanya akan bergerak pada keadilan dan kebenaran formil. Pilihan ini sangat logis mengingat MK dibatasi dalam memutuskan sengketa pemilu yang mungkin mencapai ratusan hingga ribuan kasus tersebut selama 30 hari kerja. Demi kepastian dan terbatasnya waktu, bila pemohon tidak mampu membuktikan, permohonan akan ditolak.

Dengan preseden putusan sengketa hasil pilkada Jatim, MK telah membuka diri terhadap kebenaran materiil dalam sengketa hasil pemilu. Persoalannya, dengan keterbatasan waktu dan banyaknya perkara yang mungkin ada, mampukah MK bersandar pada kebenaran materiil sebagaimana dalam putusan Kaji. Saya khawatir MK akan pragmatis dalam hal ini. Sepanjang eskalasi atau tensi suatu kasus tidak tinggi, MK kembali akan berlindung di balik jubah kebenaran formil.

Pintu kebenaran materiil sudah dibuka dalam sengketa hasil pemilu melalui putusan pilkada Jatim. Seyogianya pintu tidak ditutup kembali oleh lembaga pengawal konstitusi itu.***

Gonjang-Ganjing Capres Independen

2009-03-17T17:02:00.000-07:00

Published by Media Indonesia, September 2007

Oleh Refly Harun

Analis Hukum Konstitusi; Alumnus University of Notre Dame, AS

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengembuskan tuntutan kontroversial mengenai dibukanya calon presiden perseorangan untuk Pemilu 2009. Seperti yang disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, usulan DPD mengenai hal tersebut didasarkan pada aspirasi yang berkembang di masyaraka. Ide ini ternyata digelindingkan juga oleh tokoh-tokoh nasional yang hadir dalam acara peresmian gedung Mahkamah Konstitusi (MK), 14 Agustus lalu, seperti Akbar Tandjung dan Amien Rais.

Tidak bisa dimungkiri, sedikit banyak hal tersebut pastilah juga karena dampak dari putusan MK yang membuka pintu calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam putusan yang dibacakan pada 23 Juli lalu, MK menyatakan bahwa menutup pintu bagi calon perseorangan dan hanya membuka pintu bagi pencalonan oleh partai politik bertentangan dengan konstitusi. Alasannya, pintu calon perseorangan telah dibuka di daerah Aceh. Bila pintu itu ditutup bagi daerah selain Aceh maka daerah-daerah lain akan menikmati hak yang kurang dibandingkan dengan masyarakat di Serambi Mekah tersebut. Hal ini mengingkari prinsip kesamaan (equality) yang dijamin oleh UUD 1945.

Disebut kontroversial karena apa yang diusulkan tersebut, dapat dikatakan, di luar mainstream pemikiran hukum tatanegara saat ini. Bicara capres perseorangan, mayoritas ahli hukum tatanegara dan politisi akan menyatakan bahwa UUD 1945 telah menutup pintu bagi ide tersebut. Alasannya, Pasal 6A ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 secara tegas menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Seperti dikutip Media Indonesia (21/8), Lukman Hakim Seafudin, Ketua Fraksi PPP di DPR yang juga salah seorang tokoh perumus perubahan UUD 1945 dalam kurun waktu 1999-2002, menyatakan, “"Kalau mau ada capres perseorangan, pasal itu (Pasal 6A ayat [2]) harus diamandemen. Jika tidak diubah, tidak ada peluang bagi capres independen. MK, DPR, dan Presiden tidak berhak mengamandemen konstitusi. Itu kewenangan MPR.”

Ketika mengomentari mengenai spekulasi mengenai capres perseorangan pascaputusan MK, Denny Indrayana misalnya menulis, “Meski berhasil membuka kunci monopoli pencalonan kepala daerah oleh parpol, MK hanya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang atas Undang-Undang Dasar. MK tidak dapat menyoal problematika dalam konstitusi itu sendiri. Maka, monopoli pencalonan presiden oleh parpol, yang diatur Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, tidak dapat ditembus MK, kecuali pasal itu diubah MPR. Maka, peluang calon presiden perseorangan tetap tertutup.” (Kompas, 30/7). Pendapat Lukman Hakim dan Denny itu bisa dikatakan mewakili pendapat mayoritas ahli hukum tatanegara dan politisi. Tulisan ini justru berpendapat sebaliknya. Senada dengan pendapat DPD, pintu calon perseorangan belum tertutup sama sekali.

Penafsiran Teks

Untuk mengetahui makna hakiki dari sebuah teks konstitusi diperlukan penafsiran konstitusi (constitutional interpretation). Dalam bahasa Hess (2006), penafsiran konstitusi adalah “the specific way that judges understand the text of the constitution - what they believe it means.” Goldsworthy (2006) menggarisbawahi mengapa suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan, yaitu karena sering ketentuan suatu konstitusi, seperti halnya bentuk hukum lainnya, bersifat ambigu, kontradiktif, tidak cukup jelas, bahkan tidak memberikan penjelasan apa-apa terhadap sengketa-sengketa konstitusional.

Ada banyak metode penafsiran konstitusi yang dikenal. Dua di antaranya adalah textual method (terxtualism) dan historical method (original intent). Penafsiran pertama mengetahui makna konstitusi melalui kata-kata yang secara aktual tertera dalam suatu dokumen tertulis. Seperti dicatat Kommers (2004), “textualism is based on the unremarkable claim that constitutional interpretation must begin with the written word.”

Metode yang kedua adalah mengetahui makna suatu teks konstitusi dengan menelusuri sejarah perumusan teks tersebut, yaitu apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh para pembentuk teks (framers). Mengutip Kommers lagi, “some judges and scholars have argued that the aim of constitutional interpretation is to discover what the founders intended the provision at hand to mean. Once discovered, intent governs the case.”

Diletakkan pada metode penafsiran sejarah, sulit untuk dibantah bahwa kehendak the second founding parents pada gelombang reformasi konstitusi 1999-2002 adalah calon presiden hanya boleh diajukan oleh parpol. Kehendak ini bisa dipahami karena wakil-wakil dari parpol mendominasi keanggotaan MPR, badan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah dan atau menetapkan konstitusi. Intensi ini kemudian dirumuskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Diletakkan dalam konteks pendapat yang dikemukakan Kommers, original intent bahwa hanya parpol yang dapat mengajukan calon perseorangan seharusnya menjadi guide dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6A ayat (2).

Namun, marilah kita lihat apa yang tertera dalam Pasal 6A ayat (2) dalam perspektif penafsiran lain. Pasal itu menyatakan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Melalui metode penafsiran tekstual, pasal ini bisa diartikan bahwa yang diatur adalah waktu pengajuan capres oleh parpol, yaitu sebelum pemilu, bukan norma bahwa hanya parpol yang boleh mengajukan capres. Pasal ini sama sekali tidak mengatur bahwa hanya parpol yang bisa mengajukan capres. Bila pengajuan hanya monopoli parpol, teks pasal tersebut seharusnya berbunyi lebih tegas seperti: ”Pasangan capres dan cawapres hanya boleh diajukan parpol atau gabungan parpol...”. Di luar Pasal 6A ayat (2) tidak terdapat ketentuan UUD 1945 yang mengindikasikan bahwa hanya parpol yang boleh mengajukan capres.

Bagaimana dengan calon independen atau perseorangan? Jelas bahwa UUD 1945 tidak mengaturnya. Namun, sesuatu yang tidak diatur dalam konstitusi tidak berarti inkonstitusional. Bila doktrinnya seperti itu, banyak hal yang harus dianggap inkonstitutional dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Contohnya jabatan wakil kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyebutkan mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pasal tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Praktik yang berkembang selama ini, hampir tidak ada yang mempersoalkan bahwa jabatan wakil kepala daerah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi.

Seandainya UU Pilpres nanti menerima usulan DPD untuk mengadopsi calon perseorangan, berdasarkan textual interpretation, hal itu sama sekali tidak bisa dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kendati harus diakui, ide untuk mengadopsi calon perseorangan jelas tidak mudah untuk diakomodasi mengingat hegemoni parpol dalam pembentukan undang-undang. Parpol akan menolak mentah-mentah gagasan mengadopsi capres independen. Tidak hanya karena keyakinan bahwa UUD 1945 telah menutup pintu, melainkan juga karena parpol tetap ingin memonopoli proses rekrutmen politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, dengan mengabaikan realitas yang ada, seandainya ada perjuangan untuk memasukkan ketentuan capres independen dalan norma undang-undang, yang perlu digarisbawahi, hal itu tidak perlu dicapai dengan mengubah konstitusi terlebih dulu. UUD 1945 sama sekali tidak melarang calon presiden independen!

Jakarta, 3 September 2007

Dan SBY-pun Menang…is

2009-03-17T17:00:00.001-07:00

Published by Media Indonesia, September 2007

Oleh Refly Harun

Analis Hukum Konstitusi; Alumnus University of Notre Dame, AS

Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) kembali memuat persyaratan dukungan bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Seperti termuat dalam Pasal 6 ayat (1) RUU Pilpres, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan memperoleh kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pilpres.” Ayat (2) dari pasal yang sama menyatakan, “Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bergabung dengan partai politik lain menjadi gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon.”

Persyaratan di atas sebenarnya hanyalah pengulangan dari apa yang telah disepakati dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), persisnya seperti termuat dalam Pasal 15 ayat (4). Namun, khusus untuk Pilpres 2004, UU Pilpres memuat klausula aturan peralihan yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan dengan tiga persen kursi DPR atau lima persen suara sah pemilu anggota DPR (Pasal 101). Di bawah ketentuan peralihan ini, Pilpres 2004 telah memunculkan lima pasangan calon, yaitu SBY-Wiranto, Mega-Hasyim, Wiranto-Wahid, dan Hamzah-Agum.

RUU Pilpres yang diajukan pemerintah dan kini dibahas DPR tidak menyertakan lagi klausula peralihan tersebut. Artinya, untuk Pilpres 2009, syarat dukungan 15 persen kursi atau 20 persen suara tersebut mutlak adanya. Bila yang menjadi acuan adalah 15 persen kursi maka maksimal hanya enam pasang calon yang dapat bertanding dalam pilpres. Dan bila yang dijadikan patokan adalah 20 persen suara maka hanya akan ada enam pasang calon. Perhitungan ini di atas kertas. Di atas lapangan tentu berbeda lagi. Bisa jadi hanya 2-3 pasang calon yang bertanding untuk pilpres mendatang. Sekadar catatan, dengan batasan tiga persen kursi dan lima persen suara, hanya lima pasang calon yang bertanding dalam Pilpres 2004.

Secara teknis dan paradigmatik dapat dibenarkan mengapa syarat dukungan capres tersebut harus tinggi. Secara teknis, pilpres diharapkan sudah menghasilkan presiden dan wakil presiden dalam satu kali putaran saja. Dengan demikian, ongkos pilpres jauh lebih murah bila dibandingkan pemilihan dengan dua putaran. Selain itu, stabilisasi politik, yang biasanya gonjang-ganjing selama prosesi pemilu, lebih cepat pulih bila presiden terpilih sudah dapat ditentukan dalam sekali putaran.

Secara paradigmatik, dalam sistem presidensialisme yang kita anut, presiden membutuhkan dukungan parlemen yang kuat agar pemerintahan lebih stabil. Sistem presidensialisme dinilai lebih kompatibel bila disandingkan dengan sistem multipartai sederhana, yang terjelma dalam komposisi parlemen yang juga sederhana, yaitu antara partai pendukung pemerintah di satu sisi dan partai oposisi di sisi lain. Sebab, seperti dikatakan Scott Mainwarning (1993), “the combination of presidentialism and multipartism makes stable democracy difficult to sustain.”

‘Warning’ dari Mainwarning tersebut ditangkap secara jelas oleh perumus RUU Pilpres dengan mengajukan angka 15 persen kursi atau 20 persen suara sebagai syarat dukungan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Secara teoretis, angka 15 persen kursi tentu masih terbilang kecil. Diharapkan calon presiden dan wakil presiden terus dapat meningkatkan modal politiknya hingga mencapai dukungan mayoritas di parlemen. Namun, sekadar entry point, angka 15 persen kursi tersebut dapat dianggap moderat.

Bila hasil Pemilu 2004 dijadikan patokan, ternyata yang paling mengambil keuntungan dari angkar 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara tersebut hanya dua parpol, yaitu Golkar dan PDIP. Dalam pemilu lalu, Golkar memperoleh 21,6 persen suara dan 23,1 persen dari jumlah kursi DPR. Sementara PDIP memperoleh 18,5 persen suara dan 19,8 persen dari jumlah kursi. Partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian terpilih sebagai presiden hanya memperoleh 7,5 persen suara dan 10,2 persen kursi.

Apa makna dari angka-angka di atas? Maknanya, bila komposisi perolehan suara tidak berubah secara signifikan pada Pemilu 2009 –dan tampaknya memang kondisinya demikian—hanya Golkar dan PDIP yang bisa langsung mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Parpol lain baru dapat mengajukan bila berkoalisi dengan Golkar atau PDIP, atau bergabung dengan parpol lain yang juga tidak mencapai 15 persen kursi atau 20 persen suara.

Bila kondisi politik hari ini yang dijadikan acuan, hampir bisa dipastikan pencalonan Megawati kembali oleh PDIP akan terlaksana dengan mulus. Sementara untuk Golkar, hampir bisa dipastikan Jusuf Kalla akan maju sebagai calon presiden. Konvensi mencari calon presiden yang pernah dilakukan Golkar menjelang Pemilu 2004 besar kemungkinkan tidak akan dilaksanakan –kalaupun dilaksanakan sekadar formalitas—mengingat posisi Jusuf Kalla yang kuat sebagai wakil presiden dan Ketua Umum Golkar. Akan sulit diterima oleh elite-elite dan massa Golkar bila Jusuf Kalla tetap memilih sebagai orang nomor dua, terlebih bila nanti Golkar kembali memenangkan pemilu.

Bagaimana dengan calon-calon yang lain? Sangat masuk akal bila Presiden SBY kembali dicalonkan oleh Partai Demokrat. Di Amerika Serikat, misalnya, sudah menjadi kebiasaan bila incumbent kembali dicalonkan sebagai presiden. Tidak mencalonkan incumbent sama artinya mengakui bahwa sang presiden telah gagal selama pemerintahannya.

Dengan aturan dukungan 15 persen kursi atau 20 persen suara, tidak mudah bagi Presiden SBY untuk dicalonkan kembali. Tidak mustahil Golkar dan PDIP ’berkoalisi’ untuk menghabisi SBY. Caranya, mereka dekati semua partai peserta pemilu sebagai mutra koalisi sehingga tidak menyisakan Partai Demokrat untuk mencari mitra koalisi. Secara teoretis, hal ini mungkin saja terjadi. Pengalaman pilkada DKI, misalnya, telah membuktikan bahwa sebanyak 20 parpol bisa digalang untuk mendukung Fauzi Bowo dengan menyisakan satu partai saja (PKS) untuk mengusung calon lain. Pilpres tentu saja tidak sama dengan pilkada, tetapi pola-pola seperti ini bukan mustahil dipraktikkan pula.

Bila skenario tersebut benar-benar terjadi maka dari dua pemilu yang ada SBY akan mengalami nasib yang berbeda. Bila pada Pemilu 2004 SBY menang maka untuk Pemilu 2009 sangat mungkin SBY menang...is karena terhalang menjadi calon presiden.

Melihat realitas bahwa RUU Pilpres diajukan oleh Depdagri yang dikamondani M. Machroef, yang notabene ’orang’ SBY, patut dipertanyakan pertimbangan apa yang menyebabkan Depdagri mengajukan angka 15 persen kursi dan 20 persen suara. Bisa jadi, tidak ada pikiran sebelumnya soal peluang SBY dicalonkan kembali, tetapi tidak mustahil pula kepentingan partai besar sudah menyusup ketika RUU Parpol digarap pemerintah.

Oleh karena itu, intuk menjaga fairness dalam persiapan menuju tangga istana, syarat dukungan 15 persen kursi atau 20 persen suara harus dikurangi. Syarat dukungan harus disejajarkan dengan ambang batas (threshold) parpol. Bila ambang batas untuk mengikuti pemilu selanjutnya (Pemilu 2014) ditetapkan sebesar lima persen sebagaimana terdapat dalam RUU Pemilu, sebesar itu pulalah seharusnya syarat dukungan bagi calon presiden dan wakil presiden. Di masa depan, untuk mengerem kebiasaan parpol besar menutup lubang aspirasi publik melalui rekayasa perundang-undangan, ada baiknya calon perseorangan diperbolehkan bertanding dalam pilpres seperti halnya dalam pilkada.***

Jakarta, 18 September 2007

Paradoks Reformasi Konstitusi Indonesia

2009-03-17T16:57:00.001-07:00

Published by Media Indonesia, November 2007

Oleh Refly Harun

Analis Hukum Tatanegara, Staf Ahli Mahkamah Konstitusi

Pertama-tama perlu disampaikan bahwa tidak mudah untuk melakukan review terhadap buku yang ditulis oleh Denny Indrayana ini dengan dua alasan. Pertama, saya sangat mengenal baik penulis buku ini, bisa dikatakan sejak yang bersangkutan masih ‘nobody’ hingga telah menjadi ‘somebody’ seperti sekarang. Saya dan Denny berasal dari padepokan ilmu yang sama di jenjang strata S1: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini pun kami tetap berkomunikasi secara intensif.

Kedua, saya ikut juga ‘cawe-cawe’ dalam proses penyuntingan buku ini, yang berasal dari disertasi Denny di University of Melbourne, Australia, berjudul “Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional-Making Process in Transition”. Ketika buku ini diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ada beberapa orang yang terlibat dalam proses penyuntingan versi bahasa Indonesianya. Saya termasuk salah seorang di antaranya. Tidak itu saja, topik disertasi ini pun telah saya ketahui bahkan ketika Denny belum berangkat ke Australia sekitar tahun 2001. Dalam proses penulisan disertasi dalam kurun waktu 2001-2004, Denny sempat dua kali kembali ke Tanah Air dan terlibat aktif dalam advokasi oleh koalisi masyarakat yang bernama Koalisi untuk Konstitusi Baru (KKB) dan saya pun tergabung dalam koalisi tersebut.

Dua hal di atas perlu saya sampaikan untuk dua hal juga. Pertama, kepada khalayak pembaca saya mohon maaf bila review ini jadi kurang objektif karena dipengaruhi kedekatan tersebut. Kedua, kepada Denny, saya mohon maaf juga bila, dalam rangka meyakinkan publik bahwa saya berusaha objektif, review ini menjadi sarat dengan kritik. Yang pasti, apa pun kritik atau masukan yang dilontarkan, hal tersebut pastilah tidak akan mengurangi nilai buku ini. Terlebih sang penulis saat ini telah muncul sebagai salah seorang ahli hukum tatanegara muda yang cukup disegani dan kritikus yang andal terhadap masalah-masalah hukum. Dari komentar-komentar pendek tokoh Republik ini yang termuat dalam buku, baik kalangan tua maupun muda, seperti Jimly Asshiddiqie, Amien Rais, Hidayat Nurwahid, Hatta Radjasa, Adnan Buyung Nasution, Mulya Lubis, Andi Mallarangeng, Sukardi Rinakit, Saldi Isra, Indra J. Piliang, terlihat bahwa sang penulis juga memiliki jaringan pertemanan yang luas dan lintas generasi.

Kurang Partisipatif tapi Demokratis

Buku ini membahas dua topik utama, yaitu proses dan hasil perubahan konstitusi yang yang dilakukan MPR dalam kurun waktu 1999-2002. Seperti telah diketahui, dalam kurun waktu tersebut MPR telah menghasilkan Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002). Denny berkesimpulan bahwa proses perubahan konstitusi yang dilakukan MPR tidak memiliki apa yang umum diterima akademisi konstitusi sebagai faktor-faktor kunci yang semestinya tersedia pada sebuah proses pembuatan konstitusi yang demokratis, yaitu (1) tidak ada rencana yang jelas untuk menentukan pertanyaan kunci, misalnya, kapan dan bagaimana amendemen akan dilakukan, dan akan seperti apa amendemen itu; (2) MPR gagal merebut kepercayaan rakyat dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga pembuat konstitusi; dan (3) partisipasi publik sangat terbatas dan tidak diorganisasikan dengan baik (h. 46).

Kendati demikian, perubahan yang dilakukan MPR ternyata menghasilkan konstitusi yang lebih demokratis ketimbang versi sebelum amendemen. Paling tidak, hal ini terbukti dari makin jelasnya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan yang lebih tegas atas hak-hak asasi manusia.

Paradoks ini, yaitu proses tidak demokratis tetapi dengan hasil yang demokratis, bisa terjadi karena euforia periode transisi demokratis. Dalam bahasa Denny, “Satu alasan mengapa Konstitusi baru ini lebih baik adalah karena euforia periode transisi dari kekuasaan Soeharto itu menjadi sebuah setting yang mendorong digelarnya debat-debat konstitusi yang terbuka di MPR dan memungkinkan partisipasi publik dalam perdebatan-perdebatan itu, walaupun terdapat sejumlah kekurangan serius dalam sistem yang digunakan MPR untuk menggalang keterlibatan publik. Liputan media dan advokasi aktif organisasi-organisasi non-pemerintah menjadi semacam sistem kontrol publik yang efektif guna mencegah dipolitisasinya hasil-hasil amandemen secara berlebihan oleh para politisi di MPR.” (h. 391).

Hasil yang demokratis tersebut bukan berarti telah memunculkan konstitusi yang sempurna. Denny mencatat beberapa kelemahan UUD 1945 hasil amendemen dan merekomendasikan sejumlah perubahan. Dalam ranah kekuasaan legislatif, Denny mengusulkan agar DPD diberikan kekuasaan yang lebih besar. Di sisi lain MPR hanya sekadar menjadi forum bersama DPR dan DPD, dan bukan lagi sebuah lembaga yang terpisah. Cara ini, menurutnya, akan memperkuat DPD di satu sisi sekaligus memperkuat sistem checks and balances di sisi lain karena mampu mencegah DPR agar tidak menjadi sebuah lembaga legislatif yang sama sekali tidak terkendali. ”Hanya dengan begitulah ide tentang sebuah sistem bikameral yang efektif bagi bangsa Indonesia dapat tercapai,” tulis Denny (h. 374).

Di ranah kekuasaan ekskeutif diusulkan agar dilakukan lebih jauh pembatasan terhadap hak presiden yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang, yaitu dengan memberikan DPR dan DPD hak untuk memveto balik suatu RUU yang tidak disetujui oleh presiden. Selain itu, terkait dengan pemilihan presiden, diusulkan agar UUD 1945 hanya memuat syarat-syarat umum, seperti kewarganegaraan dan usia minimum, tidak lagi memuat syarat ”mampu secara jasmani dan rohani” seperti yang saat ini tercantum dalam UUD 1945. Lebih jauh lagi Denny mengusulkan diperbolehkannya calon-calon presiden independen (yang tidak berasal dari jalur politik) karena hal ini penting untuk memperkuat demokrasi yang partisipatif. Dalam perspektif Denny, sudah saatnya monopoli parpol dalam pengajuan calon presiden diakhiri.

Di ranah kekuasaan yudikatif, Denny menyoroti efektitivitas pengujian undang-undang oleh MK. Menurutnya, putusan MK mengenai pengujian undang-undang yang hanya berlaku ke depan (prosfektif) akan mengurangi efektivitas putusan MK. Ia menyarankan sebaiknya putusan itu berlaku sejak sebuah undang-undang diundangkan. Hal ini harus ditegaskan dalam konstitusi, atau setidaknya dalam undang-undang yang mengatur tentang MK.

Aktual tapi Telanjang

Dengan rasa hormat kepada penulis buku ini, apa yang disimpulkan dan direkomendasikan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Pembicaraan mengenai tidak demokratisnya proses amendemen (dengan hasil yang ternyata cukup demokratis) merupakan menu sehari-hari, tidak saja mereka yang mengamati perubahan UUD 1945 dalam kurun waktu 1999-2002 melainkan pula, bisa jadi, masyarakat kebanyakan. Pemberitaan-pemberitaan media mengenai isu tersebut telah membanjiri ruang publik dalam kurun waktu itu.

Demikian pula dengan rekomendasi mengenai penguatan sistem bikameral Indonesia dan calon presiden independen. Dua isu ini bahkan masih terus mengemuka beberapa bulan terakhir seiring dengan usulan amendemen UUD 1945 dari DPD dan pembahasan RUU Pemilu.

Dengan mengambil tema amendemen UUD 1945, Denny telah menangguk keuntungan, tetapi sekaligus kerugian. Disebut keuntungan karena topik yang diambil sangat aktual dengan bahan tertulis dan narasumber yang melimpah. Bahkan, di tengah-tengah proses pembuatan disertasi ini, penulis ikut ambil bagian dalam gerakan civil society untuk mengadvokasikan sebuah konstitusi baru. Bisa dibilang penulis terlibat luar-dalam dengan topik yang dibahas. Namun, topik yang diambil sebenarnya sebuah tema yang ’setengah telanjang’ atau bahkan ’telanjang’. Topik ini diikuti dan diperdebatkan banyak pihak sehingga bisa dipastikan hampir tidak ada tema yang luput dari pembicaraan. Hingga titik ini bisa dimaafkan bila tidak ada ’hal baru’ yang ditawarkan sang penulis dalam buku ini.

Nilai utama buku ini sebenarnya memang tidak boleh diletakkan dalam kerangka kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan, melainkan pada temuan-temuan lain yang berkaitan dengan proses pembuatan konstitusi yang demokratis dan partisipatif. Diletakkan dalam kerangka itu, sepanjang atau sependek pengetahuan saya, baru Dennylah yang mengungkapkannya secara sistematis, dengan dukungan teori konstitusi yang kaya dan melimpah, untuk konteks reformasi konstitusi 1999-2002. Oleh karena itu, buku ini jadi wajib dibaca oleh mereka yang ingin mengerti lebih banyak tentang teori konstitusi. Dan bila suatu saat gelombang reformasi konstitusi melanda negeri ini lagi –yang sebenarnya diimpikan sang penulis—buku ini dapat menjadi referensi wajib agar konstitusi yang dihasilkan benar-benar menjadi konstitusi rakyat.***

Karawaci, 7 November 2007

Menanti Putusan MK

2009-03-17T16:45:00.000-07:00

Published by Koran Jakarta, 23 June 2008

Oleh Refly Harun

Analis Konstitusi dan Pemilu

“Laws should not be changed without good reason”

(Montesquieu, 1748)

Sidang pamungkas pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang diajukan DPD telah digelar 10 Juni lalu. Publik saat ini menunggu putusan apa yang kiranya akan dijatuhkan MK terhadap keberatan DPD mengenai tidak dicantumkannya syarat berdomisili di provinsi yang diwakili dan syarat nonparpol bagi calon anggota DPD. Bila MK menerima permohonan, jelas kiranya tidak boleh ada anggota parpol yang bertanding di arena pemilihan DPD. Arena parpol telah disediakan cukup luas, berupa 560 kursi DPR dan belasan ribu kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang tersebar di seantero jagad Nusantara. Juga tidak boleh ada calon anggota DPD yang tidak berdomisili di provinsi yang diwakilinya.

Akibat lebih jauh, terjadi kekosongan hukum yang harus segera ditambal, entah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau revisi terbatas UU Pemilu. Hal ini membutuhkan komitmen politik Presiden dan DPR agar tidak terjadi kekosongan hukum (legal vacuum). Sebab, UU Pemilu memang tidak memuat norma syarat domisili dan nonparpol tersebut. Yang digugat DPD adalah sesuatu yang tidak dicantumkan, bukan sesuatu yang tercantum dalam undang-undang. Yang digugat adalah penghilangan norma konstitusi di dalam UU Pemilu.

Bila sebaliknya, permohonan dikabulkan, pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) memiliki landasan konstitusional (constitutional ground) terhadap pilihan tidak mencantum syarat domisi di provinsi dan bukan anggota parpol. Sebagai the sole interpreter of the constitution, MK dengan sendirinya memberi tafsir bahwa penghilangan norma yang disoalkan DPD bukan perbuatan menentang konstitusi.

Ke mana arah putusan MK? Jawabannya sangat bergantung pada politik hukum hakim konstitusi. Bagi Moch. Mahfud MD, yang menggantikan Roestandi sebagai hakim konstitusi, perkara ini bisa menjadi ujian pertama independensinya. Mahfud, sebagaimana diketahui umum, adalah hakim konstitusi yang berasal dari saku DPR, dan tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB ketika terpilih sebagai hakim konstitusi, Maret lalu. Profesionalitas Mahfud tak perlu diragukan, tetapi independensi masih perlu diuji.

Penghilangan syarat domisili dan nonparpol ditengarai karena adanya keinginan sejumlah anggota DPR yang ingin terus bercokol di Senayan dengan cara ’lompat pagar tetangga’. Beberapa parpol telah membatasi berapa kali kadernya bisa duduk di DPR. Mereka yang terkena limitasi ini, yang kebetulan bercokol di Pansus RUU Pemilu, telah mengupayakan agar syarat domisi di provinsi dan nonparpol dijebol. Dengan demikian, mereka, yang notabene berdomisili di DKI, bisa bertanding mewakili provinsi tertentu dengan dukungan parpol masing-masing. Peluang menang jelas akan lebih besar ketimbang calon-calon yang hanya ditopang jaringan personal. Ini tentunya semacam kompetisi yang tidak adil (unfair competition), unequality before the law.

Sebelum 27 Juni

Putusan MK, apa pun hasilnya nanti, harus segera dibacakan sebelum 27 Juni. Kenapa harus tanggal tersebut? Jawabannya karena pada tanggal itulah dimulainya tahapan pendaftaran calon perseorangan anggota DPD seperti terlampir dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008. Ada dua kepastian bila MK mampu memutuskan soal DPD lebih cepat lagi.

Kepastian pertama, bagi anggota parpol yang berniat bertanding di ’parlemen sebelah’, mereka akan memperoleh kepastian apakah bisa mendaftar ke KPU atau tidak. Hal ini terkait dengan adanya syarat jumlah dukungan melalui pengumpulan KTP. Tentu sangat tidak adil bagi mereka bila boleh mendaftar dengan dukungan KTP tersebut, tetapi di tengah jalan, ketika KPU melakukan verifikasi, dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran MK mengabulkan permohonan. Kita tahu, mengumpulkan KTP bukan perkara mudah. UU Pemilu tidak hanya mengatur soal jumlahnya, melainkan juga persebaran. Bukan rahasia lagi, satu KTP berikut tanda tangan atau cap jempol berarti sejumlah uang.

Kepastian juga berlaku bagi calon yang bukan berasal dari parpol. Bila permohonan dikabulkan, tentu akan terasa lebih mantap untuk terus bertanding karena tidak akan berhadapan dengan calon yang membawa mesin parpol. Sebaliknya, bila permohonan ditolak, bisa jadi harus berpikir dan menghitung ulang untuk bertanding sebagai calon anggota DPD lagi karena kompetitor tidak lagi membawa perahu-perahu kecil, tetapi sudah kapal-kapal besar. Tidak heran bila saat ini beberapa anggota DPD kabarnya telah melirik kursi DPR, yang relatif lebih mudah digapai dan punya kewenangan yang lebih jelas ketimbang DPD.

Kepastian kedua, bagi penyelenggara pemilu atau KPU, putusan yang cepat akan membuat mereka bisa mengambil sikap atas tahapan pemilu. Mereka tidak perlu terombang-ambing dengan boleh-tidaknya anggota parpol mendaftar sebagai calon anggota DPD. Secara teoretis, berdasarkan UU Pemilu yang berlaku, KPU bisa saja menerima para anggota parpol yang mendaftar karena putusan MK tidak berlaku surut. Selagi belum ada putusan MK maka sebuah undang-undang tetap dinyatakan berlaku. Namun, akan lebih baik kiranya bila KPU, yang kerjanya sudah segudang, tidak lagi dibiarkan meraba-raba arah putusan MK.

Sidang pamungkas telah digelar, publik kini menanti putusan. Tinggal MK sendiri yang bersikap: bersetuju dengan DPD dengan mengabulkan putusan atau, atau membiarkan ekspansi parpol merangsek ke mana-mana, termasuk ke ’parlemen tetangga’.

Sebagai penutup tulisan ini, penting disimak lagi kata-kata Monstesquieu, ”laws should not be changed without good reason”. Good reason itulah yang tidak tampak ketika DPR menghilangkan dua syarat paling fundamental bagi DPD untuk hari ini: syarat domisili di provinsi dan bukan anggota partai politik. Kecuali reason dari segelintir anggota DPR yang telah merasakan nikmatnya bercokol di Senayan, dan tidak ingin kenikmatan itu terenggut.***

Jakarta, 19 Juni 2008

Langit Mendung Pemberantasan Korupsi

2009-03-17T16:32:00.000-07:00

Published by Lampung Post, March 2008

Oleh Refly Harun

Analis dan Pengamat Hukum

“Kayaknya, sebaiknya seleksi dan penetapan anggota komisi-komisi negara diserahkan kepada MK. Rasanya akan lebih menjamin rasa keadilan dan meminimalkan kepentingan politik.” Sebuah pesan singkat meluncur ke telepon selular saya Sabtu (8/12). Yang mengirim adalah Ridaya Laode, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), sebuah lembaga penggiat antikorupsi. Ridaya dan mungkin juga banyak yang lainnya kecewa dengan hasil-hasil rekrutmen komisi-komisi negara baru-baru ini. Betapa tidak, meski sudah menggelontorkan banyak biaya, melalui sebuah panitia seleksi yang katanya independen, melibatkan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai institusi penentu akhir, toh yang terpilih bukanlah sosok yang diterima di ruang imajinasi publik. Ada mismatch antara keinginan publik dan sosok-sosok yang akhirnya terpilih.

Untuk seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU), jagoan-jagoan pemilu yang sudah terkenal di publik, seperti Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay, sudah terkapar di babak-babak awal seleksi. Akhirnya, tujuh yang terpilih adalah sosok-sosok yang belum terlalu dikenal publik. Saking tidak terkenalnya, seperti pernah disampaikan pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Denny Idrayana, dalam suatu diskusi di Jakarta November lalu, ada sosok terpilih yang namanya bahkan tidak ditemukan dengan cara mencarinya di search google.

Terkenal dan kapasitas tentu tidak mesti sebangun. Banyak orang yang terkenal, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk pekerjaan tertentu. Namun, nama sangat terkait dengan track record. Untuk menjadi petinggi di komisi independen yang mahapenting seperti KPU, track record menjadi penting. Karena dengan track record itulah seseorang kemudian bisa diukur kapasitasnya dalam bidang tertentu. Dan biasanya, makin jelas track record seseorang dalam bidang tertentu makin orang tersebut dikenal untuk bidang tersebut. Singkatnya, anggota KPU haruslah orang-orang yang jelas dan hebat track record-nya di pemilu. Sayang, tujuh namanya yang terpilih belum memenuhi kriteria tersebut, meski harus diakui beberapa di antara mereka memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.

Institusi Bermasalah

Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), isunya bukan tidak terpilihnya ‘sang jagoan’, melainkan masuknya orang-orang dari institusi bermasalah. Raison d’etre muncullah lembaga KPK adalah karena kegagalan kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Para penggiat antikorupsi lantas merasa aneh ketika panitia seleksi kemudian meloloskan jaksa atau polisi untuk lembaga ini. Logikanya sederhana, bagaimana mungkin lembaga yang muncul sebagai antitesis kejaksaan dan kepolisian ini diisi sosok-sosok jaksa dan polisi. Bahkan sang jaksa akhirnya terpilih sebagai sang ketua.

Terplihnya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK seperti kembali memunculkan perumpaan ”lantai kotor dibersihkan dengan sapu kotor” atau ”piring kotor dicuci dengan air kotor” pula. Pada titik ini, bisa dipahami kegelisahan rekan Ridaya yang menginginkan agar rekrutmen pejabat komisi itu tidak dilakukan lembaga politik (DPR), tetapi oleh lembaga hukum (MK).

Saya hanya menjawab singkat terhadap pesan singkat rekan Ridaya itu. ”Kalau diserahkan ke MK, bukan lembaga pengadilan namanya.” Pengadilan sejatinya memang tidak ikut-ikutan dalam proses pengisian pejabat-pejabat publik, termasuk pimpinan komisi-komisi independen. Lucu dan aneh bila lembaga pengadilan yang memutuskan pemilihan terhadap pejabat-pejabat publik, yang biasanya diangkat karena proses politik.

Namun, kelucuan dan keanehan tersebut sebenarnya telah terjadi ketika undang-undang menentukan bahwa DPR-lah yang melakukan pemilihan terhadap beberapa pejabat publik. Celakanya, dalam era reformasi saat ini, makin banyak saja pejabat publik ditentukan oleh DPR. Mulai dari KPU hingga KPK, mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bahkan, hakim-hakim agung pun dipilih oleh DPR dari calon-calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY).

Lalu, apanya yang salah? DPR sejatinya adalah lembaga pembentuk dan pengawas pelaksanaan undang-undang. Pelaksana undang-undang adalah eksekutif (presiden). Bila ada undang-undang tentang pemberantasaan korupsi, tentu presiden yang harus menjalankannya, sementara DPR akan mengawasi pelaksanaannya. Bagaimana mungkin agenda pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan baik oleh presiden jika pimpinan lembaga tersebut dipilih oleh DPR. Padahal, pemberantasan korupsi adalah jualan utama Susilo Bambang Yudhoyono ketika kampanye pemilihan presiden. Untuk hal tersebut, bahkan SBY menjanjikan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi.

Bila terjadi kegagalan pemberantasan korupsi, presiden akan dengan mudah menyatakan tidak bertanggung jawab. Sebab, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden tidak memilih para pimpinan KPK. Tugas presiden hanya sebantas menentukan penitia seleksi. Peran yang paling dominan dalam pemilihan pimpinan KPK terletak di panitia seleksi bentukan presiden dan DPR. Presiden dalam hal ini hanya menjadi tukang post antara panitia seleksi dan DPR.

Bila terjadi kegagalan pemberantasan korupsi, publik akan mudah menuding DPR. Tetapi, DPR yang mana? Bukankah lembaga DPR berisi wakil dari banyak partai dengan seribu kepentingan. Di masa depan, pemilihan pimpinan komisi independen semacam KPK harus diserahkan pada presiden (dengan atau tanpa panitia seleksi). Tugas DPR hanyalah memberikan persetujuan terhadap calon-calon yang diajukan, bukan memilihnya. Cara pemilihan panglima TNI saya nilai paling benar, yaitu presiden mengajukan satu nama dan DPR memberikan persetujuan atau tidak persetujuan (sekali lagi bukan memilih).

Kewenangan DPR untuk memilih pimpinan KPK makin tidak absah bila menyimak hasil survei terakhir Transparansi Internasional Indonesia (TII). TII kembali menempatkan kepolisian, pengadilan, parlemen, dan partai politik sebagai pesohor-pesohor sarang koruptor di negeri ini. Maka paradoks pemberantasan korupsi kembali muncul: pimpinan lembaga pemberantasan korupsi dipilih oleh institusi paling korup. Dan institusi tersebut memilih Ketua KPK dari institusi yang juga dinilai bermasalah.

Langit Masih Mendung

Nasi sudah menjadi bubur. Pertanyaan yang paling menggoda adalah, bagaimana nasib KPK di bawah nakhoda sang jaksa? Saya pribadi, terus terang, sangat pesimistis KPK terhindar dari politisasi pemberantasan korupsi. Aroma politisasi tersebut sebenarnya sudah terasa pada KPK periode pertama, yang kebetulan dipimpin oleh seorang mantan polisi.

Survei membuktikan bahwa kepolisian dan lembaga hukum lainnya adalah institusi paling korup di negeri ini. Tetapi, apa yang dilakukan KPK periode lalu. Mereka juga bekerja dengan paradoks. Meski yang terkorup adalah kepolisian, tak satu pun kasus yang melibatkan polisi yang ditangani KPK. KPK periode lalu terlalu sibuk mengejar penguasa-penguasa lokal yang mulai melemah beking politiknya, atau tidak lagi punya beking di tingkat pusat, mulai dari Abdullah Puteh di Tanah Rencong, Aceh, hingga Syaukani dari daerah kaya minyak, Kutai Kertanegara.

Para penggiat korupsi biasanya selalu mengambil Hongkong sebagai success story bagi lembaga semacam KPK. Menyadari bahwa maraknya korupsi di Hongkong karena tidak jalannya kepolisian dan kejaksaan, komisi di Hongkong melakukan strategi jitu untuk membersihkan kepolisian dan kejaksaan terlebih dulu. Teorinya sederhana, bila polisi dan jaksa bersih bisa diharapkan agenda pemberantasan korupsi bisa digerakkan dari dua lembaga ini. Jika sebaliknya, sebaliknya pulalah yang terjadi.

Di Indonesia, KPK adalah lembaga yang temporer. Bila kejaksaan dan kepolisian sudah berjalan baik, tentu tidak diperlukan lagi KPK. Masalahnya, bernyalikah KPK baru di bawah Antasari Azhar untuk membersihkan sapu-sapu kotor yang berada di kepolisian dan kejaksaan? Saya meragukannya. Tampaknya langit (masih) mendung bagi pemberantasan korupsi. (Mudah-mudahan saya dan banyak kalangan yang mulai pesimistis keliru). ***

Jakarta, 9 Maret 2008

Institusionalisasi Debat Capres

2009-03-17T16:30:00.000-07:00

Published by Media Indonesia, 2007

By Refly Harun

Pengamat Konstitusi dan Pemilu

Sebelum pemilihan pendahuluan (primary) digelar pada Januari lalu, popularitas Barack Obama masih di bawah Hillary Clinton. Seiring dengan kampanye dari satu tempat ke tempat lain, dari satu debat ke debat yang lain, popularitas mantan ”anak Menteng” itu melesat deras. Alhasil, pada Juni 2008, Hillary menyatakan mundur dari nominasi dan Obama pun memenangkan tiket persaingan ke Gedung Putih melalui Partai Demokrat pada pemilu November nanti.

Kemenangan Obama tak pelak karena kampanye yang dilakukan dan kemampuan debat sang calon. Dari segi strategi kampanye, Obama seakan terus-menerus membiarkan dirinya menjadi sasaran kritik kubu Hillary. Perputaran isu kampanye hanya di sekitar pribadi Obama, mulai dari rasnya yang hitam, pengalaman politiknya yang hijau, dan masih banyak lagi. Obama seolah menikmati serangan kubu Hillary dan menggunakannya sebagai senjata untuk memukul balik. Hal ini persis seperti yang dilakukan Bill Clinton ketika menghadapi serangan-serangan pribadi George Bush (senior) dalam debat capres untuk Pemilu 1992.

Melalui debat antara dirinya dan Hillary di berbagai tempat, Obama menunjukkan kematangan dirinya sebagai calon presiden. Malah Hillary yang terlihat lebih emosional ketimbang Obama. Tak salah bila dedengkot talkshow macam Oprah Winfrey sangat memuji Obama. ”Saya mendukung Obama bukan karena dia berkulit hitam, tetapi karena dia brilian,” kata Winfrey di jaringan TV kabel CNN.

Kampanye dan debat capres telah menggugah rasionalitas masyarakat AS. Ada waktu yang cukup bagi rakyat AS untuk menilai kemampuan sang calon. Kendati pemilu baru akan digelar pada bulan November nanti, kampanye untuk nominasi sudah dilakukan sejak Januari. Waktu itu cukup untuk menilai kemampuan dan kelayakan sang calon agar tidak terjebak pada ungkapan klasik “membeli kucing dalam karung”. Terlebih track record sang calon pun tersaji lengkap dan sering dibeberkan media. Di AS tidak haram melakukan negative campaign sepanjang sumbernya jelas. Beberapa calon presiden pernah jatuh karena negative campaign ini, misalnya karena skandal cintanya dibeberkan ke publik oleh lawan politik.

RUU Pilpres

Sayangnya, debat capres tidak menjadi menu utama dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) yang sedang dibahas DPR. Debat publik/debat terbuka antarcalon atau pasangan calon hanya menjadi salah satu dari delapan metode kampanye. “Kampanye pilpres dapat dilaksanakan melalui (antara lain) debat publik/debat terbuka antarcalon atau pasangan calon,” begitu sebagian bunyi Pasal 54 RUU Pilpres.

Dengan konstruksi pasal yang demikian, dilaksanakan atau tidaknya debat capres sangat bergantung pada sang calon sendiri. Tidak ada kewajiban bagi calon untuk datang pada debat capres yang digelar. Celakanya, dalam alam pikiran capres saat ini, tidak semuanya menganggap debat publik penting. Bahkan, ada parpol atau capres yang belum-belum sudah menolak adanya debat capres.

Konstruksi pasal tersebut karenanya harus diubah. Debat capres harus dimasukkan sebagai kewajiban dari sang calon untuk menghadirinya dan tugas bagi penyelenggara pemilu untuk menggelarnya. Capres yang tidak datang dalam debat capres tanpa alasan yang sah harus diberi hukuman administratif berupa larangan melakukan kampanye untuk beberapa hari, atau sanksi-sanksi lain yang rasional dan berefek jera.

Ada empat alasan mengapa debat capres perlu dilakukan. Pertama, debat capres sebagai sarana balancing of power. Rakyat tidak boleh dibiarkan memilih capres hanya karena kandidat tersebut berlimpah sumber daya finansial, melainkan karena memang kandidat tersebut pantas dipilih. Tanpa institusionalisasi debat capres yang dibiayai negara maka hanya kandidat tertentu yang mampu membeli media, baik cetak maupun elektronik, untuk mengampanyekan dirinya. Kandidat lain, yang bisa jadi paling potensial, harus gigit jari karena sokongan dana kampanye mereka terbatas.

Kedua, debat capres sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Selama musim kampanye pada pemilu-pemilu yang lalu, masyarakat hanya disuguhi tontotan-tontonan yang tidak mendidik, seperti gelaran panggung-panggung hiburan. Penyampaian materi kampanye berupa visi, misi, dan program pasangan calon hanya disampaikan sekilas. Dengan debat capres, diharapkan tontotan-tontotan yang tidak mendidik tersebut bisa dikurangi. Kampanye bergeser ke ruang kaca televisi yang bisa ditonton puluhan juta rakyat.

Ketiga, debat capres sebagai sarana mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Musim kampanye yang panjang yang mulai dikenalkan untuk Pemilu 2009 sering memunculkan instabilitas kamtibmas yang terus-menerus. Institusionalisasi debat capres diharapkan mengurangi frekuensi kampanye luar ruang dan menggesernya ke kampanye di televisi, salah satunya melalui debat capres, yang pada gilirannya akan menolong kondisi kamtibmas.

Keempat, debat capres sebagai sarana efektivitas dan efisiensi kampanye dan dana kampanye. Kampanye luar ruang bisa jadi akan menggerogoti dana kampanye sang calon, sementara efektivitasnya masih diragukan. Namun, terus-menerus berkampanye di media elektronik dengan durasi yang panjang tidak mudah dilakukan karena akan sangat mahal. Debat capres akan menambal kelemahan ini karena siaran debat bisa jadi disiarkan dengan waktu yang jauh lebih lama ketimbang siaran iklan. Keempat hal tersebut bisa dibundel dalam satu tema, yaitu meningkatkan kualitas pilpres.

Terkait institusionalisasi debat capres, UU Pilpres harus mengatur setidaknya lima hal, yaitu penyelenggara debat, biaya, frekuensi, kewajiban kandidat untuk menghadiri, dan sanksi.

Terkait dengan penyelenggara, tidak hanya KPU, KPU provinsi pun sebaiknya diberikan tugas menyelenggarakan debat. Hal ini terkait dengan frekuensi. Debat seyogianya tidak hanya berlangsung di pusat, tetapi juga di ibukota provinsi. Idealnya, bila mungkin, debat dilakukan sebanyak 33 kali di 33 ibukota provinsi.

Capres wajib hadir dalam debat yang dilaksanakan penyelenggara pemilu dan tidak boleh diwakilkan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah harus berbuah sanksi, misalnya kandidat tersebut dilarang kampanye di tempat di mana debat diselenggarakan. Bisa juga dipikirkan sanksi-sanksi lain yang membuat institusionalisasi debat jadi bergigi.

Terakhir, penyelenggaraan debat capres harus dibebankan kepada negara, bukan kandidat. Dalam hal ini negara bertanggung jawab terhadap tempat (venue) debat dan siaran televisi debat. UU Pilpres dapat mengatur bahwa debat tersebut wajib disiarkan TVRI dan RRI sebagai televisi dan radio publik. TV dan radio swasta tetap diperbolehkan menyiarkan debat tersebut, tetapi negara tidak berkewajiban untuk membayar jam siar.

Memang terlalu jauh membandingkan budaya AS dan apa yang terjadi di sini. Namun, soal rasionalitas masyarakat, di mana pun rasanya sama. Rakyat mendambakan pemimpin yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas untuk membangkitkan bangsa ini dari segala keterpurukan. Rakyat tidak ingin dan tidak seharusnya membeli kucing dalam karung. Debat yang diinstitusionalisasi adalah sarana yang layak dipikirkan untuk tujuan tersebut. ***

KETERANGAN PENULIS

N a m a : Refly Harun, S.H., M.H., LL.M

Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 26 Januari 1970

Pendidikan : - SH dari Universitas Gadjah Mada (1995);

- MH dari Universitas Indonesia (2002);

- LL.M dari University of Notre Dame, AS (2007).

Pekerjaan : - Independent Legal Consultant and Trainer

- Legal Adviser untuk KPU (kontrak dengan Partnership

for Governance Reform (sekarang);

- Staf Ahli DPD (sekarang);

- Staf Ahli MK (2003-2007).

Pilkada Zonder Independen, Inkonstitusional

2009-03-17T16:24:00.000-07:00

Published by Media Indonesia, September 2007

Refly Harun

Analis Hukum Konstitusi; Alumnus University of Notre Dame, AS

Harapan berbagai pihak untuk segera melihat munculnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai berkah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agaknya kandas sudah. DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk menindaklanjuti putusan MK dalam bentuk revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Dari tiga opsi yang berkembang selama ini, revisi UU Pemda, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR dan pemerintah telah sepakat untuk memilih opsi pertama. Revisi tersebut diperkirakan selesai pada awal tahun depan. Artinya, pilkada di sejumlah daerah pasca-putusan MK pada tahun ini tidak akan mengakomodasi calon perseorangan lantaran belum tersedia landasan hukum mengenai syarat pengajuan calon.

Fakta ini mengguratkan sebuah pertanyaan: bagaimana mungkin sebuah ketentuan yang sudah dinyatakan inkonstitusional masih memiliki napas paling tidak hingga akhir tahun ini (dengan asumsi revisi UU Pemda selesai awal tahun depan). Tulisan ini berpendapat, kendati belum ada revisi UU Pemda, tidak mengakomodasi calon perseorangan merupakan pelanggaran hukum dan konstitusi.

Berlaku Sejak Dibacakan

Dalam putusan yang dibacakan pada 23 Juli lalu, MK menyatakan bahwa pilkada yang hanya membuka pintu bagi calon dari partai politik (parpol) bertentangan dengan konstitusi. Hal ini lantaran pintu calon perseorangan telah dibuka di Aceh. Bila pintu tersebut ditutup bagi daerah lain, hal itu melanggar prinsip kesamaan (equality) yang dijamin UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28d ayat (3) mengakui hak asasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam putusan MK, ada pertimbangan yang mengimbau kepada pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) serta KPU untuk segera mengatur syarat pengajuan calon perseorangan agar tidak terjadi kekosongan hukum (legal vacum). Imbauan itu bisa dipahami karena MK memang tidak mungkin membuat norma baru dalam suatu pengujian undang-undang. Sebagai negative legislator –meminjam Hans Kelsen—tugas MK adalah membatalkan undang-undang, sementara tugas membuat undang-undang (postitive legislator) adalah tugas DPR dan pemerintah. Namun, harus dicatat, kevakuman bukan pada wilayah pengakuan boleh-tidaknya calon perseorangan, melainkan hanya pada syarat pengajuan calon.

Itulah sebabnya MK kemudian mengimbau agar aturan mengenai syarat dukungan itu segera dibuat. Dengan catatan, syarat tersebut tidak boleh terlalu ringan yang akan berimbas pada kualitas pilkada, namun tidak boleh juga disamakan dengan persyaratan pengajuan dari parpol. Sebab, perolehan suara parpol diperoleh dari proses pemilu yang dibiayai anggaran negara, sementara calon perseorangan harus membiayai sendiri syarat dukungan tersebut. MK merujuk syarat 3 persen yang dipraktekkan dalam pilkada Aceh sebagai sesuatu yang rasional dan adil. Bila ada yang mengusulkan syarat dukungan 15% persen bagi calon perseorangan, sudah pasti mereka tidak membaca pertimbangan putusan MK. Seandainya pasal ini lolos di DPR nantinya, terbuka kemungkinan untuk diuji lagi oleh MK.

Persoalan terjadi ketika postitive lagislator tidak segera bertindak cepat untuk menutup lubang kevakuman hukum tersebut. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diberi bobot konstitusional oleh MK untuk mengeluarkan peraturan mengenai syarat calon perseorangan terlihat tidak berani melangkah jauh. Bahkan, KPU telah mengeluarkan surat edaran kepada KPUD-KPUD di seluruh Indonesia untuk tidak menerima calon perseorangan bila belum ada ketentuan mengenai persyaratan baik yang termuat dalam undang-undang maupun perppu. Saya berpendapat, bila pembentuk undang-undang ’membajak’ atau mengerem laju putusan MK tersebut dengan politik ulur waktu (buying time) pembuatan revisi UU Pemda, harus ada keberanian dari KPUD di berbagai daerah untuk menerima calon perseorangan. Tanpa dasar hukum syarat pengajuan calon perseorangan, KPUD di berbagai daerah yang segera melakukan pilkada tetap dapat menerima calon perseorangan. Argumentasinya sebagai berikut.

Ada dua sifat dari putusan MK dalam hal pengujian undang-undang. Pertama, putusan MK berlaku untuk umum (erga omnes). Sekalipun yang mengajukan hanya seorang warga negara biasa, putusan tersebut mengikat semua warga dan lembaga negara, termasuk pemerintah dan DPR. Kedua, putusan berlaku sejak dibacakan. Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Merujuk Pasal 47 jelas kiranya bahwa dibolehkannya calon perseorangan sudah menjadi fakta hukum sejak putusan MK dibacakan pada 23 Juli lalu. Maju melalui pintu calon perseorangan telah dikonstruksikan MK sebagai hak konstitusional warga negara. Secara teoretis, hak tersebut tidak boleh dikalahkan hanya karena tidak tersedianya aturan-aturan teknis mengenai syarat pengajuan calon. Bila pembentuk undang-undang lamban membuat aturan teknis, hal ini tidak boleh menghalangi penggunaan hak bagi warga negara yang ingin maju sebagai calon perseorangan. KPUD harus berani menerima calon tersebut tanpa adanya syarat dukungan. Akan merupakan sebuah pelanggaran hukum dan konstitusi seandainya KPUD di berbagai daerah menolak calon perseorangan. Pasca-putusan MK, UU Pemda harus dibaca berbeda. Tidak menerima calon perseorangan sama artinya tidak melaksanakan UU Nomor 32/2004.

Tentu ada yang berargumen bahwa sangat tidak adil bila calon perseorangan diterima tanpa syarat dukungan, sementara calon dari parpol harus didukung 15 persen suara dalam pemilu. Ketidakadilan tersebut terjadi, sekali lagi, bukan karena kesalahan sang calon, melainkan karena kelambanan –baca: ketidakinginan—pemerintah dan DPR untuk segera menutup lubang kevakuman hukum. Kelalaian pembentuk undang-undang tidak boleh menyebabkan warga negara kehilangan hak konstitusionalnya untuk maju melalui mekanisme calon perseorangan sebagai berkah dari putusan MK.

Oleh karena itu, untuk menghindari chaos yang mungkin terjadi di daerah-daerah yang segera menggelar pilkada, presiden sebaiknya segera mengeluarkan perppu yang mengatur mengenai syarat calon perseorangan. Perppu ini harus dipahami sebagai tindakan darurat untuk mengisi kekosongan hukum pasca-putusan MK mengingat beberapa daerah akan melaksanakan pilkada dalam waktu dekat. Apalagi, di beberapa daerah tersebut sudah ada beberapa calon perseorangan yang memaksa untuk mendaftarkan diri. Bukan tidak mungkin, akan muncul ketidakpuasan yang berujung pada social disorder bila KPUD menolak pencalonan tersebut.

DPR, di lain pihak, tetap dengan rencana semula untuk menarik pasal-pasal pilkada dalam UU Pemda menjadi undang-undang tersendiri. Saat ini, berdasarkan informasi yang ada, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tengah menyiapkan tiga rancanangan undang-undang yang berasal dari UU Pemda, yaitu RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemlihan Kepala Daerah, dan RUU Pemerintahan Desa.

Dengan demikian, DPR tidak perlu bekerja dua kali, pertama mervisi UU Pemda lalu kemudian membuat undang-undang pilkada tersendiri. Langkah ini jauh lebih elegan dan bermartabat ketimbang menghambat harapan yang telah membuncah pasca-putusan MK akan hadirnya calon perseorangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.***

Jakarta, 17 Agustus 2007

Siapa Perlu Komisi Kebenaran?

2009-03-17T16:23:00.001-07:00

Published by Koran Tempo, 12 December 2006

Refly Harun

· Mahasiswa Program Human Rights University of Notre Dame

Dari tanah dingin Notre Dame, AS, yang mulai diselimuti salju, saya mengikuti secara agak real time putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Seorang teman berbaik hati "melaporkan" proses persidangan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB atau 22.00 waktu Notre Dame itu. Hal ini lantaran Profesor Douglas Cassel, Direktur Center for Civil and Human Rights University of Notre Dame, pernah menjadi ahli dalam persidangan kasus tersebut. Ia sungguh ingin tahu secepatnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusannya cukup mengejutkan. Mahkamah Konstitusi membatalkan bukan hanya tiga pasal seperti yang diminta, melainkan keseluruhan undang-undang. Hal ini persis seperti yang terjadi pada UU Ketenagalistrikan yang diputuskan juga pada Desember dua tahun silam. Alasan Mahkamah Konstitusi memberikan "bonus", hakikat pengujian undang-undang adalah erga omnes (mengikat semua), tidak sekadar menyangkut kepentingan mereka yang meminta pengujian.

Apa komentar Profesor Cassel mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? "Great news on the result," katanya. Saya mencoba berargumentasi, "Bukankah itu artinya tidak akan ada komisi kebenaran di Indonesia?" "Good point. But frankly, from what I saw of this law, Indonesia is better off with no truth commission than with this one." Diilhami pernyataan Profesor Cassel tersebut, tulisan ini mencoba mengajukan dua persoalan. Pertama, siapa yang sesungguhnya membutuhkan komisi kebenaran. Kedua, apakah Indonesia membutuhkan komisi semacam ini.

Tidak bisa dimungkiri, hiruk-pikuk mengenai komisi kebenaran sedikit-banyak diilhami pengalaman negara lain, terutama Afrika Selatan. Terlepas dari beberapa kelemahan yang ada, komisi kebenaran di Afrika Selatan dinilai berhasil memutus rantai politik apartheid dan membawa negara itu ke dalam kehidupan yang lebih demokratis dan egaliter. Setiap negara yang mengalami fase transisional dari rezim otoriter ke era demokratis lantas berupaya meniru "jalan Afrika Selatan" dengan membentuk komisi kebenaran. Komisi semacam ini pun kemudian bertebaran di mana-mana, dari Argentina ke Cile, dari Cile ke Sierra Leone, dari Sierra Leone ke Timor Leste, dan seterusnya. Terlebih, seperti dikatakan Lyons (2004), ada kecenderungan negara kaya atau lembaga donor internasional mau menggelontorkan isi koceknya bila sebuah negara memilih membentuk komisi kebenaran.

Diprovokasi oleh sejumlah LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia, demam komisi kebenaran juga melanda Indonesia. Namun, pemerintah sendiri terkesan ogah. Seperti disinyalir Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsam), militer paling berkeberatan terhadap terbentuknya lembaga ini. Hal ini dapat dimaklumi karena lembaga ini bisa jadi akan menjadi media yang "mempermalukan" tentara yang diduga banyak terlibat pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu.

Alhasil, dua pemilu berlalu, masa transisi dianggap sudah lewat, komisi kebenaran belum juga terbentuk. Bahkan salah seorang anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan Indonesia tidak butuh lagi komisi kebenaran. Komisi ini, katanya, diperuntukkan pada masa transisi. Dalam hal ini, Indonesia tidak lagi berada pada masa transisi karena telah berhasil menyelenggarakan dua kali pemilu demokratis.

Kita bisa berdebat apakah Indonesia masih dalam fase transisi demokrasi atau tidak. Namun, satu hal yang jelas, dua kali pemilu demokratis menunjukkan bahwa Indonesia mampu melewati masa transisional tanpa kehadiran sebuah komisi kebenaran. Hal ini yang agaknya membedakan Indonesia dengan Afrika Selatan. Di negeri itu, sebuah komisi kebenaran seperti conditio sine qua non. Tanpa komisi kebenaran, tanpa pengakuan kesalahan, tanpa reparasi bagi korban, demokrasi tidak akan berjalan. Terlalu banyak korban apartheid di tanah hitam itu, demikian pula para pelakunya. Antara korban (si hitam) dan pelaku (si putih) perlu dipersatukan lagi (reconcile) untuk menjadikan Afrika Selatan maju dan demokratis.

Kondisi di Indonesia sangat berbeda. Korban dan pelaku bukan tidak banyak, tapi mereka seperti bisa "diabaikan" dalam proses demokrasi. Korupsi, kemiskinan, dan pengangguran dalam derajat tertentu dinilai lebih bisa membunuh proses demokrasi ketimbang terbengkalainya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena itu, dalam konteks Indonesia, siapa sesungguhnya yang butuh komisi kebenaran, jawabannya jelas: korban. Pemerintah tidak butuh, apalagi tentara. Rakyat kebanyakan di luar korban juga tidak membutuhkannya, kecuali karena alasan kemanusiaan bahwa mereka bersimpati terhadap korban. Indonesia secara umum, bisa jadi, juga tidak membutuhkan komisi ini.

Karena itu, bila kemudian diputuskan untuk membentuk sebuah komisi kebenaran, sudah seharusnya hal itu lebih didedikasikan kepada korban. Komisi kebenaran made in Indonesia harus bisa menjadi sarana pemulihan bagi para korban. Ia harus bisa menjadi media untuk menuntut hak yang telah dirampas ketika pelanggaran HAM berat terjadi. Tapi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mengarah ke sana. Alih-alih menjadi sarana bagi korban dalam memperjuangkan keadilan, undang-undang ini malah membatasi hak korban untuk mendapatkan pemulihan di satu sisi, dan di sisi lain justru menawarkan iming-iming amnesti bagi pelaku kejahatan HAM berat, yang sangat ditentang oleh komunitas internasional. Sangat beralasan bila kemudian ada pihak yang meminta pembatalan sejumlah pasal, yang kemudian dijawab Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan keseluruhan undang-undang. Pembatalan undang-undang ini segera menutup pintu bagi pembentukan komisi kebenaran. Energi pemerintah, DPR, demikian pula publik, tampaknya, tidak akan kuat lagi untuk mendorong pembentukan lembaga ini.

Lalu bagaimana dengan nasib para korban? Bagaimana dengan pelaku yang masih berselimut impunitas? Bagi para korban pelanggaran HAM, pemerintah sudah seharusnya menyediakan sebuah program pemulihan massal. Korban yang menderita sudah selayaknya disantuni. Keluarga yang ditinggalkan harus diperhatikan. Bila hal ini tidak dilakukan, bukan tidak mungkin satu demi satu korban atau keluarganya akan berbondong-bondong menuntut ganti rugi ke pengadilan. Bila pengadilan tidak mampu memberikan keadilan, jalan lain akan mereka tempuh. Chaos bukan tidak mungkin terjadi.

Bagi mereka yang masih berselimut impunitas, pengadilan HAM ad hoc harus dibentuk dan diperkuat. Sejauh ini, track record pengadilan HAM ad hoc yang ada terbilang buruk. Dalam pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur, contohnya, dari 18 terdakwa yang diadili, hanya Eurico Guterres yang dipenjara. Sisanya melenggang bebas menikmati impunitasnya. Bila hal ini tetap berjalan, jangan salahkan bila makin banyak pihak yang menuntut sebuah pengadilan internasional.

Mempertimbangkan Kembali Sistem Distrik

2009-03-17T16:19:00.000-07:00

Published by Koran Tempo, 23 November 2006

Refly Harun

· MAHASISWA UNIVERSITY OF NOTRE DAME, AMERIKA SERIKAT

Tulisan ini diilhami oleh pemilihan sela di Amerika Serikat, 7 November lalu. Meski bukan hal yang baru, pemilihan tersebut membawa impresi tersendiri. Betapa tidak, pagi dan siang hari dilakukan pemilihan, pada malam harinya beberapa kandidat sudah mengucapkan pidato kemenangan atau kekalahan. Seperti yang dilakukan Hillary Clinton, yang kembali menang dalam pemilihan anggota Senat untuk mewakili Negara Bagian New York untuk kedua kalinya. Secara keseluruhan, hasil pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (the House of Representative) sudah diketahui sehari setelah pemilihan dan untuk semua anggota Senat dua hari setelah pemilihan. Rakyat Amerika Serikat hanya butuh waktu dua hari untuk mengetahui konstelasi baru politik pascapemilihan sela 7 November.

Bandingkan dengan negara kita. Pada Pemilihan Umum 2004, pencoblosan dilakukan pada 5 April dan masyarakat baru mengetahui hasilnya sebulan kemudian. Itu pun masih ditambah dengan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, yang mencapai lebih dari 200 kasus dan memakan waktu sebulan lagi untuk penyelesaian seluruh sengketa. Tak hanya itu, waktu ekstra lainnya dibutuhkan untuk menetapkan jumlah kursi partai politik untuk semua daerah pemilihan, yang mencapai seribu lebih, berikut penetapan para calon yang akan mengisi kursi.

Mengapa rakyat Amerika yang berjumlah lebih dari 300 juta jiwa begitu cepat mengetahui hasil pemilu? Hal ini bukan semata-mata karena penggunaan alat penghitungan elektronik--yang ternyata di beberapa tempat rusak dan malah menghambat penghitungan suara--melainkan pada sistem pemilihan yang digunakan. Baik untuk pemilihan anggota DPR maupun Senat, Amerika menggunakan sistem distrik. Penghitungan suara cukup dilakukan di distrik masing-masing, tidak perlu diangkat hingga tingkat nasional, sehingga hasilnya bisa lebih cepat diketahui.

Karena itu, tulisan ini hendak mengusung kembali penerapan sistem distrik untuk pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2009, yang sesungguhnya pernah diusulkan dalam rancangan undang-undang inisiatif pemerintah untuk Pemilu 2004. Perdebatan mengenai sistem ini harus segera digelindingkan sebagai bahan penyusunan RUU Pemilu mengingat undang-undang pemilu yang baru seharusnya sudah disahkan agar tersedia cukup untuk persiapan Pemilu 2009.

Peta pro dan kontra

Bisa dibilang, saat ini tidak banyak pihak lagi yang mau mengusung sistem distrik. Bandul sistem pemilu bergerak antara sistem proporsional dengan daftar "setengah terbuka" dan sistem proporsional dengan daftar "terbuka penuh". Dikatakan "setengah terbuka"--yang sesungguhnya bukan istilah teknis dalam kajian mengenai sistem pemilu--karena penentuan wakil terpilih tidak sepenuhnya berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh calon.

Mayoritas partai dan para anggota DPR saat ini lebih memilih sistem pertama, sedangkan komponen society, seperti Pusat Reformasi Pemilu (Cetro), lebih cenderung mengadvokasi sistem kedua. Bagi penulis, untuk konteks Indonesia, sistem proporsional, baik "terbuka sepenuhnya" maupun "setengah terbuka", mengandung banyak kelemahan, baik dari sisi teknis maupun substansial. Secara teknis, sistem ini mengandung banyak kerumitan dalam hal penghitungan suara sehingga dibutuhkan waktu lama untuk sampai pada penetapan suara.

Lamanya penetapan suara telah memotivasi beberapa pihak untuk melakukan kecurangan di berbagai tingkat pemilihan. Bisa jadi satu-dua kursi yang diperoleh para anggota DPR/dewan perwakilan rakyat daerah pada pemilu lalu bukan merupakan hasil pemilu sesungguhnya. Sistem Pemilu 2004 juga telah memakan ongkos yang tidak kecil, terutama dalam hal pengadaan logistik pemilu, termasuk pengadaan penghitungan secara computerized, yang nyatanya mengundang banyak kontroversi.

Secara substansial, sistem pemilu lalu belum mengantarkan wakil rakyat yang credible, accountable, dan memiliki legitimasi. Pernyataan ini menunjuk pada beberapa hasil jajak pendapat yang kerap dimuat di media massa, yang rata-rata masih menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota DPR. Kelemahan ini bisa dibilang merupakan sesuatu yang melekat (inheren) dalam sistem proporsional. Kerap dikatakan bahwa sistem proporsional menghasilkan wakil rakyat yang tidak dekat dengan konstituennya karena rakyat tidak langsung memilih kandidat.

Kelemahan teknis dan substansial tersebut dapat diatasi bila sistem distrik yang diterapkan. Sistem ini akan memotong secara signifikan rantai penghitungan suara. Hasil akhir sudah akan diketahui di distrik pemilihan masing-masing, sehingga akan segera mengakhiri ketidakpastian politik. Sistem distrik juga akan memangkas secara signifikan ongkos pemilihan, sehingga negara tidak perlu "berdarah-darah" untuk menyediakan anggaran yang besar. Yang lebih penting dari semua itu, sistem distrik akan mengantarkan wakil rakyat yang mengenal dan dikenal konstituennya, sehingga akan menjawab problem akuntabilitas dan kredibilitas yang merupakan penyakit bawaan sistem proporsional.

Secara obyektif penting pula dicatat bahwa bukan berarti sistem distrik tidak memiliki kelemahan. Dari hasil kajian penerapan sistem distrik di belahan bumi lain, kerap dikatakan bahwa sistem ini melemahkan parpol, tidak cocok dalam sistem multipartai, mengantarkan wakil rakyat dengan dukungan minimal karena the winner takes all, tidak menguntungkan kandidat perempuan akibat dominannya budaya patriarki, dan sebagainya.

Untuk menutup tulisan ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada sebuah sistem pemilu yang sepenuhnya sempurna. Baik sistem proporsional maupun sistem distrik, termasuk gabungan keduanya (mixed system), pasti mengandung kelemahan. Kemanfaatan sebuah sistem sepenuhnya bergantung pada wilayah tempat sistem itu hendak diterapkan. Bisa jadi di sebuah wilayah lebih cocok diterapkan sistem proporsional, tapi di wilayah lainnya lebih sesuai sistem distrik.

Untuk konteks Indonesia, harus betul-betul dilakukan kajian empiris mengenai keuntungan diterapkannya sebuah sistem. Titik berat dari kajian itu haruslah diletakkan pada sistem mana yang lebih mengandung banyak kemanfaatan bagi rakyat. Bila kepentingan rakyat yang menjadi rujukan, saya yakin sepenuhnya sistem distrik layak dipertimbangkan untuk Pemilu 2009.

Profesionalitas Pemberantasan Korupsi

2009-03-17T16:17:00.000-07:00

Published by Koran Tempo, 09 September 2006

Refly Harun

· Mahasiswa Program Human Rights University of Notre Dame, Amerika Serikat

Dari kota kecil Notre Dame, Amerika Serikat, yang mulai mengembuskan hawa musim dingin pada September ini, saya bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya salah dalam putusan Mahkamah Konstitusi sehingga kritik bertubi-tubi datang ke lembaga itu. Ada yang sampai menulis bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamahnya mafia peradilan atau centengnya mafia peradilan, yang konon membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Jimly Asshiddiqie meradang.

Kritik itu terutama terkait dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, yaitu pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dua putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dinilai tidak favorable terhadap upaya pemberantasan korupsi. Wacana pun terbangun bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi perlu diawasi, hakim perlu dibatasi dalam melakukan penafsiran konstitusi, dan masih banyak lagi. Semua ini tentu bukan kado manis bagi terpilihnya kembali Jimly sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk periode kedua, pada 18 Agustus lalu.

Saya sendiri, tentu dengan subyektivitas tinggi, menganggap tidak ada yang salah dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang keliru adalah konteks saat putusan itu diambil. Berbagai komponen society, dari aktivis lembaga swadaya masyarakat, pengamat, hingga pengajar perguruan tinggi, ramai-ramai menggotong isu pemberantasan korupsi, yang salah satunya adalah pemberantasan praktek mafia peradilan. Berbagai upaya telah dilakukan, dari sekadar komentar di media massa hingga upaya sistematis untuk membangun sistem ketatanegaraan yang lebih responsif terhadap upaya membunuh virus mematikan tersebut.

Hadirnya Komisi Yudisial dapat dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis itu. Mereka, para pengusung antikorupsi dan antimafia peradilan, berharap Komisi Yudisial dapat menjadi entry point untuk mengawasi dan menindak hakim nakal, yang jumlahnya mungkin mayoritas ketimbang hakim baik. Dengan demikian, dapat diharapkan ada pembersihan di dunia peradilan. Para pencari keadilan (justice seeker) tidak perlu lagi waswas bila beperkara di peradilan karena hakim tidak akan lagi menjadi akronim "hubungi aku kalau ingin menang".

Sekadar membangun lembaga seperti Komisi Yudisial ternyata tidak cukup. Aturan undang-undang juga harus dibuat spesial agar koruptor tidak mudah lepas dari jejaring hukum. Muncullah kemudian aturan yang menyatakan bahwa parameter korupsi tidak mesti harus selalu dari undang-undang. Rasa keadilan dan kepatutan masyarakat bisa juga menjadi ukuran. Hal ini sudah pernah dipraktekkan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat ketika menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang terhadap kasus korupsi para anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004. Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berpandangan bahwa korupsi tersebut bukan lagi soal melanggar undang-undang atau tidak, melainkan karena telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Bayangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat yang menurut hakim tidak seberapa digunakan hanya untuk memperbanyak fasilitas para anggota DPRD.

Melalui dua putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Antikorupsi, segala upaya itu seperti hancur. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, yang pernah tersinggung terhadap para anggota DPR dalam kasus "ustad di kampung maling", sampai perlu mengeluh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dalih yang sama pernah juga disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika ketua dua lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi mengeluh karena putusan Mahkamah Konstitusi, tentu ada sesuatu yang gawat dari putusan tersebut.

Tapi betulkah segawat itu? Terlepas dari pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang sebenarnya sangat menarik untuk diperdebatkan secara akademis di jurnal-jurnal atau forum-forum ilmiah, dan tentu tidak bisa hanya di ruang-ruang terbatas di media massa, saya tidak merasa langit upaya pemberantasan korupsi telah runtuh. Langit itu akan betul-betul runtuh bila, lantaran putusan Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk Komisi Yudisial, berkata, "I'm sorry, Sir, karena putusan Mahkamah Konstitusi, kami terhalang melakukan pekerjaan kami."

Lalu, si Sir--maksudnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono--menjawab, "Ya, sudah kalau begitu. Kita kerjakan yang lain saja. Mumpung ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita bisa mencari pembenaran akan ketidakmampuan kita memenuhi janji saya ketika kampanye dulu." Kalau ini terjadi, barulah dunia telah kiamat.

Terhadap putusan Undang-Undang Komisi Yudisial, saya sepakat bahwa seharusnyalah Komisi Yudisial tidak mencampuri urusan teknis peradilan. Putusan hakim, betapapun abnormalnya, harus dianggap benar sampai kemudian dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan yang lebih tinggi, melalui upaya hukum yang telah disediakan. Penganut progresivitas dalam pemberantasan korupsi pasti akan menolak argumentasi ini. Bagi mereka, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai cara dan dari semua lini, termasuk bila perlu membatasi ruang gerak hakim dalam memutus perkara, yang pastinya akan merupakan gangguan serius terhadap independensi peradilan.

Dalam jangka pendek, progresivitas itu tampak benar dan mungkin akan membuat mesin pemberantasan korupsi bekerja. Tapi, dalam jangka panjang, hukum dan hakim yang hingga kini belum juga berwibawa akan tambah tidak dihargai karena kekuasaan lain bisa mencampuri kerja mereka. Budaya hukum yang kuat seperti dinikmati masyarakat Amerika Serikat tidak akan pernah bisa tercipta.

Pada awalnya, hukum di Amerika Serikat sangat dipandang sebelah mata. Ketika founding fathers Amerika Serikat menggagas konstitusi, titik berat kekuasaan ada di cabang eksekutif dan legislatif. Barulah ketika Justice Marshall memimpin US Supreme Court, kewibawaan itu dia rebut dengan putusan sangat bersejarah dalam kasus Madison versus Marbury. Sejak itu, cabang kekuasaan ini sangat menikmati tempat yang tinggi dalam ranah ketatanegaraan Amerika Serikat.

Kita memang tidak boleh menutup mata terhadap maraknya praktek mafia peradilan. Harus dilakukan langkah serius untuk membasminya, tapi tentu tidak mengorbankan prinsip independensi peradilan dengan mencampuri teknis peradilan dan menjadikan putusan sebagai entry point dugaan adanya praktek suap kepada hakim. Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk komponen society, harus lebih profesional dalam bekerja. Mereka harus mampu menangkap bahkan menjebak hakim-hakim nakal. Undang-undang perlindungan saksi, yang memberikan jaminan keamanan bagi pelapor kasus suap seperti Endin Wahyudin beberapa waktu lalu, harus sudah mulai bekerja secara efektif.

Komisi Yudisial sebaiknya juga sudah mulai menyusun database hakim dan sarjana hukum yang berpeluang menjadi hakim agung. Mana di antara para hakim dan sarjana hukum itu yang bermasalah harus dilacak sejak dini oleh Komisi Yudisial sehingga nantinya mereka tidak keliru mengusulkan pengangkatan seseorang menjadi hakim agung. Bila Komisi Yudisial bekerja profesional, nantinya semua hakim agung yang sekarang ada di Mahkamah Agung akan tergantikan dengan hakim-hakim baik.

Di tengah ketidaksabaran sejumlah pihak akan praktek mafia peradilan, cara ini memang membutuhkan waktu. Tapi demikianlah adanya pilihan jalan evolusioner. Kecuali bila kita sepakat dengan jalan revolusioner, merombak tatanan yang sudah ada secara radikal. Bila jalan ini yang dipilih, ceritanya tentu berbeda.

Di tengah udara dingin Notre Dame yang makin menusuk tulang sumsum, saya masih yakin, sepanjang lembaga-lembaga yang ada bekerja lebih profesional, tetap ada harapan bagi pemberantasan korupsi di Tanah Air.